Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana Telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Desa,perlu menetapkan Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Perattrran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Perafirran Menteri Dalarn Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peratrrran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Perahrran Daeratr Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini Mengatur tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020, dengan Sistematika;
Ketentuan Umum;
Maksud, Tujuan dan Prinsip;
Tata Cara Pengalokasian;
Pengalokasian;
Penganggaran;
Penyaluran;
Prioritas Pengunaan;
Pembinaan dan Pengawasan;
Sanksi;
Pembiayaan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
27 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 32 Tahun 2019
Tata Cara-Penganggaran-Pelaksanaan-dan-Pertanggungjawaban-Belanja Tidak Terduga-Tahun Anggaran 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2019/NO.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pengelolaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/ atau bencana sosial, dan kebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan konflik sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, sesuai Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2019.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 7 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 38 Tahun 2018; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu No. 2 Tahun 2017; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu No. 11 Tahun 2018; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu No. 48 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan Pengelolaan Belanja Tidak Terduga meliputi Pengganggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Pengawasan belanja tidak terduga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 32 Tahun 2019
TATA CARA PENGGUNAAN MODAL USAHA DAN PENETAPAN BESARAN GAJI PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penggunaan Modal Usaha dan Penetapan Besaran Gaji Pengurus Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
dalam rangka Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, sebagai upaya peningkatan ekonomi dan kemampuan Keuangan Desa maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa/Unit Usaha atau sebutan lain); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa.
UU No. 6 Tahun 2014; Permendes PDTT No. 4 tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Persyaratan Permodalan c.Mekanisme Pencairan Modal Usaha c.Unit Usaha BUMDES d.Perjanjian Kerjasama e.Mekanisme Pencairan Modal Unit Usaha Koperasi f.Pembagian bagi Hasil BUMDES g.Pembagian Bagi Hasil Unit Usaha Koperasi h.Mekanisme Pencairan Modal Unit Usaha Koperasi i.Ketentuan Lain j.Sanksi k.Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2019.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK AIR PERMUKAAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2019.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota perlu melakukan pembagian Dana Bagi Hasil yang berasal dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Air Permukaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh berdasarkan realisasi penerimaan bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2019;
berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Gubernur.
Dasar Hukum Pergub ini adalah : UU No. 24 Tahun 1956, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 3 Tahun 2011, UU No. 28 tahun 2009, UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2016, PP No. 12 tahun 2019, Qanun No. 10 Tahun 2014, Qanun No. 11 Tahun 2017, Qanun No. 3 Tahun 2012, Qanun No, 5 tahun 2017, Qanun No. 3 Tahun 2018, Pergub No. 44 Tahun 2008, Pergub No. 97 Tahun 2018, Pergub No. 133 tahun 2018.
Dalam Pergub ini diatur tentang alokasi serta tata cara pembagian dan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Air Permukaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sawah Lunto Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 32
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan, pengamanan dan penyelamatan arsip vital di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto agar terkelolah dengan baik dan benar, maka perlu adanya pengaturan terkait dengan pedoman pengelolaan arsip vital di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005, Peraturan Kepala Arsip Nasional Repulik Indonesia (ANRI) Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016
KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP, PENGELOLAAN ARSIP VITAL, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan
Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Badan Permusyawaratan Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang keanggotaan dan kelembagaan BPD, pengisian anggota BPD, peresmian anggota BPD, larangan anggota BPD, pemberhentian anggota BPD, pengisian anggota BPD antar waktu, fungsi, tugas, hak, kewajiban, kewenangan dan hubungan kerja BPD, peraturan tata tertib BPD, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2019.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 33 Tahun 2007 dicabut.
27 hal
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019
Pariwisata dan KebudayaanPendidikanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan :
Permendikbud No. 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Mencabut :
Permendikbud No. 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. 32, BN 2019/NO 1167; PERATURAN.GO.ID 21HLM
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
