Pedoman - penyusunan - anggaran - pendapatan - dan - belanja - desa - tahun 2023
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, BD 2023/No.9
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkahir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkahir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendes PDT No. 8 Tahun 2022; Permnekeu No. 201/PMK.07/2022; Perda Kab. Pangandaran No. 8 Tahun 2015; Perda Kab. Pangandaran No. 10 Tahun 2015; Perda Kab. Pangandaran No. 9 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 13 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 5 Tahun 2023;Perda Kab. Pangandaran No. 9 Tahun 2018; Perbup Pangandaran No. 53 Tahun 2018; Perbup Pangandaran No. 22 Tahun 2019; Perbup Pangandaran No. 51 Tahun 2019; Perbup Pangandaran No. 57 Tahun 2021; Perbup Pangandaran No. 4 Tahun 2023; Perbup Pangandaran No. 38 Tahun 2023.
Peraturan ini mengatur tentang edoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang meliputi Ketentuan Umum, Pdoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2023.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 9 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Satu Data Lombok Tengah
ABSTRAK:
Menimbang:
a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, maka perlu didukung dengan Data yang akurat; mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi,dan berkelanjutan;
b. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir,terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan upaya pengaturan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten melalui Satu Data Lombok Tengah; .
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Satu Data Lombok Tengah;
Dasar Hukum:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020;
peraturan Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022;
Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2022.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
a. penyelenggaraan Satu Data Lombok Tengah;
b. portal Data Lombok Tengah;
c. manajemen Hak Akses;
d. partisipasi; dan
e. pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
15 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Tidung Nomor 9 Tahun 2023
Klasifikasi Arsip – Sistem Klasifikasi Keamanan – Akses Arsip
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, BD 2023 (9)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kearsipan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.34 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perppu No.2 Tahun 2022; Perda Kabupaten Tana Tidung No.5 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini menetapkan tentang: Ketentuan Umum; Pedoman Klasifikasi Arsip; Asas dan Pengorganisasian; Pengamanan Arsip Dinamis; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2023.
15 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Raja Ampat Nomor 9 Tahun 2023
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG DI KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN ANGGARAN 2023
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, BD. No. 2023/9, LL Kab Raja Ampat: 14 hal
Peraturan Bupati (Perbup) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG DI KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung di Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2023.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang No 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; eraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keungan Nomor 201/PMK.07/2022; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 tahun 2022;
Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2023, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: a) Alokasi Dasar; b) Alokasi Afirmasi; c) Alokasi Kinerja; dan d) Alokasi formula. Alokasi dasar setiap Desa, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar Per Kabupaten dibagi jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini muali berlaku Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Kampung di Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2022 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp 3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2023
KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Komunitas Intelejen Daerah Kabupaten Lampung Utara
ABSTRAK:
bahwa dalam mengantisipasi ancaman terhadap integritas
nasional dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia,
perlu diadakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah
Kabupaten Lampung Utara yang didukung dengan koordinasi
antar aparat unsur intelijen secara profesional
UU No.28 Tahun 1959, UU No.2 Tahun 2002, UU No.3 Tahun 2002, UU No.16 Tahun 2004, UU No.34 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.6 Tahun 1988, Permendagri No.11 Tahun 2006, Permendagri No.80 Tahun 2015, KeputusanMendagri No.131 Tahun 2003,PERDA No.5 Tahun 2016, PERDA No.7 Tahun 2022
Peraturan Bupati Tentang Komunitas Intelijen
Daerah Kabupaten Lampung Utara
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2023.
Halaman 7
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 9 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan efektivitas pemerintahan dan percepatan pengambilan keputusan guna meningkatkan pelayanan publik serta menjadikan Birokrasi yang lebih dinamis, agile, dan professional, perlu melakukan Penyesuaian dan penataan kembali terhadap kedudukan,
tugas dan fungsi susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, penyesuaian dan penataan kembali dimaksud untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Barat Daya tentang Kedudukan, Tugas dan
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2023.
Lampiran 1 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buru Nomor 9 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang –
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur mengenai Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 9 Tahun 2023
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 48 Tahun 2008; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 56 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; Perpres No. 16 Tahun 2018; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 108 Tahun 2016; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permensos No. 9 Tahun 2018; PermenPUPR No. 29/PRT/M/2018; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 114 Tahun 2018; Permendagri No. 121 Tahun 2018; Permekes No. 4 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 59 Tahun 2021; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021; Permendkbudristek No. 32 Tahun 2022; Perda Kabupaten Pringsewu No. 14 Tahun 2021; Perda Kabupaten Pringsewu No. 1 Tahun 2022; Perda Kabupaten Pringsewu No. 5 Tahun 2022; Perda Kabupaten Pringsewu No. 2 Tahun 2023; Perbup Pringsewu No. 39 Tahun 2021
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2023.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2023
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 103 TAHUN 2 0 2 2 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2 0 2 3
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Dalam rangka memenuhi ketentua pasal 19 peraturan daerah kabupaten pesawaran nomor 5 tahun 2022 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023, telah di tetapkan peraturan bupati pesawaran nomor 103 tahun 2022 tentang oenjbaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023.
pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun anggaran 2022, sebagaimana ketentuan dalam lampiran bab V T.1.b peraturan mentri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 dan peraturan bupati pesawaran nomor 8 tahun 2023 tentang tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran, maka dilakukan penggeseran anggaran dengan melakukan perubahan peraturan bupati tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 33 Tahun 2007; UU NO 28 Tahun 1999; UU NO 17 Tahun 2003; UU NO 20 Tahun 2004; UU NO 1 Tahun 2004; UU NO 15 Tahun 2004; UU NO 25 Tahun 2004; UU NO 6 Tahun 2014; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 1 Tahun 2022; PP NO 109 Tahun 2000; PP NO 55 Tahun 2003; PP NO 56 Tahun 2005; PP NO 39 Tahun 2007; PP NO 22 Tahun 2008; PP NO 48 Tahun 2008; PP NO 5 Tahun 2009; PP NO 71 Tahun 2010; PP NO 2 Tahun 2012; PP NO 27 Tahun 2014; PP NO 18 Tahun 2016; PP NO 18 Tahun 2017; PP NO 2 Tahun 2018; PP NO 56 Tahun 2018; PP NO 12 Tahun 2019; PP NO 10 Tahun 2021; PEMENDIK NO 32 Tahun 2022; PERPRES NO 16 Tahun 2018; PERPRES NO 33 Tahun 2020; PEMENDAGRI NO 52 Tahun 2012; PEMENDAGRI NO 19 Tahun 2016; PEMENDAGRI 62 Tahun 2017; PEMENSOS NO 9 Tahun 2018; Peraturan mentri pekerjaan umum dan perumahan rakyat NO 29/PRT/M/2018; PEMENDIK NO 32 Tahun 2018; PEMENDAGRI NO 36 Tahun 2018; PEMENDAGRI NO 79 Tahun 2018; PEMENDAGRI 101 Tahun 2018; PEMENDAGRI NO 114 Tahun 2018; PEMENDAGRI 121 Tahun 2018; PEMENKES NO 4 Tahun 2019; PEMENDAGRI NO 70 Tahun 2019; PEMENDAGRI NO 90 Tahun 2019; PEMENDAGRI NO 39 Tahun 2020; PEMENDAGRI NO 77 Tahun 2020; PEMENDAGRI NO 59 Tahun 2021; PEMENDAGRI NO 84 Tahun 2022; KEMENDAGRI NO 050-5889 Tahun 2021; PERDA NO 2 Tahun 2021; PERDA NO 4 Tahun 2021; PERDA NO 5 Tahun 2021; PERDA NO 5 Tahun 2022; PERBUP NO 103 Tahun 2022.
Peraturan PERBUP ini menetapkan mengenai peraturan bupati tentang perubahan atas peraturan bupati pesawaran nomor 103 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daftar tahun anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2023.
Lampiran File: 139 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Penanggulan Kemiskinan Hebat
ABSTRAK:
Dalam rangka mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan perlu membangun dan mengembangkan sistem informasi manajemen data kemiskinan berbasis web sesuai dengan skala prioritas kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Daerah;
agar pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan landasan hukum perlu diatur bentuk Peraturan Bupati
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 6 Tahun 1991; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 15 Tahun 2010; Permendagri No. 53 Tahun 2020; Pergub Lampung No. 3 Tahun 2018; Perda Lampung Barat No. 8 Tahun 2016; Perbup Lampung Barat No. 14 Tahun 2022; Perbup Lampung Barat No. 39 Tahun 2022; Perbup Lampung Barat No. 40 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Sistem Informasi Penanggulan Kemiskinan Hebat
ABSTRAK
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2023.
6 hlmn
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
