Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.298 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Peliputan Pers di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Abstrak
Pers, Pos, dan Periklanan Informasi Publik
Download file:
Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2013.pdf
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Informasi Publik
Download file:
Perma Nomor 2 Tahun 2011.pdf
Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial
Abstrak
Pers, Pos, dan Periklanan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Sosial Nomor 71/HUK/2002 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Departemen Sosial
Download file:
Permensos Nomor 8 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Pelayanan Publik di Kementerian Ketenagakerjaan
Abstrak
Pers, Pos, dan Periklanan Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenaker No. 36 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Ketenagakerjaan
  2. Permenaker No. 30 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Atap di Kementerian Ketenagakerjaan
Download file:
Permenaker Nomor 12 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Satu Data Ketenagakerjaan
Abstrak
Pers, Pos, dan Periklanan Ketenagakerjaan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Tenaga Keija dan Transmigrasi Nomor KEP.250/MEN/XII/2008 tentang Klasifikasi dan Karakteristik Data dari Jenis Informasi Ketenagakeijaan
  2. Peraturan Menteri Tenaga Keija dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Tenaga Keija dan Transmigrasi Nomor KEP.250/MEN/xn/2008 tentang Klasifikasi dan Karakteristik Data dari Jenis Informasi Ketenagakerjaan
  3. Peraturan Menteri Tenaga Keija dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/I/2009 tentang Pedoman Penggunaan Metoda Statistika Ketenagakerjaan
  4. Peraturan Menteri Tenaga Keija dan Transmigrasi Nomor PER.03/MEN/II/2009 tentang Pedoman Penyajian Informasi Ketenagakeijaan
  5. Peraturan Menteri Tenaga Keija dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Data dan informasi Ketenagakeijaan
Download file:
Permen_15_2020.pdf
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 43 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Ketenagakerjaan
Abstrak
Pers, Pos, dan Periklanan Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik Informasi Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 21 Tahun 2019 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Ketenagakerjaan
Mencabut
  1. Permenakertrans Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Download file:
Kemnaker No. 43 Tahun 2015.pdf
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya
Abstrak
Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Mencabut sebagian
  1. Permenkominfo No. 7 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos
    Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pasal 2 ayat (5), Pasal 28, dan Pasal 29 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Download file:
2023permen3.pdf
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran
Abstrak
Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Cipta Kerja
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permenkominfo No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran
Download file:
Nomor 11 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
Abstrak
Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Cipta Kerja
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. Permenkominfo No. 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Sektor Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Mencabut
  1. Permenkominfo No. 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
Download file:
Nomor 7 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Penyelenggaraan Penyiaran
Abstrak
Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Cipta Kerja
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenkominfo No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran
Mencabut
  1. Permenkominfo No. 3 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Penyiaran Simulcast Dalam Rangka Persiapan Migrasi Sistem Penyiaran Televisi Analog ke Sistem Penyiaran Televisi Digital
  2. Permenkominfo No. 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran
  3. Permenkominfo No. 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Sewa Saluran Siaran Pada Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing
  4. Permenkominfo No. 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penetapan Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing
  5. Permenkominfo No. 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Penjatuhan Sanksi Administratif Penyelenggaraan Penyiaran
  6. Permenkominfo No. 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Sewa Saluran Siaran pada Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing
  7. Permenkominfo No. 17 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penetapan Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing
Mencabut sebagian
  1. Permenkominfo No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika
    Mencabut Pasal 28 sampai dengan Pasal 36, Pasal 88 ayat (4), dan Pasal 88 ayat (5)
  2. Permenkominfo No. 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi Dan Informatika
    Mencabut Pasal 28 sampai dengan Pasal 36, Pasal 88 ayat (4), dan Pasal 88 ayat (5)
  3. Permenkominfo No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaporan Perubahan Data Perizinan, Biaya Izin, Sistem Stasiun Jaringan, dan Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju Dalam Penyelenggaraan Penyiaran
    Mencabut Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 dan Pasal 32 sampai dengan Pasal 45
  4. Permenkominfo No. 41 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel, dan Terestrial
    Mencabut Pasal 5 ayat (2)
  5. Permenkominfo No. 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas
    Mencabut Pasal 14 dan Pasal 15
Download file:
Nomor 6 Tahun 2021.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan