Peraturan Walikota (PERWALI) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020
ABSTRAK:
BAHWA UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PASAL 7 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DAN SEBAGAI PELAKSANAAN PASAL 8 AYAT (3) PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016-2021, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAHVNOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016-2021, MAKA PERLU MEMBENTUK PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH (LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 4); PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 6).
KETENTUAN UMUM; RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
9 HALAMAN
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2016 - 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk menyesuiakan perubahan target dan indikator kinerja dengan dinamika pembangunan serta menciptakan keselarasan program RKPD dengan RPJMD Kota SUrakarta Tahun 2016 - 2021 dan Perubahan RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005 - 2025, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemko Surakarta Tahun 2016 - 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perwako tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemko Surakarta Tahun 2016 - 2021;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP No 8 Tahun 2008; Perpres No 2 Tahun 2015; Perda Prov Jateng No 3 Tahun 2008; Perda Prov Jateng No 5 Tahun 2019; Perda Kota Surakarta No 2 Tahun 2010; Perda Kota Surakarta No 9 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan renstra perangkat daerah beserta sistematikanya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2019.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2020 - 2024
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 20115 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2020-2024.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 41 Tahun 2007; PEPRES No. 81 Tahun 2010; PERMENPANRB No. 11 Tahun 2015; PERMENPANRB No. 37 Tahun 2013; PERDAKOTAMBON No. 4 Tahun 2006; PERDAKOTAMBON No. 25 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum, tujuan, ruang lingkup, road map reformasi birokrasi pemerintah kota Ambon, dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2020.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan.
UU No 25 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 17 Th 2007; UU No 32 Th 2007; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah UU NO 9 Th 2015; PP No 8 Th 2008; PP No 2 Th 2018; PP No 12 Th 2019; Perprs No 59 Th 2017; Permendagri No 86 Th 2017; Permendagri No 98 Th 2018; Permendagri No 100 Th 2018; Permendagri No 130 Th 2018; Permen perencanaan pembangunan No 2 Th 2019; Permendagri No 31 Th 2019; Perda Prov Banten No 1 Th 2010; Perda Prov banten No 2 Th 2011 yg telah diubah Perda Prov banten No 5 Th 2017; Perda Prov Banten No 7 Th 2017; Pergub banten No 19 Th 2019; Perda Kotser No 2 Th 2009; Perda Kotser No 7 Th 2016; Perda Kotser No 3 Th 2019.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH; BAB III KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2019-2039
ABSTRAK:
Dalam rangka pengelolaan air limbah dan menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan air minum perlu dilakukan penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 51 Th 2008; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 122 Th 2015; Permen PU No 04/PRT/M/2017.
1. Ketentuan Umum; 2. Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; 3. Pengawasan; 4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2019.
74 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 38 Tahun 2019
PERWALI Kota Serang No. 68 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Serang Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2018-2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang RENCANA KERJA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2018-2023.
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
UU No 25 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 17 Th 2007; UU No 26 Th 2007; UU No 32 Th 2007; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2018; Perpres No 2 Th 2015; Perpres No 59 Th 2017; Permendagri No 86 Th 2017; Permensos No 9 Th 2018; Permenker No 29/Prt/M/2018; Permendikbud No 32 Th 2018; Permendagri No 100 Th 2018; Permendagri No 101 Th 2018; Permendagri No 130 Th 2018; Permenkes No 4 Th 2019; Perda Prov Banten No 1 Th 2011 yg telah diubah Perda Prov Banten No 5 Th 2017; Peda Prov Banten No 7 Th 2017; Perda Kotser No 2 Th 2009; Perda Kotser No 7 Th 2016; Perda Kotser No 3 Th 2019.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH; BAB III PENGENDASLIAN DAN EVALUASI; BAB IV KETENTUAN PERALIHAN; BAB V KETENTUAN PEUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Analisis Standar Belanja
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Analisis Standar Biaya;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016.
Peraturan Daerah Tentang Analisis Standar Belanja, Yang Berisi :
1. Ketentuan Umum; 2. Analisis Standar Belanja; 3. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2019.
Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 48 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja
22 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 38 Tahun 2019
PERWALI Kota Depok No. 55 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2020
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 37, BAGIAN HUKUM KOTA BIMA
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2020
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2)
Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang system
Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan
rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kata
Bima Tahun 2020;
b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kata Bima Tahun 2018-2023 sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kata Bima Nomor
4 Tahun 2019, merupakan dokumen perencanaanjangka
menengah untuk periode 5 (lima) tahun, yang harus
dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
untuk
periode tahunan, dalam rangka
mengimplementasikan target kinerja Tahun 2020 sebagai
bagian dari substansi Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah;
c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah
kebijakan Pemerintah Daerah satu tahun yang
merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan
kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan
di daerah yang berkesinambungan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kata Bima Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Daerah Kota Sima Nomor 6 Tahun 2007
Peraturan Daerah Kota Sima Nomor 9 Tahun 2008
Peraturan Daerah Kota Sima Nomor 4 Tahun 2019
Peraturan Daerah Kota Sima Nomor 5 Tahun 2016
Peraturan Daerah Kota Sima Nomor 14 Tahun 2018
PERATURAN
WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2020.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2019.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah Kota Sima Nomor 6 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
Peraturan Daerah Kota Sima Nomor 1 Tahun 2015
8
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 37 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 37, Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 37
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Kendari
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 77 ayat (9) dan
ayat'(l 1) Pemturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Progman Pengelolaan Keuangan Osierah serta Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan
Peruturan Walikota tentang Program dan Kegiatan Organisasi
Perangkat Daerah Pemerintah Kota Kendari dalam rangka
penyusunan APBD.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Inrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaa Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nornor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pernerintah Nornor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nornor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pernerintah Nornor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Irrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
19. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 19)
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan. Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
21. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nornor 121.
22. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 - 2022 Kota Kendari.
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II RUANG LINGKUP
BAB III PERUMUSAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN OFD
BAB IV KODE REKENING PENGANGGARAN
BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2019.
10
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
