PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG SIDOARJO, KAMPUNG SRIWIJAYA, KAMPUNG BRATAYUDHA, KAMPUNG NEGERI BATIN, KAMPUNG RAMBANG JAYA DAN KAMPUNG GISTANG KECAMATAN UMPU SEMENGUK KABUPATEN WAY KANAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Sidoarjo, Kampung Sriwijaya, Kampung Bratayudha, Kampung Negeri Batin, Kampung Rambang Jaya dan Kampung Gistang Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin tertib administrasi
pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian
hukum terhadap batas wilayah Kampung di
Kabupaten Way Kanan, maka dipandang perlu
untuk melakukan penetapan dan penegasan batas 6
Kampung yakni Kampung Sidoarjo, Kampung
Sriwijaya, Kampung Bratayudha, Kampung Negeri
Batin, Kampung Rambang Jaya dan Kampung
Gistang Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten
Way Kanan
UU No.12 Tahun 1999, UU No.4 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2017, PP No.17 Tahun 2018, PP No.9 Tahun 2016, Permendagri No.45 Tahun 2016, PeraturanKepalaBIG No.3 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Penetapan Dan
Penegasan Batas Kampung Sidoarjo, Kampung
Sriwijaya, Kampung Bratayudha, Kampung
Negeri Batin, Kampung Rambang Jaya Dan
Kampung Gistang Kecamatan Umpu Semenguk
Kabupaten Way Kanan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2021.
Halaman 26
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2001
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembentukan/Penyempurnaan Zona Nilai Tanah dan Nilai Indeks Rata-Rata
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pendaftaran, pendataan dan penilaian Pajak Bumi Bangunan (PBB) di Kabupaten Pacitan, dengan mempedomani Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-26/PJ/2006 tentang Pedoman Pembentukan/Penyempurnaan ZNT/NIR atas Bumi yang memiliki Ciri Spesifik, perlu disusun pedoman tentang tata cara pembentukan/penyempurnaan ZNT/NIR,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan/Penyempurnaan Zona Nilai Tanah dan Nilai Indeks Rata-Rata,
Mengingatkan : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah,
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK 07/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019,
7. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013,
mengatur tentang tata cara pembentukan/penyempurnaan zona nilai tanah dan nilai indeks rata-rata yang memuat tata cara pembentukan dan penyempurnaan ZNT dan NIR, serta hasil analisis ZNT dan NIR.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2023.
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETA BATAS DESA TEBAS SUNGAI KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No. 4 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No.79 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 137 Tahun 2017; Permendagri No. 141 Tahun 2017; Perda Kab.Sambas No. 1 Tahun 2015; Perda Kab.Sambas No. 4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penetapan dan Penegasan Batas Dasa; Luas Wilayah Desa; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2021.
14 Halaman dan 5 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Raja Ampat Nomor 22 Tahun 2022
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KAWASAN PERKOTAAN WAISAI TAHUN 2022-2042
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD. No. 2022/22, LL Kab Raja Ampat: 156 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KAWASAN PERKOTAAN WAISAI TAHUN 2022-2042
ABSTRAK:
Bahwa keterdapatan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang
terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah
serta terintegrasi dengan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang di tingkat pusat maupun di tingkat regional.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur bahwa rencana rinci tata ruang disusun apabila rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dan rencana umum tata ruang yang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang
tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan.
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011-2030 perlu menetapkan menyusun Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Waisai;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021; . Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 3
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 8 Tahun 2012 .
Peraturan Bupati Mengatur mengenai Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Waisai Tahun 2022-2042.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Desa Mensiau Kecamatan Batang Lupar
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Mensiau Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 tahun 1959, UU No.6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 76 Tahun 2012, Permendagri No. 45 tahun 2016, Perbup Kab. Kapuas Hulu No. 7 tahun 2010
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Mensiau Kecamatan Batang Lupar serta Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Mensiau Kecamatan Batang Lupar yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2017.
Perbup ini terdiri dari 6 Hlm dan 4 Hlm lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 22 Tahun 2018
besaran biaya persiapan pendaftaran tanah sistem lengkap
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2018 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Biaya Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
a. dalam rangka pelaksanaan pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL) di Kabupaten Seluma, perlu dilaksanakan penyiapan dokumen penguasaan/ pemilik tanah, sarana dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan;
b. untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Agrariah Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertahanan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmisgrasi Nomor :25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor :34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, perlu diatur besaran biaya persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Seluma
1. UU No. 5 Tahun 1960
2. UU No. 9 Tahun 1967
3. UU No. 3 Tahun 2003
4. UU No. 12 Tahun 2011
5. UU No. 23 Tahun 2014
6. UU No. 30 Tahun 2014
7. PP No. 20 Tahun 1968
8. PP No. 24 Tahun 1997
9. PERMEN Agraria No. 3 Tahun 1997
10. PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015
11. PERMEN Agraria No. 35 Tahun 2016
12. PERMEN Agraria No. 12 Tahun 2017
Kepala Desa/ Lurah dan / atau Petugas Desa /Kelurahan dilarang memungut dan/atau mengunakan biaya pendaftaran tanah sistematis lengkap di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peratuiran Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2018.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 22 Tahun 2021
TATA – CARA – PEMUNGUTAN – DAN – PELAPORAN – BEA – PEROLEHAN – HAK – ATAS – TANAH – DAN – BANGUNAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 NOMOR 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
ABSTRAK:
Bahwa untuk untuk mengoptimalkan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan dan Pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Mandating Natal Nomor 7 Tahun 2011, dan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang : KETENTUAN UMUM, TATA CARA PEMUNGUTAN BPHTB, Umum, Pendaftaran SSPD BPHTB, Penelitian dan Penetapan SSPD BPHTB, Pembayaran dan Penyetoran BPHTB, Pelaporan BPHTB, Penagihan, Keberatan, Banding dan Pengurangan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, TATA CARA PELAPORAN PEMBUATAN AKTA ATAU RISALAH LELANG PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN, VERIFIKASI BPHTB SECARA SISTEM ONLINE, KETENTUAN LAIN-LAIN, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2021.
18 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
