Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 309 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Naskah Dinas

Abstrak

Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022

Download file:

Perbup Majene Nomor 14 Tahun 2023.pdf

naskah dinas - tata

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD 2023 (14): 71 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.26 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.1 Tahun 2023; Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : a. jenis, susunan dan bentuk naskah dinas; b. pembuatan naskah dinas; c. pengamanan naskah dinas; d. pejabat penanda tangan naskah dinas; dan e. pengendalian naskah dinas

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2023.
Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022
71 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 12 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Abstrak

APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas

Download file:

Perbup Lingga No 12 Tahun 2023.pdf

untuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah - pengaturan operasional tata cara penggunaan dan penyelenggaraan kartu kredit pemerintah daerah

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 239

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2009; UU No.31 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.1 Tahun 2022; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.22 Tahun 2020; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.79 Tahun 2022; Perda Kab.Lingga No.7 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2023.
42 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaimana Nomor 12 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Abstrak

Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas

Download file:

PERBUP NO 12 TATA NASKAH DINAS OK.pdf

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BD. No. 2023/388, LL Kab Kaimana: 19 hal

Peraturan Bupati (Perbup) tentang TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

Bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kaimana sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang- undangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023;
Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Jenis Naskah Dinas terdiri atas: a. Naskah Dinas arahan; b. Naskah Dinas korespondensi; dan c. Naskah Dinas khusus.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2023.
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp 51 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara Nomor 11 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Peraturan Internal (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara

Abstrak

Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas

Download file:

PERBUP NO 11 TAHUN 2023 HOSPITAL BY LAW OK.pdf

PEDOMAN - PERATURAN - INTERNAL - (HOSPITAL - BY - LAWS) - RUMAH - SAKIT - UMUM - DAERAH - KABUPATEN - BATU - BARA

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023 NOMOR 11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Peraturan Internal (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara

ABSTRAK:

bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan karena itu rumah sakit diharapkan dapat memberikan pelayanan bermutu dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, maka salah satu kewajiban setiap rumah sakit adalah menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER/IV/ 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 / Menkes /K/II/2008, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 14 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 7 Tahun 2022, Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 36 Tahun 2022, Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 119 Tahun 2022, Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 120 Tahun 2022, dan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 121 Tahun 2022.
Materi ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, PRINSIP HOSPITAL BY LAWS, IDENTITAS, FALSAFAH, VISI, MISI, TUJUAN STRATEGIS DAN NILAI-NILAI DASAR, Identitas, Falsafah, Visi, Misi, Tujuan Strategis dan Nilai-nilai Dasar, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI RUMAH SAKIT, KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, DEWAN PENGAWAS, Pembentukan Dewan Pengawas, Tugas, Kewajiban dan Wewenang Dewan Pengawas, Keanggotaan Dewan Pengawas, Masa Jabatan Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Biaya Dewan Pengawas, PENGELOLA BLUD RSUD, Struktur Organisasi BLUD RSUD, Pejabat Pengelola, Pengangkatan Pejabat Pengelola, Kompetensi Direktur, Kompetensi Pejabat Teknis, Pemberhentian Pejabat Pengelola, Tugas, Fungsi dan Wewenang Direktur, Tugas dan Fungsi Pejabat Teknis Bidang Pelayanan, Tugas dan Fungsi Pejabat Teknis Bidang Penunjang, Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan, Status Kepegawaian Pejabat Pengelola, Rapat-Rapat, Pendelegasian Wewenang, PENGELOMPOKAN FUNGSI PELAYANAN DAN FUNGSI PENDUKUNG, Instalasi dan Ruangan, Organisasi Pelaksana Instalasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Staf Medis Fungsional, Organisasi Pendukung, Satuan Pengawas Internal, Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Mutu, Komite Farmasi dan Terapi, Komite Etik dan Hukum, Komite Tenaga Kesehatan Lain, Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS), Komite Koordinasi Pendidikan, Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, Petugas Koordinator (Duty Manager), Tata Kerja, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Tujuan Pengelolaan, Pengangkatan Pegawai, Penghargaan dan Sanksi, Rotasi Pegawai, Disiplin Pegawai, Pemberhentian Pegawai, Remunerasi, Standar Pelayanan Minimal, Pengelolaan Keuangan, Tarif Pelayanan, Pendapatan dan Biaya, Pendapatan, Biaya, Pengelolaan Sumber Daya Lain, Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Rumah Sakit, KETENTUAN PERALIHAN, dan PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2023.
51 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 11 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna

Abstrak

Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Muna Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna

Download file:

PERBUP NOMOR 11 TAHUN 2023.pdf

TATA NASKAH

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2024 Nomor 11

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah; b. bahwa Peraturan Bupati Muna Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 11. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2);
Perbup ini mengatur terkait Pembuatan Naskah Dinas, Pengamanan Naskah Dinas, Pejabat Penandatanganan Naskah Dinas, dan Pengendalian Naskah Dinas.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2023.
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Muna Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Jumlah Halaman beserta Lampiran yaitu 73 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dan/Atau Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Abstrak

Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas

PEDOMAN-SURVEY-KEPUASAN-MASYARAKAT

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dan/Atau Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendorong penyelenggara pelayanan publik yang berkualitas dan mendorong partisipasi masyarakat di Daerah dalam penilaian kinerja pelayanan, diperlukan suatu sarana yang aplikatif dan mudah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat, bahwa untuk menjamin kesamaan pengertian dan pemahaman yang rinci mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, perlu disusun pedoman penyelenggaraan survei kepuasaan masyarakat bagi perangkat daerah dan/atau unit penyelenggara pelayanan publik sehinnga perlu menetapkan PERBUP.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pendayahunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023.
PERBUP ini mengatur mengenai tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Sasaran, Prinsip dan Manfaat, Unsur SKM, Perencanaan SKM, Pelaksanaan SKM, SKM Berbasis Elektronik, Publikasi, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2023.
25

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 10 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Dan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blower System)

Abstrak

Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas

Download file:

Perbup Aceh Tenggara Nomor 10 Tahun 2023.pdf

PEDOMAN DAN SISTEM PENANGANAN

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2023/NO.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Dan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blower System)

ABSTRAK:

- bahwa dalam rangka terwujudnya tata pemerintahan yang baik diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat dan bertanggung jawab atas pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan; - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Sistem Penanganan Pengaduan (whistle Blower System).
UU Nomor 4 Tahun 1974; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 11Tahun 2006; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 12 Taun 2017; PP Nomor 12 Than 2019; PP Nomor 94 Tahun 2021; PP Nomor 76 Tahun 2013; PP Nomor 87 Tahun 2016; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019; Permen Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016; Perbup Aceh Tenggara Nomor 29 Tahun 2015; Perbup Aceh Tenggara Nomor 48 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 16 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Jenis Pengaduan, BAB III Mekanisme Pengelolaan Pengaduan, IV Penanganan Pengaduan, BAB V Proses Pembuktian Pengaduan, BAB VI Hak-Hak Whistle Blower, BAB VII Pelaporan, BAB VIII Monitoring dan Evaluasi, BAB IX Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2023.
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara Nomor 10 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Teknis Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara

Abstrak

Badan Layanan Umum Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas

Download file:

PERBUP NO 10 TAHUN 2023 P...AN DEWAS RSUD BB.pdf

PEDOMAN - TEKNIS - PEMBENTUKAN - DEWAN - PENGAWAS - PADA - BADAN - LAYANAN - UMUM - DAERAH - RUMAH - SAKIT - UMUM - DAERAH - KABUPATEN - BATU - BARA

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023 NOMOR 5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 36 Tahun 2022.
Materi ini berisi tentang: PENGAWAS, SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT, REMUNERASI, PEMBIAYAAN, dan KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2023.
11 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaimana Nomor 10 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA

Abstrak

Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas

Download file:

PERBUP NO 10 PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN.pdf

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BD. No. 2023/386, LL Kab Kaimana: 10 hal

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana. Untuk mengoptimalkan penerapan SAKIP guna peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Kaimana, perlu Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berlaku secara internal.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021;
Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP dilingkungan Pemerintah Daerah adalah sebagai acuan bagi pemerintah daerah dan Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen SAKIP guna peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tujuan Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk optimalisasi penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang jelas, terukur dan efektif. Dokumen SAKIP meliputi : a. Rencana Strategis; b. Rencana Kinerja Tahunan; c. Perjanjian Kinerja; d. Pengukuran Kinerja; dan e. Pelaporan Kinerja

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2023.
Lamp 21 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 8 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern Lingkup Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara

Abstrak

Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas

Download file:

Perbup Aceh Tenggara Nomor 8 Tahun 2023.pdf

pedoman-pelaksanaan

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2023/NO.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern Lingkup Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara

ABSTRAK:

- bahwa penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; - bahwa untuk menilai akuntabilitas kinerja dan tingkat kecukupan efektivitas penyelenggaraan tata kelola dan program/kegiatan lingkup Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara, diperlukan evaluasi intern lingkup Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;; - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern Lingkup Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara.
UU Nomor 4 Tahun 1974; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016; Perbup Aceh Tenggara Nomor 48 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 14 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Evaluasi Intern, IV Pengendalian Evaluasi Intern, BAB V Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2023.
13

First
Previous
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT