Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 12.633 peraturan dalam 0,049 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 129 Tahun 2019

Pengelolaan Anggaran Belanja Honorarium Kegiatan Sosialisasi Sistem Inovasi Daerah dan Koordinasi Inovasi Teknologi Tepat Guna Kabupaten Purwakarta Tahun 2019

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERATURAN BUPATI NOMOR 129 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maros Nomor 129 Tahun 2018

Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
PERBUP 129 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten maros

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 129, BD.2018/No.130

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros

ABSTRAK:

berdasarkan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros, perlu mengatur tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tetang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017 Nomor 05).
1. Ketentuan Umum 2. Tujuan 3. Tata Cara Pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi 4. Dasar Perhitungan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi 5. Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan dan tunjangan Transportasi 6. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 129 Tahun 2022

Besaran Uang Kompensasi Kerja Bagi Pegawai Honorer Non Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Tahun Anggaran 2023

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Kesehatan Standar/Pedoman

Download :
Perbup Purwakarta 129 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 129 Tahun 2015

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 125 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara

Mencabut :

PERPRES No. 112 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara

Download :
Perpres Nomor 129 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 130 Tahun 1951

Hadiah Uang Dan Bebas Pajak Kepada Drs. A. Oudt

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Perpajakan

Download :
Kepres No.130 Tahun 1951.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 130 Tahun 2017

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 105 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Download :
Perpres Nomor 130 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 130 Tahun 2018

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 154 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama

Download :
Perpres Nomor 130 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 130 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 48 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mengubah :

PERGUB Prov. DIY No. 48 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 130 Tahun 2001

Tunjangan Jabatan Fungsional Jurusita Dan Jurusita Pengganti

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 22 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti

Download :
Keputusan_Presiden_no_130 TH 2001.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 130 Tahun 2020

Honorarium dan Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Yang Diperbantukan Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Cilacap

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Kesehatan COVID-19 / Corona

Download :
Peraturan_Bupati_Cilacap_Nomor_130_Tahun_2020.pdf

Abstrak

honorarium-insentif-kesehatan-covid 2019

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 130, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.130

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Honorarium dan Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Yang Diperbantukan Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Cilacap

ABSTRAK:

Bahwa Covid-19 semakin menyebar dan meningkat yang dapat mengakibatkan kematian, sehingga tenaga kesehatan sangat dibutuhkan dalam penanaganan orang yang terinfeksi Covid-19. Dalam rangka memberikan apresiasi dan penghargaan kepada tenaga kesehatan yang diperbantukan dalam percepatan penanganan Covid-19, perlu diberikan honorarium dan insentif bulanan yang layak dengan berpedoman pada Kepmenkes No. HK.01.07/Menkes/392/2020.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah: UU No 13 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2014; PP No. 47 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No. 5 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Honorarium dan Insentif bagi tenaga Kesehatan yang Diperbantukan dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
5 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal . Mengubah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 48 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai