Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.265 peraturan dalam 0,019 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 14 Tahun 2017

Penataan/Penetapan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas Operasional/ Jabatan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
Perbup Halsel Nomor 14 Tahun 2017.pdf

Abstrak

TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/JABATAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penataan/Penetapan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas Operasional/ Jabatan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan Peraturan Bupati ini, antara lain yaitu berdasarkan ketentuan Lampiran dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Indentifikasi Kendaraan Bermotor, dan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Tanda Nomor Polisi kendaraan, maka perlu dibentuk Peraturan Kepala Daerah tentang Penataan/Penetapan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Operasional / Jabatan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Kepala Daerah tentang Penataan/Penetapan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Operasional / Jabatan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini, antara lain yaitu UU No. 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2000, UU No. 1 Tahun 2003, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 27 Tahun 2014, Permendagri No. 7 Tahun 2006, Permendagri No. 17 Tahun 2007, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2012, Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 4 Tahun 2013, dan Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 8 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penataan/Penetapa Tanda Nomor Polisi Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dengan menetapkan batasan masalah yang diatur dalam pengaturannya. Diatur tentang Penataan / Penetapan Tanda Nomor Polisi kendaraan Bermotor Perorangan Dinas dan kendaraan Dinas Operasional / Jabatan Dinas merupakan dasar penggunaan kendaraan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, dan Kepala SKPD / Unit kerja dan kepentingan Dinas untuk menunjang kelancaran tugas – tugas pemerintah dan pembangunan di Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2016.
4 halaman. Lampiran: 1 halaman.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai No. 14 Tahun 2014

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
PERDA-NO.-14-TH-2014-TTG-PENGELOLAAN-BARANG-MILIK-DAERAH.pdf

Abstrak

BARANG MILIK DAERAH

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2014/NO.14, TLD NO.75

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

Barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga perlu dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik agar dapat dimanfaatkan dengan baik dan optimal; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian; berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Dasar Hukum; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
MENGATUR TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2014.
59 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2017

Pengelolaan Barang Milik Daerah

APBD Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Download :
Perda Kampar No. 14 Tahun 2017_Pengelolaan Barang Milik Daerah.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN - BARANG MILIK DAERAH

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2017/NO. 2, TLD. NO. 14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 511 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan agar Barang Milik Daerah dikelola secara tertib dan benar sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, perlu mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 84 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pengelolaan barang milik daerah yang disusun secara sistematis, mulai dari aspek perencanaan sampai pemeliharaan, pengawasan dan pengamanannya. Materi yang diatur memenuhi prinsip dan asas-asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Bahwa sebagai aturan dasar yang beberapa pasalnya harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati yang tentu saja masih membutuhkan kebijakan yang serius terutama penanggung jawab pengelolaan barang milik daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Pada saat Perda ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan : 16 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2018

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
PB2018-14.pdf

Abstrak

Barang Milik Daerah - inventarisasi

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2018/NO.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

bahwa guna tertib penatausahaan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Pekalongan dan untuk mendapatkan data yang dapat dipercaya dan diandalkan sesuai dengan asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas dan asas kepastian nilai sebagaimana amanat ketentuan Pasal 119 dan Pasal 120 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, diperlukan kesamaan persepsi dan langkah terintegrasi serta menyeluruh dari unsur yang terkait dalam pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Objek Inventarisasi, Pelaksana Inventarisasi, Tata Cara Inventarisasi, Laporan Hasil Inventarisasi, Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi, dan Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2018.
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
22 hlm

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

Permenkes No. 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan
Permenkes No. 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Download :
Permenkes Nomor 14 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2012

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
PERDA Nomor 14 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2007

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Abstrak

pengelolaan - barang milik daerah

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2007/No.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan klarifikasi dari Gubernur Jawa Tengah perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001; Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974; Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982; Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2007;
Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2007 pada bagian Dasar Hukum Mengingat peraturan perundang-undangan angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, dan angka 30 dihapus, Pasal 67 ditambah 1 ayat baru, dan pasal 71 huruf b disempurnakan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2007.
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2007 diubah.
4 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barru Nomor 14 Tahun 2016

Tata Cara Penyelenggaraan dan Hasil Perhitungan NIlai Sewa Reklame

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Abstrak

TATA CARA PENYELENGGARAAN DAN HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2016/No.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan Hasil Perhitungan NIlai Sewa Reklame

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (6) mengenai Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah maka untuk menjam.in kepastian prosedural penyelenggaraan kelancaran penyelenggaraan reklame dan tertibnya pemungutan/pengelolaan Pajak dalam Peraturan Bupati; Reklame perlu ditetapkan b. bahwasehubungan dengan maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barru tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah .. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-uridang Nomor 12 Tahun 2011 teritang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); '"/. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 9. Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Inscntif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 11.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor l); 12.Peraturan Daerah Kabupatcn Barru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 2 ) Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tah un 2008 Nornor 26, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 3); i3.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ba.rru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru nomor 6); 14.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 nomor 6); 15.Peraturan Oaerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 8); 16.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan Non Retribusi (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomorl4); 17 .Peraturan Bupati Barru Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Togas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN DAN HASIL PERHJTUNGAN NILAI SEWA REKLAME. BAB J. KETENTUAN UMUM Paaal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: I. Daerah adalah Kabupaten Barru. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Barru. 3. Bupati adalah Bupatifsarru. 4. Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal adalah Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal KabupatenBarru. 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraa.n dan pengelolaan reklame berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. lzin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan Peraturar; Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah ata.u diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalarn bentuk izin maupun tanda daftar usaha. 8. Sadan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan narna dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan,firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. 9. Reklame adalah benda, alat, perbuat.an atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah. 10. Reklame Megatron/Videotron/LED adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklarne atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah• ubah,terprograrn dan difungsikan dengan tenaga listrik. 11. Reklame bando jalan adalah reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya dibangun dengan melintang di jalan haik bersinar atau tidak bersinar maupun disinari. 12. Reklame Billboard/Papan adalah reklarne yang terbuat dari rangko. besi, seng, aluminium, fiber glass, kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, pintu, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar yang bersifat tetap. 13. Reklame Baliho adalah reklame yang rangkanya dibuat dari papan kayu atau bahan lain yang sejenis dipasang atau dibuat pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat insidentil. 14. Reklame Kain/Spanduk/Umbul-umbul/Poster adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu. 15. Reklame Selebaran/Brosur/Leafleat adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan, atau .·· . . . . ... ' dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suat.u benda lain. 16. Reklame Stiker/Melekat adalah reklame berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm2 per lembar. 17. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis. 18. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat. 19. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara yang terbagi menjadi dua yaitu di luar ruangan yang bersifat permanen dan bersifat tidak permanen. 20. Reklame Film/Slide adalah reklame yang di selenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk memproyeksikan dan/atau dipancarkan. 21. Titik Reklame adalah ternpat dan/ atau lokasi di mana bidang reklamedidirikan atau ditempelkan yang bersifat pennanen. 22. Izin Titik adalah Izin Pendirian Tiang Reklame pada tempat dan/atau lokasi di mana reklame akan didirikan atau ditempelkan yang bersifat permanen. 23. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untukdan atas nama pihak lain. 24. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disebut NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besamya pajak reklame. 25. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut NJOPR adalah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/ atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan. 26. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan rekla.me berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilaijual. 27. Nilai Kontrak adalah nilai sewa yang disepakati yang oleh konsumen/ distributor terhadap pihak ketiga selaku penyelenggara reklame dalam jangka waktu tertentu. s . : . 28. Kelas Jalan Reklame adalah Klasifikasi jalan menurut tingkatan Strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame yang ditetapkan dalam Peraturan ini. 29. Kawasan/zonasi adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan rekalme. 30. Jala.n Negara adalah jalan arteri dan jaian kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota propinsi, danjalan strategis nasional. 31. Jala.n Propinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota propinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis propinsi. 32. Jala.n Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak tennasuk pada jalan nasional dan propinsi yang menghubungkan ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, dengan pusat kegiatan local. 33. Jalan Desa / Kelurahan adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman dalam desa, sertajalan lingkungan. BAB II TATA CARA PERHITUNGAN NIL.AI SEWA REKLAME � Paaal 2 (1) Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan: a. nilai jual objek pajak reklame; dan b. nilai strategis penyelenggaraan reklame. (2) Nilai Sewa Reklame sebagai dasar perhitungan pajak reklame yang diselenggarakan sendiri oleh orang pribadi atau badan. (3) Komponen Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame ditentukan berdasarkan : a. klasifikasi lokasi/kelas jalan; b. ketinggian objek reklame; c. sudut pandang; dan c. luas reklame. (4) Penetapan dan hasil perhitungan nilai sewa reklame dan klasifikasi nilai strategi lokasi penyelenggaraan reklame yang telah ditetapkan merupakan dasar pengenaan pajak reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Larnpiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. 6 ..., . . . . BABUI JENIS REKLAME Paaal 3 ( l) Jenis reklame dibedakan menjadi: a. reklame tetap terbatas; dan b. reklame insidentil ; (2) Reklarne tetap terbatas adalah reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku selama 1 (satu) tahun, reklame tetap terbatas sebagaimana dimaksud, terdiri dari : a. reklarne megatron/videotron/led; b. reklarne bando jalan; dan c. reklame billboard/papan. (3) Reklame insidentil adalah reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku kurang dari 1 (satu) tahun, reklame insidentil sebagairnana dimaksud, terdiri dari : a. reklarne baliho/kain/spanduk/umbul-umbul/poster; b. reklarne stiker/melekat; c. reklame selebaran/brosur/leafleat; d. reklame film/ slide; e. reklame udara; f. reklame suara; g. reklame peragaan; dan h. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan. BAB IV STANDAR REKLAME Paaal4 ( 1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklarne. (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. standar etik yaitu isinya tidak bertentangan dengan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) da.n menjaga norma kesopanan; b. standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya mernperhatikan aspek keindahan; c. standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuanstandar kekuatan konstruksi; d. standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan; 7 nnnr rzrr rrn1n11nna:-mnunu1n11cr1erwawPJJJUUOIUIPlllliiilliliiliQ e. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan f. standarkeselamatan yaitu reklamc yang dipasang tidak menggangu lalu lintas dan tidak. membahayakan masyarakat disekitarnya. BABV KERJASAMA PENGELOLAAN REKLAME PADA LOKASI ATAU TEMPAT-TEMPAT TERTENTU Paaal 5 (1) Pada lokasi atau tempat-tempat tertentu dapat dipasang reklame, melalui kerjasama pengelolaan dengan pihak lain. (2) Lokasi atau tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu taman kota dan shelter angkutan kota. (3) Kerjasa.ma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa: a. kerjasarna pemanfaatan; b. perjanjian sewa-menyewa; c. bentuk-bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan. (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur pemanfaatan kekayaan milik daerah. BAB VI KETENTUAN PERIZINAN Pasal 6 ( 1) Set:iap orang atau badan yang memasang reklame wajib memiliki IzinPemasangan Reklame dan Izin Titik dari KP3M. (2) Jenis Reklame yang wajib memiliki Izin Titik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. kategori reklame adalah reklame tetap terbatas: dan b. lokasi pemasangan terletak pada titik reklame yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. (3) Masa Berlaku lzin Titik selama 3 Tahun. (4) lzin Pemasangan Reklamc sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis Reklame Tetap Terbatas melalui tahapan sebagai berikut : a. Pengajuan permohonan oleh pemohon; b. Persetujuan titik lokasi dari Tim Teknis KP3M; c. Setelah memperoleh persetujuan titik lokasi yang dituangkan dalam Berita Acara, kepada Pemohon diberikan Surat Keterangan 8 . ... Sementara sebagai dasar pembayaran pajak dan memulai pekerjaan pembangunan konstruksi reklame atau pemasangan media rek.lame; dan d. Setelah memperoleh bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, pajak rek.lame pemohon dapat memperoleh Surat lzin Pemasangan Reklame dengan m.enyerta.kan bukti pembayaran dimaksud. (5) Untuk jenis reklame insidentil pada saat pembayaran pe.jak dan pengambilan Surat Izin Pernasangan Reklame, masing-masing ditandatangani sebagai tanda legalitas pada masing-masing reklame. (6) Setiap orang atau badan yang mengajukan Izin Pema.sangan Reklame harus menyertakan desain atau garnbar reklame yang akan dipasang. (7) Setiap orang atau badan yang sebelumnya telah memiliki izin dan telah habis masa berlakunya apabila pemasangan reklame akan diperpanjang, wajib melakukan perpanjangan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Terhadap lzin Pemasangan Reklame tetap yang akan habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya izin, Pemegang Izin wajib memperbaharui/memperpanjang izin. (9) Penghitungan besarnya pajak didasarkan pada berlakunya masa pajak. ( 10) Untuk pemasangan reklame insidentil diberikan maksimum 30 (tiga puluh) hari dengan satu kali perpanjangan dan untuk perpanjangan sela.njutnya harus mengganti dengan bahan yang baru. (11) Izin Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari KP3M. (12) Nama Pengenal Profesi atau usaha yang dipasang melekat pada bangunan tempat profesi atau usaha pada Iokaei yang dimaksud yang besar ukurannya melebihi 1 M:i (Satu meter persegi) dapat ditetapkan pajaknya karena dikategorikan Objek Pajak Reklame dan mengandung nilai komersial. (13) Nama Pengenal Profesi atau Usaha yang dipasang melekat pada bangunan tempat profesi atau usaha pada lokasi yang dimaksud dengan mencantumkan logo barang dan/atau produk komersial, dapat ditetapkan pajaknya karena dikategorikan Objek Pajak Reklame dan mengandurig nilai komersial. 9 Paaal7 KP3M berwenang clan bertanggungjawab memberikan pelayanan terhadap proses perizinanpemasangan reklarne hingga penerbitan dokumen perizinan. BAB VD MEKANISME PENERBITAN SURAT IZIN Bagian Kesatu Peraya.ratan Paaal 8 Perrnohorian pemasangan reklame dapat di proses setelah mengisi formulir permohonan dengan melengkapi dokumen persyaratan lainnya, antara lain: a. Gambar (design) reklame; b. Gambar dan perhitungan konatruksi reklarne; c. Denah (Gambar) lokasi: d. Persetujuan tidak keberaran dari pemilik tanah yang disertai foto copy alat bukti kepemilikan, foto copy dasar hak pemakaian atau dasar perjanjian yang memberikan kewenangan pemakaian; dan e. lzin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk jenis reklame megatron, reklame papan yang berukuran diatas 4 x 6 meter dan Rcklame Bando. Bagian Kedua MEKANISME PENERBITAN Paaal 9 ( 1) Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala KP3M dengan mengisi forrnulir permohonan dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana diatur pada Pasal 7. (2) Petugas Pendaftaran menerima berkas permohonan izin dan melakukan penelitian berkas dan persyaratan administrasi pemohon. (3) Apabila telah memenuhi persyaratan, maka petugas pendaftaran akan melakukan registrasi pada buku registrasi pendaftaran, menyertakan kartu kontrol dokumen perizinan dan pemohon menerima Tanda Terima pendaftaran. 10 ..• '' (4) Apabila berkas tidak lengkap, maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. (5) Petugas pendaftaran selanjutnya menyerahkan berkas permohonan kepada Tim Teknis. (6) Tim Tekriis melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan melakukan peninjauan di lokasi rencana pemasangan reklame jika lokasi yang dimaksud berdampak pada amdal lalu lintas, untuk kemudian memberikan rekomendasi menerirna atau menolak kepada Kepala KP3M selaku Koordinator Tim Teknis. (7) Jika permohonan ditolak, maka permohonan izin akan dikembalikan kepada pemohon dengan menyertakan alasan penolakan. (8) Untuk permohonan izin yang diterima, Tim Teknis menyerahkan berkas permohonan kepada petugas registrasi penomoran izin. (9) Petugas registrasi penomoran izin memberikan nomor izin dan selanjutnya menyerahkan berkas permohonan ke petugas pencetakan izin. (10) Petugas pencetakan izin menginput data, mencetak izin dan memeriksa kembali kebenaran Izin yang telah clicetak. (11) Petugas pencetakan izin menyerahkan Surat izin kepada Tim Teknis untuk dikorekai ulang. ( 12) Tim Teknis menyerahkan Surat izin kepada Kepala Seksi yang menangani untuk dikoreksi dan diparaf. (13) Kepala Seksi menyerahkan Surat Izin kepada Kasubag Tata Usaha untuk dikoreksi dan diparaf. (14) Kasubag Tata Usaha menyerahkan surat izin kepada Kepala KP3M untuk ditanda tangani. ( 15) Surat izin yang Asli diserahkan kepada petugas penyerahan untuk melakukan pencatatan dan salinan izin diserahkan ke petugas pengarsipan untuk diarsipkan. ( 16) Petugas Penyerahan selanjutnya menyerahkan kepada pemohon izin dan pemohon menandatangani bukti pengambilan surat izin. { 1 7) Masing-masing petugas yang terkait dalarn proses penerbitan surat izin wajib membubuhi paraf pada kartu kontrol dokumen perizinan. Bagian Ketiga Penandatanganan 12:in Pasal 10 {l) Penandatangan surat izin diatur sebagai berikut: a. Surat Izin ditandatangani oleh Kepala KP3M; b. Apabila Kepala KP3M berhalangan atau melaksanakan tugas luar, rnaka surat izin ditandatangani oleh Kasubag Tata Usaha Bagian Keempat Tata Cara Pemaaangan Pasal 11 (1) Pemasangan reklarne dapat mulai dilakukan apabila penyelenggara reklame telah mendapatkan Izin Pemasangan dari KP3M. (2) Pemasangan reklame tetap terbatas harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Tim Teknis Perizinan Reklame. (3) Setiap orang atau badan yang memasang reklame wajib membayar pajak reklame PaAl 12 ( 1) Pemasangan reklame harus sesuai dengan ukuran, keti.nggian, bahan, materi, gambar, warna, titik lokasi, konstruksi dan ciri-ciri lainnya yang tertera dalam Izin Pemasangan Reklarne (2) Terhadap pemasangan reklame yang tidak sesuai dalam Izin Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sebagai reklame baru dan pihak pemasang harus mengurus Izin Pemasangan Rek.lame yang baru dan membayar pajak reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PaAl 13 ( 1) Setiap pelaksanaan pernasangan reklame yang telah diizinkan harus memenuhi syarat-syarat standar keamanan bagi orang lain maupun pengguna jalan dan standar teknis konstruksi pemasangan. (2) Apabila pemohon reklame tetap dalarn jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penyelenggara izin titik batal, tanggal dikeluarkannya Surat lzin Titik, tidak menindaklanjuti proses perizinannya, maka sehingga lokasi penempatan reklame tersebut dapat dimohonkan oleh pihak lain. (3) Biaya Operasional Tim Teknis permohonan Izin Titik Reklame ditanggung oleh pihak pemohon. .. ' BAB VIII KEWAJmAN PaH.114 ( 1) Dalam rangka menjaga ketertiban, kelestarian dan keindahan lingkungan,reklame yang telah dipasang wajib dipelihara clan dirawat secara berkala. (2) Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) ,dilakukan oleh orang atau badan pemegang izin reklame. (3) Segala resiko yang ditimbulkan dari pemasangan reklame menjadi tanggungjawab penyelenggara reklame dan/ atau Pemegang Izin. (4) Memenuhi kewajiban pembayaran pajak BAB IX PENCABUTAN IZIN Pasal 15 ( 1) Izin pemasangan reklame tetap dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,apabila : a. pada reklame yang bersangkutan tidak sesuai dengan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalarn pasal 8; b. Pemasangan reklame dan konstruksinya tida.k sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh tim teknis perizinan reklame; c. Hasil evaluasi konstruksi dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak mengindahkan surat peringatan dari Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal untuk memperbaiki sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan/ atau d. Melanggar ketentuan yang rnengatur mengenai penyelenggaraan reklame. (2) Sebeium izin dicabut sebagaimaria dimaksud pada ayat (1), Kantor Pelayanan Perizirian dan Penanaman Modal terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan kepada pernilik reklame dan/ atau Pemegang Izin sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing berja.ngka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terkirimnya surat dimaksud. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir dan belum ada tindakan nyata dari pemilik reklame dan/atau pemegang izin, maka Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Penanaman Modal mengeluarkan keputusan pencabutan izin. dan Paaal 16 ( 1) Apabila izin telah dicabu t, maka penyelenggaraan reklame dinyatakan tidakberlaku. (2) Apabila dalam jangka waktu pa.ling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah dicabutnya izin, yang bersangkutan tidak melaksanakan pembongkaran, maka Pemerintah Daerah berwenang melakukan penutupan dan/atau pembongkaran reklame dimaksud. BAB X PENUTUPAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME Paaal 17 Pemerintah Daerah berwenang melakukan penutupan dan/atau pembongkaran terhadap jenis-jenis pemasangan reklarne sebagai berikut : a. pemasangan reklarne yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan izin ; b. pemasangan reklarne yang tidak merniliki izin: c. pemasangan reklame yang tidak scsuai dengan izin yang diberikan; atau d. pemasangan reklame yang melanggar dan tidak melalui proses sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 14. BAB XI LARANGAN Paaal 18 Setiap orang atau badan atau pernilik reklame, dilarang : a. menernpelkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izrn yang dimiliki; b. menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dirniliki; c. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame; d. memasang reklarne dengan cara melintang di atas jalan untuk jenis reklamespanduk; e. memasang reklame yang tidak rnemenuhi standar reklame; f. memasang reklame secara menempel pada pagar taman; g. memasang tiang penyangga umbul-urnbul dan banner menempel dan dipaku pada batang pohon; h. memasang/menempatkan reklame yang menutupi rcklame lainnya; dan 14 \ lalllllllllllll1Allllll11114000Ullfuuu••••••••�......-�·u•U••••-•uu•---·----·---·-·-··-·-·· i. memasang reklame bersinar dengan cara langsung mengambil aliran listrik dari tiang listrik dan diharuskan memasang meteran listrik tersendiri sesuai ketentuan teknis yang berlaku. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Paaal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak: tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten barru.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2014.
22

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 14 Tahun 2023

Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
PERBUP NO 14 TAHUN 2023.pdf

Abstrak

TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD. NO. 2023/504 LL KAB. SBT : 4 HLM.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan

ABSTRAK:

Bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur mengenai tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan, dalam rangka penataan serta memudahkan identifikasi, tertib administrasi dan terregistrasi penggunaan kendaraan dinas perlu dilakukan pengaturan terhadap pemberian Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, untuk memberikan arah, landasam dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemberian Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2007; dan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2023.
Lampiran 3 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2023

TATA CARA PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2020.