Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Pertanggung Jawaban Penyelengaraan Pemerintahan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan BPD, perlu diatur tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; bahwa. untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Karangaryar Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Daerah kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tujuan Dan Ruang Lingkup Pelaporan Pertanggungjawaban
Bab III Muatan Dan Materi LPPD
Bab IV Penyusunan Dan Penyampaian LPPD
Bab V Muatan Dan Materi LKPJ
Bab VI Penyusunan Dan Penyampaian LKPJ
Bab VII Informasi LPPD
Bab VIII Pelaporan Administrasi Keuangan Badan Permusyawaratan Desa
Bab IX Pembinaan Dan Pengawasan
Bab X Ketentuan Lain-Lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2011.
28 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 25 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD Tahun 2011/No.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi
penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Rembang dan
perkembangan keadaan serta kebutuhan, perlu penyeragaman
tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
b. bahwa Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2006 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Rembang tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Rembang;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,
Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang
Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1636);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90).
Materi Pokok Perbup ini adalah: Penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebagai berikut :
a. pengelolaan surat masuk;
b. pengelolaan surat keluar;
c. tingkat keamanan;
d. kecepatan proses;
e. penggunaan kertas surat;
f. pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran; dan
g. warna dan kualitas kertas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 32
Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 32)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
83 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 25 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam Keputusan Bupati Boyolali Nomor 224 Tahun diatur dalam Keputusan Bupati Boyolali Nomor 224 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Boyolali perlu disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah; bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Kesehatan Menteri Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008; Keputusan Gubernur ,lawa Tengah Nomor 71 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Bab III Pengorganisasian
Bab IV Pelaksanaan
Bab V Pembinaan
Bab VI Pengawasan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2011.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2011
MUSIM TANAM - PEDOMAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2011/NO.1003
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Musim Tanam Tahun 2011 dan Tahun 2012 Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memanfaatkan sumber-sumber daya alam
secara efektif dan efisien bagi tanaman serta usaha mensukseskan
pembangunan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
pada umumnya dan khususnya para petani, perlu mengatur
pelaksanaan pola tanam dan rencana tata tanam bagi petani; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pola
Tanam dan Rencana Tata Tanam Musim Tanam Tahun 2011 dan
Tahun 2012 Kabupaten Magelang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1960; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 22 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembagian golongan sawah, waktu tanam, sistem pembagian dan pemberian air, koordinasi dan pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2011.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 25 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan kinerja satuan unit organisasi dalam pelaksanaan tugas polok dan fungsi serta penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, maka perlu diterbitkan Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamn huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Pedoman Peryusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pererintah Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang iomor 2 Tabun 2009; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PFR/25/MPAN/OK/2005; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PR/21/M PAN/11/2008; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63KEP/M.PAN/7/2003; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118/KEP/M PAN/2003; Keputusan Mentei Pendaryagunaan Aparatur Negara Nomnor KEP/2/M.PAN/2004; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KrP/6/M PAN/7/2004; Peraturan Derah abupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Darah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tabun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara yang selanjutnya dalam Peraturan Bupati Jepara ini disebut dengan pedoman Penyusuan SOP adalah acuan dalam menyusuan standar operasional dan prosedur kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Peranglat Daerah (KPD) di lingkungan Permerintah Kabupaten Jepara. Pedoman Penyusunan SOP sebagaimnana tercantum dalamn lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2011.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 25 Tahun 2011
tata cara pencalonan dan penetapan kepala desa terpilih kabupaten gorontalo utara
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2011/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pencalonan dan Penetapan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam bingkai otomatisasi desa dan memberikan kesempatan untuk tumbuh berkembang serta berkewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan nilai-nilai adat istiadat setempat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 1007; UU No.12 Tahun 2011; PP No.7 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang tata cara pencalonan dan penetapan kepala desa terpilih kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang proses pencalonan penjaringan dan penyaringan, penetapan calon terpilih, pelantikan kepala desa, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2011.
Terdiri dari 14 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 24 Tahun 2011
PEDOMAN - PENATAAN - PEMBANGUNAN - PENGGUNAAN BERSAMA - MENARA TELEKOMUNIKASI
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2011/119
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa Telekomunikasi merupakan sarana publik yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi; bahwa dalam pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan; bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 dan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, Pemerintah Kabupaten berwenang mengatur penempatan lokasi menara telekomunikasi dan menetapkan zona-zona bagi pembangunan menara di wilayahnya berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang yang berlaku;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi di Kabupaten Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011
PERBUP ini mengatur mengenai Pembangunan Menara Dan Penempatan Bts; Penempatan Lokasi Menara Bersama; Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi; Retribusi; Pemeliharaan Menara Telekomunikasi; Pengawasan Dan Pengendalian; Sanksi; Pengecualian
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2011.
25 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 24 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Pengaturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2011 tentang Lambang Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabuapten Kendal Tahun 2011 Nomor 21 Seri E No. 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 85), maka pemakaian logi daerah pada badge pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal perlu disesuaikan; bahwa pemakaian Logo Daerah sebagaimana dimaksud huruf a masih menggunakan Lambang Daerah lama sehingga Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2011 maka penggunaan Logo Daerah pada pakaian dinas perlu diatur Peraturan Bupati Kendal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Pedoman Pakauan Diatas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal
Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nornor 3 Tahun 2002; Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2011.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2009 diubah
7 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
