Badan Layanan Umum - Kesehatan - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 77, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1204
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Rempang Cate Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, maka perlu menetapkan PERWALI
Dasar hukum PERWALI ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU NO. 36 Th. 2009; UU No. 12 Th. 2011 std terakhir dengan UU No. 13 Th. 2022; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 1 Th. 2022; PP No. 12 Th. 2019; Permendagri No. 43 Th. 2019; Permendagri No. 79 Th. 2018
PERWALI ini mengatur mengenai kedudukan renstra BLUD; serta susunan dan sistematika Renstra BLUD UPTD Puskesmas Rempang Cate Tahun 2021-2026
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2023.
122 hal.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 77 Tahun 2023
Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2026
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 77, BD Tahun 2023 Nomor 77
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2026
ABSTRAK:
bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan pemenuhan pelayanan dasar secara adil dan merata sesuai dengan standar pelayanan minimal; bahwa dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal bagi masyarakat memerlukan upaya yang terencana, sinergi, dan berkelanjutan dilakukan melalui rencana aksi daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2027;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 2 Tahun 2018 ; PP No. 12 Tahun 2019; Permensos No. 9 Tahun 2018; Permendagri No. 101 Tahun 2018; Permendagri No. 114 Tahun 2018; Permen PUPR No. 29/Prt/M/2018; Permendagrgi No. 121 Tahun 2018; Pemenkes No. 4 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020;Permendagri No. 59 Tahun 2021; Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022; Perda No. 8 Tahun 2016
Didalam Peraturan Walikota Ini Mengatur Tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bab III Pembiayaan Bab IV Pembinaan dan Pengawasan Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2023.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 78 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Keija, telah ditetapkan Peraturan Bupati
Boyolali Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Keija
Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022;
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan
Pemerintah Daerah dan adanya hasil evaluasi serta
penyesuaian terhadap perkembangan kondisi di Daerah,
maka perlu dilakukan perubahan Rencana Keija Pemerintah
Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36
Tahun 2021 tentang Rencana Keija Pemerintah Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 36 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran Peraturan Bupati Boyolali Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2022.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 36 Tahun 2021 diubah.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 78 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Sintang Tahun 2014-2029
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyelenggarakan pengembangan sistem penyediaan air minum untuk menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan air minum dan terhindarnya air baku dari pencemaran air limbah dan rencana induk pengembangan sistem penyediaan air minum kabupaten Sintang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.7 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.26 Tahun 2007, UU No.12 Tahun 2011;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Maksud, Tujuan dan Fungsi; Jangka Waktu; Pelaksana, Evaluasi dan Pengendalian; Sistematika; ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2014.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang Nomor 78 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Human Immuno Deficiency virus dan Aqcuired Immuno Deficiency Sindrome Kabupaten Sragen Tahun 2017-2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Human Imrrutno Deficiencg Virus dan Aqcuired Immuno Deficiencg Sindrome Kabupaten Sragen, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi
Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Human Immuno Deficiency Virus dan Aqcuired Immuno Deficiency Sindrome Kabupaten Sragen Tahun 20l7-2021;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 tahun 2014; PP No. 75 Tahun 2006; Perda Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2009; Perda Kab Sragen No. 6 Tahun 2016; Perbup Sragen No. 49 Tahun 2017;
Dalam peraturan ini diatur mengenai Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Human Immuno Deficiency Virus dan Aqcuired Immuno Deficiency Sindrome Kabupaten Sragen Tahun 2017-2021 yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Fungsi dan Kedudukan; Sistematika; Sasaran; Pembinaan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi; Pembiayaan; Ketentuan Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 78 Tahun 2020
Pemuda dan Olah RagaPengelolaan Keuangan Negara/DaerahProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2020 tentang Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun
2020 tentang Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah
Desa untuk Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Olahraga Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai
mekanisme pertanggungjawaban dan pelaporan belanja
bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
Tahun Anggaran 2020O, perlu mengubah Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 22 Tahun 2020 tentang Belanja Bantuan
Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun
Anggaran 2020
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun
2019;Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : perubahan atas Perbup Kebumen No 22 Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2020.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 78 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan, Daftar Obyek Pemeriksaan, Dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2018
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengawasan pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen yang efektif dan efisien guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik maka perlu menyusun kebijakan pengawasan, daftar objek pemeriksaan, dan program kerja pengawasan tahunan aparat pengawasan intern pemerintah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pertu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan, Daftar Obyek Pemeriksaan, dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawasan lntern Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2018;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Iingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. UndangUndang Nomor I Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Dearah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dergan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 10. Peraturan Menteri palarn Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Homan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110Tahun 2017 tentang Kebiiakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018; 13.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang : - Ketentuan Umum - Maksud dan Tujuan - Ruang Lingkup - Fokus dan Sasaran - Daftar Obyek Pemeriksaan - Program Kerja Pengawasan Tahunan - Jadwal Pelaksanaan - Tanggungjawab dan Wewenang - Pembiayaan - Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
72 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 78 Tahun 2021
Ilmu Pengetahuan dan TeknologiPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaTelekomunikasi, Informatika, dan Internet
Status Peraturan
Mencabut :
PERGUB No. 88 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna.
PERGUB No. 155 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna.
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 78, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 74012
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengelolaan Teknologi Tepat Guna
ABSTRAK:
a. bahwa pos pelayanan teknologi yang terdapat di kelurahan bertujuan untuk memajukan ekonomi kelurahan, penguatan kapabilitas masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat;
b. bahwa dalam rangka pengembangan dan penguatan pos pelayanan teknologi di kelurahan guna meningkatkan program pemberdayaan masyarakat dan menyesuaikan dengan kebutuhan teknologi tepat guna di kelurahan, Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan
Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Nomor 155 Tahun 2015, perlu diganti;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pengelolaan teknologi tepat guna dibidang produksi industri mikro, kecil, dan menengah; lingkungan; sosial kemasyarakatan; teknologi informasi; dan pengelolaan sumber dayamulai dari tingkat kelurahan hingga Provinsi.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2021.
Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2011 tentang
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna dan Peraturan Gubernur Nomor 155 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2011
tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna
15 hal.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
