Pangan, Pertanian dan Peternakan - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 92, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1219
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Batam Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 65 Tahun 2023, maka perlu menetapkan PERWALI
Dasar hukum PERWALI ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; UU No. 1 Th. 2022; PP No. 8 Th. 2008; Perpres No. 134 Th. 2022; Permendagri No. 80 Th 2015 stdd Permendagri No. 120 Th. 2018; Permendagri No. 86 Th. 2017; Permendagri No. 90 Th. 2019 std terakhir dengan Kepmendagri No. 90.1.1.15.5-1317 Tahun 2023; Permendagri No. 81 Th. 2022; Perda Kota Batam No. 6 Th. 2014 stdd Perda Kota Batam No. 7 Th. 2019
PERWALI ini mengatur mengenai Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2024
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2023.
7 hal. (tanpa Lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 92 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 92, BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 922
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINGASANA
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dan perencanaan program strategis Rumah Sakit Umum Daerah Singasana yang berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, perlu disusun Rencana
Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Singasana sebagai landasan kebijakan strategis pemberian layanan kepada masyarakat yang dapat
dipertanggungiawabkan;
b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah menjadi Rumah Sakit Umum Singasana, maka Peraturan
Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Umm Daerah Nyitdah perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Singasana;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022
KETENTUAN UMUM,KEDUDUKAN DAN MATER! MUATAN RENCANA STRATEGIS,SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS,
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.
-
-
79 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 92 Tahun 2023
DesaPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Purworejo No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa kepala desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat desa
setempat, mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan
tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat; b. bahwa Peraturan Bupati Purworejo Nomor Nomor 67 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 67 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan,
Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sudah tidak
sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti; bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, ketentuan lebih
lanjut mengenai pemberhentian kepala desa ditetapkan dalam peraturan
bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pemberhentian, Sanksi Administratif, Pemberhentian Sementara, Pengaktifan Kembali dan Rehabilitasi, Laporan Pimpinan BPD, Tim Pengkaji Tingkat Kabupaten dan Tim Pengkaji Tingkat Kecamatan, Penjabat Kepala Desa dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2023.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2018 dicabut.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 92 Tahun 2023
PERBUP Kab. Pekalongan No. 36 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 106 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 106 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 656 Tahun 2023 tentang Nomenklatur
.Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Instansi Pemerintah, maka Peraturan Bupati
Pekalongan Nomor 106 Tahun 2022 tentang Analisis
.Jabatan dan Analisis Behan Kerja pada Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan,
perlu ditinjau kembali dan diubah untuk kedua
kalinya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Pekalongan Nomor 106 Tahun 2022 tentang
Analisis .Jabatan dan Analisis Behan Kerja pada Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 20 Tahun 2022; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 106 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran II Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 106 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 106 Tahun 2022 diubah.
5 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 18 Peraturan
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2024;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah
dimutakhirkan terakhir kali dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889
Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5
Tahun 2023; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
12 Tahun 2023;
Materi Pokok: menjabarkan nilai pendapatan dan belanja
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Jumlah Halaman: 67 HLM; Lampiran: 2082 HLM.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tebo Nomor 92 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan
ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Desa;
UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 14 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 30 Tahun 2014; PP No 38 Tahun 2007; PP No 43 Tahun 2014 sebagaaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019; PP No 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 22 Tahun 2015; Perpres No 107 Tahun 2017; Permenkeu No 49 Tahun 2016; Permenkeu No 130 Tahun 2023; Permendagri No 111 Tahun 2014; Permendagri No 114 Tahun 2014; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri no 120 Tahun 2018; Permendagri No 20 Tahun 2018; Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 1 Tahun 2015; Permenkeu No 130 Tahun 2023; Perda Tebo No 15 Tahun 2021; Perda Tebo No 5 Tahun 2023.
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
21
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 92 Tahun 2023
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK KOTA SURABAYA
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 92, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 92
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK KOTA SURABAYA
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Surabaya, telah
ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 11
Tahun 2021 tentang Jaminan Kesehatan Semesta
(Universal Health Coverage) Bagi Penduduk Kota
Surabaya; b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan
Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health
Coverage) bagi Penduduk Kota Surabaya, maka
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 11 Tahun 2021
tentang Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health
Coverage) bagi Penduduk Kota Surabaya sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk
Kota Surabaya.
Mengingat: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781); 2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun
2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2023
tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Warga di Kota
Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023
Nomor 16).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, TUJUAN DAN SASARAN, PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN, PENDAFTARAN PESERTA, PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PENGAWASAN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP, LAMPIRAN.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2023.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 92 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 92, BD Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 No 92; https://jdih.pasuruankab.go.id/hukum/detail/peraturan-bupati-pasuruan-nomor-92-tahun-2023-tentang-batas-desa-rejoso-kidul-kecamatan-rejoso.html
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BATAS DESA REJOSO KIDUL KECAMATAN REJOSO
ABSTRAK:
a. bahwa guna tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Batas Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso dengan Peraturan Bupati;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 6 Tahun 2014;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019;
Permendagri No 45 Tahun 2016;
Permendagri No 141 Tahun 2017.
Penetapan Batas Desa ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintaban, memberikan kejeJasan dan kepa.stian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Rejoso Kidul seluas
182.557 Ha
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 92 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun
2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas
Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas
Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Batas Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu yang meliputi Penetapan Batas Desa Dan Penegasan Batas Desa. Peta Batas Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2023.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 92 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa penyusunan rencana kerja ASKPD berpedoman pada indikator kinerja, tolak ukur, dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja, standar satuan harga, rencana kebutuhan BMD dan standar pelayanan minimal Dan harga satuan pokok kegiatan merupakan instrumen yang dijadikan tolak ukur kinerja yang jelas dan penentuan terhadap kewajaran belanja daerah Dan berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (6) Perda Kab. Sumedang No. 5 Tahun 2021 maka perlu menetapkan Perbup tentang HSPK Tahun Anggaran 2024.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 108 Tahun 2016; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permen PUPR No. 1 Tahun 2022; Perda Kab. Sumedang No. 5 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023.
5 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
