Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.05/2020.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, tunjangan hari raya, pemberian tunjangan hari raya, waktu pembayaran tunjangan hari raya, tata cara pembayaran dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2020.
7 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bergulir
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan, pembentukan investasi non permanen berupa dana secara bergulir yang berkelanjutan kepada Kelompok/Koperasi/Badan Usaha Kredit Pedesaan perlu mengatur tata cara pengelolaan dana bergulir;
b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka dana bergulir yang telah diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bergulir sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bergulir.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13.
Kekayaan daerah yang diinvestasikan dalam jangka panjang melalui investasi non permanen.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2020.
Jumlah halaman: 10 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ternate Nomor 33 Tahun 2020
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2020 NOMOR 433
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.
mengatur tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
13
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Panjang Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, Berita Daerah Kota Padang Panjang tahun 2020 Nomor 33
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemkot Padang Panjang
ABSTRAK:
bahwa guna memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara melalui pelayanan publik, Pemda harus menerapkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan standar teknis yang diatur oleh masing-masing menteri yang membidangi tiap-tiap jenis pelayanan daerah. Untuk melaksanakan ketentuan PP No. 2 Tahun 2018 , perlu pengaturan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemkot Padang Panjang
UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 2 Tahun 2018, Permendagri No. 101 Tahun 2018, Perda Kota Padang Panjang No. 9 Tahun 2016
Sistematika Perwako ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Jenis Standar Pelayanan Minimal
4. Penerapan dan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal
5. Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal
6. Pembiayaan
7. Pembinaan dan Pengawasan
8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2020.
15 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dairi Nomor 33 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD. 2020/No. 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian serta Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Berdasarkan Perbup Dairi No. 19 Tahun 2020 tentang APBD Tahun 2020, terdapat pengurangan terhadap Alokasi Dana Desa sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Besaran Alokasi Dana Desa TA 2020, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Perubahan Perbup No. 9 Tahun 2020 tentang tata cara pengalokasian dan pembagian serta penetapan Besaran Alokasi Dana Desa TA 2020
Peraturan Buapti ini mengatur tentang: UU No. 15 Tahun 1964, UU no. 25 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 2 Tahun 2019, PERMENDES No. 3 Tahun 2015, PERMENDES No. 4 Tahun 2015, PEREMNDAGRI No. 80 TAhun 2015, PERMENDAGRI no. 20 Tahun 2018, PERDA KAB.DAIRI No. 2 Tahun 2016, PERDA KAB. DAIRI No. 9 Tahun 2015, PERBUP DAIRI No. 24 Tahun 2017, PERBUP KAB. DAIRI No. 18 Tahun 2019, PERBUP DAIRI No. 5 Tahun 2020, PERBUP DAIRI No. 16 Tahun 2019
Perbup ini mengatur tentang Perubahan Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Dairi No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian serta Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa TA 2020, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagaian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2020.
12 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan objektif dan karakteristik daerah serta keselarasan penyusunan statistik keuangan negara, perubahan dan penambahan kode rekening rincian objek belanja dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah setelah dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri;
b. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahunn 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kode Rekening Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kode Rekening Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan, perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan;
UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 38 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 24 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 71 Tahun 2010; PP No 2 Tahun 2012; PP NO 18 Tahun 2016; PP No 18 Tahun 2017; PP No 56 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 39 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 80 Tahun 2015; Permendagri No 62 Tahun 2017; Permendagri No 90 Tahun 2019; Perda Kabupaten Solok Selatan No 15 Tahun 2016;
Peraturan ini memuat III Bab, 8 Pasal dan 1 Lampiran, yaitu Bab I Ketentuan Umum; Bab II Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Anggaran Daerah; Bab III Ketentuan Penutup. Penyusunan Dokumen dengan menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang digunakan pada tahap Perencanaan Anggaran Daerah. Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Rekening Penyusunan Anggaran terdiri atas Kode Rekening : Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan
11 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2020
PERGUB Prov. Sulawesi Tengah No. 21 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2011 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2011 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemeriksaan Polymerase Chain Reaction dan Rapid Test dalam rangka pencegahan penularan atau penyebaran Corona Virus Disease 2019 sangat dibutuhkan untuk melindungi kesehatan, maka perlu peninjauan tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: perubahan ketentuan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2018, yaitu pada Pasal 3, dan Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2020.
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 52 Tahun 2015; Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2018.
5 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Desain Batik Upacara Pisowanan Agung Hari Jadi Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa batik merupakan salah satu budaya bangsa yang perlu dilestarikan dan dilindungi keberadaannya; bahwa dalam rangka pemajuan kebudayaan untuk melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan kebudayaan bangsa, Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyusun desain batik yang dipergunakan dalam Upacara Pisowanan Agung Hari Jadi Kabupaten Wonosobo; bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, untuk memajukan kebudayaan diperlukan langkah strategis upaya Pemajuan Kebudayaan antara lain melalui upaya Pelindungan dan Pemanfaatan guna mewujudkan masyarakat yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desain Batik Upacara Pisowanan Agung Hari Jadi Kabupaten Wonosobo.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017; dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Desain Batik, Makna dan Filosofi, Produksi Batik, Penggunaan Batik, Pelindungan, dan Pembinaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2020.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menampung perubahan alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.11
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
b. bahwa dalam rangka menampung alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020 kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/KM.07/2020 tentang Tata Cara dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun
2009, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 65 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun Anggaran 2020 yaitu Lampiran I, Lampiran Ia, Lampiran II dan Lampiran IV.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2020.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD Tahun 2020/ No. 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan pembangunan daerah yang berbasis pada kepentingan masyarakat Kabupaten Jepara Tahun 2021 dan sesuai dengan amanat Pasal 26 ayat (2) UU No 25 Tahun 2004. Dalam RKPD Tahun 2021 agar mengimplementasikan PP No 12 Tahun 2019.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini diatur tentang : UU No 13 tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 tahun 2019; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; PP No 39 tahun 2006; PP No 3 Tahun 2007; PP No 6 tahun 2008; PP No 7 Tahun 2008; PP No 8 tahun 2008; PP No 18 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;PP No 2 tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 79Tahun 2019; Perpres No 18 tahun 2020; Permendagri No 13 tahun 2006; Permendagri No 86 tahun 2017; Permendagri No 70 tahun 2018; Permendagri No 90 tahun 2019; Permendagri No 40 Tahun 2020; Perda Prov jateng No 3 Tahun 2008; Perda Prov jateng No 5 tahun 2019; Pergub Jateng No 19 Tahun 2021; Perda Kab Jepara No 2 tahun 2007; Perda Kab Jepara No 2 Tahun 2011; Perda Kab Jepara No 15 tahun 2017; Perda Kab Jepara No 14 tahun 2016; Perda Kab Jepara No 2 tahun 2018; Perda Kab Jepara No 9 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2021 yang merupakan dokumen rencana pembangunan daerah tahunan untuk periode Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2020.
13 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
