Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pola Tata Kelola
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Sumatera Selatan yang Menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf b
dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Sumatera Selatan yang Menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No 23 Tahun 2005 sebagaima telah diubah dengan PP
Nomor 74 Tahun 2012; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014 ; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permen PAN No. PER/02/M. PAN/1/2007; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permenkeu No 217/PMK.05/2015; Permenkeu No. 95/PMK.05/2016; Permenkeu No. 100/ PMK.05/2016; Permenkeu No. 176/PMK.05/2017; Perda No. 5 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Nomor 14 Tahun 2014; Perda No. 14 Tahun 2016; Pergub No. 49 Tahun 2012; Pergub No. 9 Tahun 2014; Pergub No. 39 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pola Tata Kelola
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Sumatera Selatan yang Menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai maksud dan tujuan, Pola tata kelola. Pengelolaan keuangan BPSDMD selaku BLUD, Akuntansi, Pelaporan, Dan Pertanggungjawaban BPSDMD selaku BLUD, pembinaan dan pengawasan. Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan dan/atau kcbijakan yang
diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan
kegiatan pelayanan pada BPSDMD, dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2018.
Mencabut :
Peraturan
Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi
Sumatera Selatan.
32 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Manado Nomor 32 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, BD Kota Manado Tahun 2018 Nomor 32
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun 2018
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 perlu ditetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2018;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Manado TA 2018
1. UU No. 29 Tahun 1959;
2. UU No. 28 Tahun 1999;
3. UU No. 17 Tahun 2003;
4. UU No. 15 Tahun 2004;
5. UU No. 25 Tahun 2004;
6. UU No. 28 Tahun 1999;
7. UU N0. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 205;
8. UU No. 12 Tahun 2011;
9. PP No. 56 Tahun 2005;
10. PP No. 58 Tahun 2005;
11. PP No. 65 Tahun 2005;
12. PP No. 79 Tahun 2005;
13. PP No. 8 Tahun 2006;
14. PP No. 71 Tahun 2010;
15. PP No. 2 Tahun 2010;
16. PP No. 18 Tahun 2017;
17. Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011;
18. Permendagri No. 37 Tahun 2017;
19. Perda Kota Manado No. 10 Tahun 2006;
20. Perda Kota Manado No. 2 Tahun 2018.
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
4 pasal (5 halaman)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bungo Nomor 32 Tahun 2018
PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA - PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO - TA 2019
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2018/NO.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Dalam rangka penyusunan anggaran belanja dan pelaksanaan pembayaran atas beban APBD bagi setiap Perangkat Daerah, perlu adanya pengaturan mengenai standar satuan harga barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Kepmendagri No. 49 Tahun 2001; Kepmendagri No. 7 Tahun 2002; Kepmendagri No. 12 Tahun 2003; Perda No. 12 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 16 Tahun 2016; Perda No. 7 Tahun 2015.
Perda ini mengatur mengenai Penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo TA 2019, meliputi: Ruang Lingkup; Klasifikasi; Standar Satuan Harga Belanja Pegawai; Standar Satuan Harga Belanja Barang/Jasa; Standar Satuan Harga Belanja Pemeliharaan; Standar Satuan Harga Belanja Modal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2018.
Pada saat berlakunya Perbup ini, maka Perbup Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo TA 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbup No. 11 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo TA 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 32 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kab Kolaka Tahun 2018 No 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Dilingkup Pemerintah Kab Kolaka Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
a. bahwa untuk kesesuaiaji rencana anggaran dengan standar
satuan harga dan analisis standar biaya sesuai ketentuan
Pasal 48 Ayat (2) mengenai Peraturan Daerah Kabupaten
Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka;
b. bahwa dalam rangka menyusun rencana program dan
kegiatan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dein Belanja
Daerah Kabupaten Kolaka, perlu adanya Standar Satuan
Harga Barang dan Jasa yang digunakan sebagai dasar untuk
penyusunan RKA-SKPD (Rencana Keija dan Anggaran Satuan
Keija Perangkat Daerah);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Barang/Jasa
dilingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran
2019;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daereih;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan 2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Nomor 22 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018.
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
RUANG LINGKUP
BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB IV
DASAR PERHITUNGAN
BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2018.
4 Halaman
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018
Peraturan KPU No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
Peraturan KPU No. 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
Peraturan KPU No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
Mengubah :
Peraturan KPU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bengkulu Nomor 32 Tahun 2018
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2018
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018 Nomor 32
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 21 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018
ABSTRAK:
Pedoman dalam penyusunan kebijakan umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran sementara perubahan, Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, Penyusunan Penyesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah serta Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018
Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956,
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967,
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,
Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004,
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004,
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004,
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,
Undang-UndangNomor 17 Tahun 2007,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005,
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006,
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006,
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007,
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008,
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008,
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010,
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016,
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01Tahun 2018,
Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016
Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2018.
(1) Sistematika RKPD Kota Bengkulu Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN.
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD.
BAB III RENCANA PROGRAM PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RKPD.
BAB VI PENUTUP.
(2) RKPD Kota Bengkulu Tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2018.
Perubahan PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 21 TAHUN 2017
6 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 32 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Alokasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
pendidikan merupakan hak semua warga negara
Indonesia, maka kewajiban pemerintah dan pemerintah
daerah memberikan layanan pendidikan dan menjamin
terselenggaranya pendidikan yang bermutu; dalam rangka meringankan beban masyarakat
terhadap pembiayaan pendidikan dan meningkatkan
kualitas pendidikan, diperlukan dukungan pembiayaan
operasional pendidikan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah; Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkewajiban
memberikan dukungan pembiayaan operasional pendidikan
melalui dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu
Daerah (BOMMDA)
UU No 17 Tahun 2003; UU No 20 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 19 Tahun 2005; PP 48 Tahun 2008; PP No 17 Tahun 2010
dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pedoman dalam pemberian BOMMDA
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2018.
lampiran : 17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 32 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019-2023
ABSTRAK:
bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik yang mendesak dan memerlukan langkah penanganan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, sehingga diperlukan langkah penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat dengan menyusun rencana aksi daerah penanggulangan kemiskinan sebagai pedoman dalam penyusunan arah kebijakan, program dan kegiatan untuk menurunkan angka kemiskinan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019-2023;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009
Peraturan ini mengatur tentang rencana aksi daerah penanggulangan kemiskinan tahun 2019-2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2018.
154 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 32 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa
ABSTRAK:
Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN, maka pejabat/pegawai di lingkungan Pemkab Minahasa dilarang menerima pemberian (gratifikasi).
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 60 Tahun 2008; PP 53 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2012; Perda Kab. Minahasa No. 4 Tahun 2016.
Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN, maka pada prinsipnya pejabat/pegawai di lingkungan Pemkab Minahasa dilarang menerima pemberian (gratifikasi) dan wajib menolak. Selanjutnya perlu diatur mengenai hal-hal yang mengecualikan. Bagi yang menerima gratifikasi, wajib melaporkan. Perbup ini juga mendasari pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2018.
12 halaman (21 Pasal)
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
