PERBUP Kab. Gorontalo No. 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberian Biaya Pendidikan Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
pemberian biaya pendidikan dan bantuan penyelesaian pendidikan bagi aparatur sipil negara (asn) di lingkungan pemerintah kabupaten gorontalo
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2017/NO.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Biaya Pendidikan Dan Bantuan Penyelesaian Pendidikan Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kompetensi bagi aparatur pemerintah, maka pemerintah memberikan apresiasi bagi ASN Pemerintah Kabupaten Gorontalo berupa pemberian biaya pendidikan dan bantuan penyelesaian pendidikan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; Perbup Gorontalo No. 57 Tahun 2016; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 4 Tahun 2013; Perbup Gorontalo No. 3 Tahun 2005.
Dalam peraturan ini diatur tentang pemberian biaya pendidikan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, sasaran, biaya pendidikan, kriteria dan persyaratan, jangka waktu tugas belajar, pencairan dana bantuan pendidikan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, serta sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 15 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 21 Tahun 2017
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD 2017/NO. 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Pasal 22 ayat (3) Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa yang mengamanatkan dalam hal Bupati menyetujui pemekaran Desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa persiapan.
UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2008; UU No. 6 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP RI No. 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2017; PERDA Kab Labusel No. 9 Tahun 2016 PERDA Kab Labusel No. 1 Tahun 2017.
Ketentuan Umum, Tujuan Pembentukan, Pemerintahan, kewenangan Pembinaan dan Pengawasan Desa Persiapan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 21 Tahun 2017
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DAN DESA KABUPATEN SELUMA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2016 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyrakat dan Desa Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, tugas dan fungsi Perangkat Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 12 Tahun 2011
3. UU No. 5 Tahun 2014
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. PP No. 53 Tahun 2010
6. PP No. 18 Tahun 2016
7. Permendagri No. 80 Tahun 2015
8. Instruksi Mendagri No. 061/2911/SJ Tahun 2016
9. Perda Kab. Seluma No. 8 Tahun 2016
10. Perbup Seluma No. 31 Tahun 2016
Pasal 3 :
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, menyelenggarakan pembangunan dan pembinaan masyarakat desa/kelurahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2017.
Mencabut :
1. Perbup No. 33 Tahun 2010
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 21 Tahun 2017
Kedudukan-susunan organisasi-tugas-fungsi-tata kerja-dinas-transmigrasi-tenaga kerja
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Muna Barat
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepangkatan, Pengangkatan, Eselonisasi, dan Pemberhentian dalam Jabatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2017.
Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
28 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan kosistensi antar perencanaan,penggangaran,pelaksanaan, dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 serta guna pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (2) undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanan Pembangunan Nasional, Pasal 33 Ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah dan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan. pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembagunan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 9 Tahun 2015 tentang rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) kabupaten kapuas Tahun 2017. Sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Peraturan Bupati kapuas Nomor 21 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud perlu ditinjau kembali.
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-undang 17 Tahun 2003;Undang -undang Nomor 25 Tahun 2004 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004;Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007;Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010;Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016;Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 31 tahun 2016;Peraturan Daerah kabupaten Kapuas nomor 7 Tahun 2006;Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 tahun 2016; Peraturan Bupati Kapuas Nomor 21 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 tahun 2016.
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kapuas
Nomor 21 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2017 (Berita Daerah
Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 34), diubah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2017.
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kapuas
Nomor 21 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2017 (Berita Daerah
Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 34), diubah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Tengah No. 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
ABSTRAK:
-bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi perpindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perpindahan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
-Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara perpindahan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Peraturan ini memuat hal-hal berikut, diantaranya ketentuan umum, maksud dan tujuan, perpindahan dalam lingkungan Pemerintah Daerah, perpindahan keluar dari Pemerintah Daerah, perpindahan masuk ke dalam Pemerintahan Daerah, serta rekomendasi. Persetujuan perpindahan PNS yang masuk dan keluar Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk rekomendasi Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2017.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri C Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Intensif Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Perda Kab Tuban Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Pasal 19 ayat (4) Perda Kab Tuban No 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan.
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 28 Tahun 1999
3. UU No 17 Tahun 2003
4. UU No 28 Tahun 2009
5. UU No 23 Tahun 2014
6. PP No 58 Tahun 2005
7. PP No 69 Tahun 2010
8. Permendagri No 13 Tahun 2006
9. Permendagri No 24 Tahun 2006
10. Permendagri No 20 Tahun 2008
11. Perda No 6 Tahun 2011
12. Perda No 7 Tahun 2011
13. Perda No 14 Tahun 2016
14. Perbup No 55 Tahun 2016
Pertauran ini mengatur tentang Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan. Insentif Pemungutan Retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
Peraturan Bupati Tuban Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan dan Retribusi Izin Usaha Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Dana Program Jaminan Persalinan Kabupaten Katingan.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, khusus masyarakat miskin, Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Menyelenggarakan Program Jaminan Persalinan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten katingan Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
SASARAN DAN TUJUAN JAMPERSEL;
BAB III
PENYELENGGARAAN JAMPERSEL;
BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN JAMPERSEL;
BAB V
BESARAN TARIF PELAYANAN;
BAB VI
PERALIHAN;
BAB VII
PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka ketentuan Bab III Pasal 9 ayat (2) pada Tarif Pelayanan Poli KIA/KB, Jenis Pellayanan pada angka 1 Persalinan Normal dan angka 2 Persalinan dengan Penyulit pada peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pendapatan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pukesmas Keliling dan polindes Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
6 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
