Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.778 peraturan dalam 0,024 detik

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020
Larangan Penangkapan Ikan Madidihang (Thunnus Albacares) Di Daerah Pemijahan Dan Daerah Bertelur Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714 Pada Bulan Oktober–Desember

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Permen KKP No. 4/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714
Abstrak
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63/KEPMEN-KP/2014 Tahun 2014
Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat Dan Laut Sekitarnya Di Provinsi Papua Barat Tahun 2014-2034

Pariwisata dan Kebudayaan Perikanan dan Kelautan Sumber Daya Alam

Abstrak
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/KEPMEN-KP/2015 Tahun 2015
Jejaring Pemuliaan Ikan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permen KKP No. 13/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Abstrak
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017
Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

Perikanan dan Kelautan

Abstrak
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/KEPMEN-KP/2014 Tahun 2014
Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali

Perikanan dan Kelautan

Abstrak
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.51/MEN/2011 Tahun 2011
Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2012 yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi dan Ditugaskan Kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perikanan dan Kelautan

Abstrak
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sorong

Perikanan dan Kelautan Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permen KKP No. 91/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan
Mengubah :
  1. Permen KKP No. 61/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sorong
Abstrak
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 Tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permen KKP No. 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Mengubah :
  1. Permen KKP No. 70/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Abstrak
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016
Tata Cara Penyesuaian (Inpassing) Dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut Dan Pesisir

Perikanan dan Kelautan

Abstrak
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016
Penerima Penghargaan Kapal Pengawas Berprestasi Tahun 2016

Perikanan dan Kelautan

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan