Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2023

TATA CARA PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : OBJEK PENILAIAN BAB III : PELAKSANAAN DAN TATACARA PENILAIAN BAB IV : PENILAIAN WAJAR BARANG MILIK DAERAH BAB V : PENILAIAN TAKSIRAN BARANG MILIK DAERAH BAB VI : TATA CARA PENILAIAN TAKSIRAN TANAH BAB VII : TATA CARA PENILAIAN TAKSIRAN PERALATAN DAN MESIN BAB VIII : TATA CARA PENILAIAN TAKSIRAN GEDUNG DAN BANGUNAN BAB IX : TATA CARA PENILAIAN TAKSIRAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN BAB X : TATA CARA PENILAIAN TAKSIRAN ASET TETAP LAINNYA BAB XI : HASIL PENILAIAN TAKSIRAN BAB XII : PEMBENTUKAN DAN TUGAS TIM PENILAI BAB XIII : KETENTUAN PERALIHAN BAB XIV : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2023 tentang TATA CARA PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sidenreng Rappang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Pangkajene Sidenreng

Tanggal Penetapan

04 April 2023

Tanggal Pengundangan

04 April 2023

Tanggal Berlaku

04 April 2023

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR 14

Subjek

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 114 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TATA CARA PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR 14
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG TATA CARA PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan daerah dari upaya optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah, perlu upaya yang riil seluruh instansi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui kegiatan pemanfaatan asset yang belum atau tidak digunakan untuk penyelenggaraan unit kerjanya; b. bahwa dalam rangka memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian terhadap barang milik daerah dalam kegiatan penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan pelaksanaan kegiatan lain sesuai peraturan perundangan undangan, perlu satu pedoman sebagai landasan seluruh instansi lingkup pemerintah daerah; c. bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dengan menyesuaikan aturan pengelolaan barang milik daerah yang baru, dengan tujuan mendapatkan hasil penilaian yang wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan tata caranya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penilaian Barang Milik Daerah; 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentangPembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawes(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomo74, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1265); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilaian Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 549); 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1265); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 Nomor 3); BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : OBJEK PENILAIAN BAB III : PELAKSANAAN DAN TATACARA PENILAIAN BAB IV : PENILAIAN WAJAR BARANG MILIK DAERAH BAB V : PENILAIAN TAKSIRAN BARANG MILIK DAERAH BAB VI : TATA CARA PENILAIAN TAKSIRAN TANAH BAB VII : TATA CARA PENILAIAN TAKSIRAN PERALATAN DAN MESIN BAB VIII : TATA CARA PENILAIAN TAKSIRAN GEDUNG DAN BANGUNAN BAB IX : TATA CARA PENILAIAN TAKSIRAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN BAB X : TATA CARA PENILAIAN TAKSIRAN ASET TETAP LAINNYA BAB XI : HASIL PENILAIAN TAKSIRAN BAB XII : PEMBENTUKAN DAN TUGAS TIM PENILAI BAB XIII : KETENTUAN PERALIHAN BAB XIV : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2023. 16

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2023

TATA CARA PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT