Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, Bagian Hukum Pemda Loteng
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Desa Wajageseng Kecamatan Kopang
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Wajageseng Kecamatan Kopang
Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 , Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016
Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas. Batas Desa adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Desa Aik Bual Kecamatan Kopang; Sebelah Timur : Desa Jenggik Utara Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur dan Desa Lendang Ara Kecamatan Kopang; Sebelah Selatan : Desa Bebuak Kecamatan Kopang; dan Sebelah Barat : Desa Mas-Mas, Desa Aik Bukag, dan Desa Setiling Kecamatan Batukliang Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Batas Desa Persiapan Dantar Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum terhadap batas Desa Persiapan, Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah menyelenggarakan kegiatan penetapan batas Desa Persiapan di wilayah Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa
Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah (a) memberikan kepastian hukum tentang batas Desa Persiapan Dantar dan Batu Menyan Kecamatan Teluk Pandan (b) memberikan kepastian hukum tentang batas Desa Persiapan Dantar dan Batu Menyan Kecamatan Teluk Pandan (c) menetapkan batas Desa Persiapan Dantar dan Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2022.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo No. 62 Tahun 2015
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGORGANISASIAN, PENGGUNAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI ALOKASI DANA DESA
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD.2015/No. 547
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian, Pengorganisasian, Penggunaan, Pengawasan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No, 10 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2015; Perda Kab. Boalemo No. 6 Tahun 2004; Perda Kab. Boalemo No. 7 Tahun 2004; Perda Kab. Boalemo No. 3 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pengalokasian, Pengorgatermasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 62 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 Nomor 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa yang
mengatur tentang pengadaaan barang/jasa di desa;
b. bahwa tata kelola pengadaan barang dan
jasa yang dibiayai Anggaran Pendapatan danBelanja Desa perlu ditingkatkan, agar sesuai
dengan prinsip efisien, efektif, transparan,
pemberdayaan masyarakat, kegotongroyongan dan akuntabel.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b
diatas perlu menetapakan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011Nomor82, Tambahan
Lembaran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah
diubah dengan Undang_undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6389);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013
tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka
Timur Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 23); Tambahan Lembaran Negara
Repu blik Indonesia Nornor 5401);
4. Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana
telah telah diubah beberapa kali yang2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 Peraturan Pemerintah
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);
terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Acara Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggara Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44
Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Uasa Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan
Barang/dasa di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN,
BAB III TATA NILAI PENGADAAN,
BAB IV RUANG LINGKUP PENGADAAN,
BAB V PARA PIHAK,
BAB VI PERENCANAANPENGADAAN,
BAB VII PERSIAPAN PENGADAAN,
BAB VIII PELAKSANAAN PENGADAAN,
BAB IX PEMBAYARAN PRESTASI KERJA,
BAB X KEADAAN KAHAR,
BAB XI PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN,
BAB XII SANKSI,
BAB XIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN,
BAB XIV PELAPORAN DAN SERAH TERIMA,
BAB XV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK,
BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN,
BAB XVII PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
57 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 62 Tahun 2016
pengalokasian dan tata cara alokasi dana desa (add) kabupaten pohuwato ta 2017
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD. 2016/No.62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian dan Tata Cara Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pohuwato TA 2017
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2006; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Perda Kabupaten Pohuwato No. 11 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengalokasian dan Tata Cara Alokasi Dana Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2017 termasuk di dalamnya mengatur tentang besaran alokasi dana desa, mekanisme dan tata cara alokasi dana desa, penganggaran alokasi dana desa, mekanisme pelaksanaan alokasi dana desa, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa, pembinaan dan evaluasi, serta tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016.
Terdiri dari 22 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 62 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengantisipasi terhadap
penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak sesuai dengan nilai
pasar dan upaya untuk meringankan beban masyarakat
terhadap dampak kenaikan Nilai Jual Objek Pajak,
maka perlu memberikan stimulus kepada Wajib Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf
e Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah, menyatakan bahwa Bupati dapat
mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan
pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau
kondisi tertentu objek pajak;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemberian Stimulus Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10
Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10
Tahun 2010
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pemberian stimulus, besaran stimulus, tata cara perhitungan stimulus, pengecualian, ketetapan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 62 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 1037
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 62 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 170) belum mengatur tentang besaran dan alasan Pengurangan serta prosedur penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan
PBB-P2; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2013
PERBUP ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2013 diubah
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 62 Tahun 2019
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BENGKULU UTARA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN BENGKULU UTARA
ABSTRAK:
untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bengkulu Utara.
UU Darurat No.4 Tahun 1956
UU No.9 Tahun 1967
UU No.33 Tahun 2004
UU No.6 Tahun 2014
UU No.23 Tahun 2014
PP No.43 Tahun 2014
PP No.12 Tahun 2017
Permendargi No.112 Tahun 2014
Permendargi No.82 Tahun 2015
Permendargi No.80 Tahun 2015
Permendargi No.20 Tahun 2018
Perda Bengkulu Utara NO.5 Tahun 2015
PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK SATU KALI ATAU BERGELOMBANG , Pembentukan Panitia Pemilihan di kabupaten, Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan, Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan, Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Panitia Pemilihan, Pendaftaran Pemilih dan Penyusunan DPS, Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan, Penetapan DPT dan Penyusunan Salinan DPT, Penyusunan Rencana Biaya Pemilihan Kepala Desa, Tahapan Pencalonan, Tahapan Pemungutan Suara, Tahapan Penetapan, dal hal-hal yang berhubungan dengan pemilihan suatau pemimpin di suatu wilayah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
68 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
