Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 56, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor 56
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu
ABSTRAK:
Bahwa rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian serta program pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada kinerja, dibutihkan analisis jabatan pada setiap satuan organisasi untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang berdayaguna dan berhasil guna.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Mekanisme analisis jabatan dengan sistematika meliputi pendahuluan yang terdiri dari umum, tujuan, ruang lingkup dan pengertian, prosedur yang terdiri dari pembentukan tim pelaksana analisis jabatan dan kegiatan analisis jabatan, penutup, format I dan format II.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019.
Peraturan Presiden (Perpres) NO. 56, LN.2022/No.92, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Instruktur, perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 7 Tahun 1977; PP Nomor 11 Tahun 2017; dan Keppres Nomor 87 Tahun 1999.
Perpres ini mengatur mengenai pemberian tunjangan yang diberikan setiap bulannya kepada PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Instruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Tunjangan Instruktur bagi PNS yang bekerja pada instansi pusat bersumber dari APBN, dan bagi PNS yang bekerja pada instansi daerah bersumber dari APBD.
CATATAN:
Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2022.
Perpres ini mencabut Perpres Nomor 58 Tahun 2007.
Lampiran 1 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 56 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Malingping
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Provinsi Banten, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Provinsi Banten.
UU Nomor 23 Tahun1992; UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 16 Tahun 1994; PP Nomor 100 Tahun 2000; PP Nomor 9 Tahun 2003; PP Nomor 41 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001; Perda Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2005; Perda Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2007; Perda Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007; Perda Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2015
1. Ketentuan Umum; 2. Rumah Sakit Umum Daerah Malimping; 3. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2016.
21 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 56 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 56 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DInas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja
pemerintahan dan pelayanan publik di bidang sosial,
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana perlu dilakukan penataan
organisasi dan tata kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana Kabupaten Kudus; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi, maka organisasi dan tata kerja Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus yang
diatur dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai lagi
sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana Kabupaten Kudus;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan dan Susunan Organisasi
Bab III Tugas dan Fungsi
Bab IV Tata Kerja
Bab V Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional
Bab VI Kepegawaian
Bab VII Jabatan
Bab VIII Ketentuan Lain-Lain
Bab IX Ketentuan Peralihan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
36 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 56 Tahun 2017
SISTEM TANGGUNG RENTENG PELANGGARAN DISIPLIN (STARPLIN) PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2017/NO.56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM TANGGUNG RENTENG PELANGGARAN DISPLIN (STARPLIN) PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalitas dan displin aparatur dalam memberikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), diperlukan suatu aturan dan hukuman yang menjadi pedoman penegakan displin bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
UU No. 9 Tahun 2003; UU No.5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 46 tahun 2011; PP No.11 Tahun 2017; PERKEP BKN No. 21 Tahun 2010; PERKEP BKN No. 3 Tahun 2016; PERDES No. 13 Tahun 2016; PERBUB No.24 Tahun 2015; PERBUB No. 40 Tahun 2016
Berisi tentang Maksud, tujuan dan ruang lingkup serta hak, kewajiban dan larangan bagi PNS. Pakaian Dinas dan Atribut aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Papak Bharat dan juga pelanggaran dan sanksi bagi yang melanggar dan penghargaan bagi PNS teladan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2017.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Oktober 2017
PP No. 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 56 Tahun 2015
PERUBAHAN ATAS PERBUP - OKU TIMUR NO. 10 TAHUN 2008 - TENTANG PAKAIAN DINAS PNS - DI LINGKUNGAN PEMKAB OKU TIMUR
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2015/NO.56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup OKU Timur No. 10 Tahun 2008 Tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemkab OKU Timur
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menter! Dalam Negeri
Nomor68 Tahun 2015 tentang Pembahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang pakaian dinas Pegawai
Negeri Sipii di lingkungan
Departemen Dalam Negeri , sehingga perlu di
ubah Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering USu Timur Nomor 10
Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di lingkungan Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adlah : UU Rl No 37 Tahun 2003 ;UU No 12 Tahun 2011 ;UU No 5 Tahun 2014 ;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun
2015 ;Permendagri No 68 Tahun 2015;Perda No 37 Tahun 2007 ;Perda No 38 Tahun 2007;Perda No 2 tahun 2012
Materi Pokok Dalam Peraturan ini adalah :Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pakaina Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ogan komering ulu Timur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Permenhub No. 98 Tahun 2014 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 56, BN.2017/No.1080, jdih.dephub.go.id : 6 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 56 Tahun 2013
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya meningkatkan pendekatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perlu adanya
pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
b. bahwa pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati
Tangerang Nomor 63 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Kecamatan perlu
di tinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan
kembali peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan
Urusan Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 04 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 05 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 06 Tahun 2011, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 61 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :
1. Ketentuan umum;;2. Tujuan, prinsip dan ruang lingkup pelimpahan kewenangan;;3.Tata cara dan prosedur;;4. Sumber daya manusia dan pembiayaan;;5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan;;6. Pengawasan;;7. Ketentuan peralihan;;8. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
