PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2018
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2019/NO.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Berdasarkan pasal 323 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; Gubernur Sumut telah mengesahkan Rancangan Perbup Samosir tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/418/KPTS/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Pengesahan Perbup Samosir tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 4 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 33 Tahun 2017; Perda Kab. Samosir No. 8 Tahun 2016; Perda Kab. Samosir No. 9 Tahun 2017.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2019.
9
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 32 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya - Ketenagakerjaan - Standar/Pedoman
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, BD.2019/32
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Tengah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka perlindungan upah pekerja dan upaya
meningkatkan kesejahteraan pekerja serta mendorong
peningkatan peran serta pekerja dalam melaksanakan proses
produksi, maka dengan memperhatikan produktivitas, nilai
inflasi dan pertumbuhan ekonomi, Dewan Pengupahan Provinsi
Kalimantan Tengah memberikan rekomendasi hasil
penghitungan upah minimum yang diarahkan kepada
pencapaian nilai Kebutuhan Hidup Layak.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015; Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor:
KEP.231/MEN/2003; . Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun
2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2016.
Upah Minimum Provinsi Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Tengah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 32 Tahun 2019
4 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 32 Tahun 2019
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI RUGI KERUGIAN NEGARA/DAERAH
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, BD.2019/No.32
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Negara/Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk ketentuan Pasal 59 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2016; Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 133 Tahun 2018; Perda Prov. Gorontalo No. 2 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Negara/Daerah termasuk didalamnya mengatur tentang tim penyelesaian kerugian daerah, majelis pertimbangan penyelesaian kerugian negara, penyelesaian kerugian daerah melalui majelis pertimbangan penyelesaian kerugian daerah, penagihan dan penyetoran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan, pelaporan penyelesaian tuntutan ganti kerugian, penghapusan piutang atas kerugian daerah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2019.
Terdiri dari 19 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan E-Government
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan sistem elektronik (e-Government) dalam upaya penyeklenggaraan pemerintahan efektif, efisien, transparan dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan untuk penyelenggaraan e-Government selaras dengan visi pembangunan daerah dan tata kelola pemerintahan baik, perlu diatur peraturan walikota.
Dasar hukum Peraturan Walikota Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999; UU No0.25 Tahun 2004; UU No,11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.82 Tahun 2012; Perwako Gorontalo No.41 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan E-Government termasuk didalamnya mengarur tentang Maksud, Tujuan, Ruang Lingkup, Perencanaan, Kebijakan, Kelembagaan, Sistim Informasi, Infrastruktur, Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, serta Sanksi Administratif.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Terdiri dari 13 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis
ABSTRAK:
Dalam rangka menyediakan akses dan layanan
arsip statis oleh lembaga kearsipan bagi kepentingan
pengguna dengan memperhatikan prinsip keutuhan,
keamanan, dan keselamatan arsip, sebagaimana amanat
Pasal 64 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan perlu diatur dalam suatu pedoman.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Pedoman Akses Dan Layanan Arsip Statis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
31 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23
Undang-Undang
Nomor 28
Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang
Undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara
harus melaporkan dan mengumumkan harta
kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan
terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan
Peraturan Undang-Undang. Untuk mendukung tercapainya Penyelenggara
Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme
(KKN) diperlukan komitmen
dari
Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kota Palangka
Raya untuk melaporkan harta kekayaannya. Untuk memperkuat komitmen pencegahan upaya
diperlukan
Palangka
Republik
tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
kerjasama sinergis antara Pemerintah Kota
Raya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pernerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun
2016
Penyelenggara Negara wajib menyampaikan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2019.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 111 Peraturan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pajak Daerah serta untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan
tugas pemeriksaan terhadap wajib pajak daerah, perlu adanya
Tata Cara Pedoman Pemeriksaan Pajak Daerah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6
Tahun 2018; Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 52 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
TUJUAN PEMERIKSAAN ;
BAB III
RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN ;
BAB IV
BENTUK PEMERIKSAAN;
BAB V
TATA CARA PEMERIKSAAN;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2019.
80 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung upaya pencegahan perilaku koruptif karena bertentangan dengan budaya bangsa yang menjunjung tinggi akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan, dan budi pekerti, perlu diselenggarakan penguatan pendidikan karakter antikorupsi bagi peserta didik sejak dini;
b. bahwa untuk memberikan arah kebijakan implementasi pendidikan karakter antikorupsi pada satuan pendidikan dasar, perlu disusun regulasi sebagai landasan hukum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Dasar;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999,Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2016, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 27 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, implemnetasi pendidikan karakter antikorupsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembiayaan, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019.
12 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 888 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 32 Tahun 2019
KODE ETIK PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 33
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya mewujudkan pengadaan barang/ jasa pemerintah yang lebih efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel perlu mengatur kode etik pegawai pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Nomor 14 Tahun 20 lS ten tang Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa, mengamanatkan kode . etik penyelenggaraan pengadaan barang/ jasa ditetapkan oleh Kepala Daerah;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 5 Tahun 2014
3. UU No. 23 Tahun 2014
4. UU No. 30 Tahun 2014
5. PP No. 20 Tahun 1968
6. PP No. 42 Tahun 2004
7. PP No. 53 Tahun 2010
8. Perpres No. 16 Tahun 2018
9. Permendagri No. 80 Tahun 2015
10. Permendagri No. 112 Tahun 2018
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah No. 14 Tahun 2018
13. Permandagri No. 112 Tahun 2018
14. Perda provinsi Bengkulu No. 8 Tahun 2016
15. Pergub Bengkulu No. 56 Tahun 2018
1. Pasal 3
(1) Kode Etik berlaku bagi pegawai UKPBJ.
(2) Pegawai UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. Pejabat struktural;
b. Pejabat Fungsional; dan
c. Pelaksana.
(3) Kode Etik pegawai UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi nilai dasar, prinsip, dan etika.
(4) Pegawai UKPBJ yang menjabat sebagai Pejabat Fungsional Pengelola Barang/ Jasa maka kode etik yang diterapkan adalah kode etik Pejabat Fungsional Pengelola Barang/ Jasa yang ditetapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2019.
13 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
