Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.684 peraturan dalam 0,007 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 20 Tahun 2002
• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu
Pembentukan Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 101 Tahun 2003 tentang Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional
Download file:
KEPPRES No.20 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 21 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Penyediaan Dan Pelayanan Pelumas
Abstrak
BUMN Perizinan, Pelayanan Publik
Download file:
Keputusan_Presiden_no_21 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 90 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 53 Tahun 1987 tentang Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing
Download file:
Keputusan_Presiden_no_90 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 87 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Pemberian Fasilitas Kredit Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 52 Tahun 2003 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Tinggi Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 36 Tahun 1998 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
Download file:
Keputusan_Presiden_no_87 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 69 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 264 Tahun 1962 Tentang Larangan Adanya Organisasi Liga Demokrasi, Rotary Club, Divine Life Society, Vrijmetselaren-Loge (Loge Agung Indonesia), Moral Rearmament Movement, Ancient Mystical Organization Of Rosi Crucians (Amorc), Dan Organisasi Baha'i
Abstrak
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
  1. Kepres Nomor 264 Tahun 1962
Download file:
Keputusan_Presiden_no_69 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 33 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1980 Tentang Larangan Pemasukan Dan Pemberian Izin Pengoperasian
Abstrak
Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
  1. Inpres Nomor 1 Tahun 1980 tentang Larangan Pemasukan dan Pemberian Izin Pengoperasian Pesawat Terbang
Download file:
Keputusan_Presiden_no_33 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 114 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur
Abstrak
Perizinan, Pelayanan Publik Sumber Daya Alam
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur
Mencabut
  1. KEPPRES No. 79 Tahun 1985 tentang Penetapan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Puncak
  2. KEPPRES No. 48 Tahun 1983 tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang Dan Penertiban Serta Pengendalian Pembangunan Pada Kawasan Pariwisata Puncak Dan Wilayah Jalur Jalan Jakarta-Bogor-Puncak-Cianjur Di Luar Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Bogor, Kota Administratif Depok, Kota Cianjur Dan Kota Cibinong
Download file:
Keppres_No_114 Tahun 1999.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 59 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 112 Tahun 1993 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
Download file:
Keppres_No_59_Th_1999.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 58 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Para Hakim Agung Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
Abstrak
Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 52 Tahun 2003 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Tinggi Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 29 Tahun 1993 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Para Hakim Agung Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
Download file:
Keppres_No_58_Th_1999.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 87 Tahun 2000 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 10 Tahun 1993 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
Download file:
Keputusan_Presiden_no_36 TH 1998.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan