Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 81 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (3) PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa standar satuan harga ditetapkan oleh Kepala Daerah
UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.45 Tahun 1994, Permendagri No.33 Tahun 2017, Perda No.7 Tahun 2016, Perda No.17 Tahun 2017
Perubahan Pasal 1 dan Lampiran Peraturan Bupati Sintang Nomor 81 Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2019.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 81 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2019
14 halaman dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, sehat dan berkesinambungan diperlukan partisipasi dan dukungan berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan di Kabupaten Nunukan; penggunaan kantong plastik dapat menyebabkan permasalahan lingkungan karena sifatnya sulit terurai secara alami, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak penggunaan kantong plastik; berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Nunukan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bahwa salah satu kebijakan Pemerintah Daerah adalah pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi Pembatasan timbulan Sampah salah satunya adalah membatasi penggunaan kantong plastik
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999; UU No.18 Tahun 2008; UU No.32 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No. 81 Tahun 2012; Perda Nunukan No. 12 Tahun 2008
Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric, atau bahan sejenis lainnya, dengan/atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat dan/atau mengangkut barang. Kantong Alternatif Ramah Lingkungan adalah kantong yang terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan /atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2019.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang -
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, piutang pajak dan/atau retribusi yang
tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.
Undang - Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959; Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang
Nomor 19 Tahun 2000; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
68/ PMK.03 / 2012; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2016.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Yang Terdiri Atas :
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup Penghapusan; 3. Penatausahaan; 4. Kewenangan; 5. Tata Cara Penghapusan; 6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2019.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bima Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BAGIAN HUKUM KAB. BIMA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TENAGA AHLI BUPATI
ABSTRAK:
Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bupati perlu didukung dengan tenaga ahli bupati yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang tertentu. Untuk menjamin kompetensi dan keahlian tenaga ahli bupati perlu di atur pedoman pengangkatan, penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja tenaga ahli;
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 17 Tahun 2003
UU nomor 1 Tahun 2004
UU Nomor 15 Tahun 2004
UU Nomor 23 Tahun 2014
UU Nomor 30 Tahun 2014
PP Nomor 109 Tahun 2000
PP Nomor 58 Tahun 2005
PP Nomor 8 Tahun 2006
PP Nomor 60 Tahun 2008
PP Nomor 71 Tahun 2010
PP Nomor 12 Tahun 2017
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
Perda Kab. Bima Nomor 2 Tahun 2016
Kedudukan, Fungsi dan Tugas
Pengangkatan
Tanggung jawab
Tata Kerja
Hak dan Kewajiban
Pembiayaan
Masa kerja dan Pemberhentian
Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
-
-
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 32 Tahun 2019
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan ditetapkannnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019, dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2019 dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
Mengingat: 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendpatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang pada BAB XV Standar Honorarium/Upah/Tarif pada Belanja Pegawai untuk Belanja Tidak Langsung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2020.
PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2018
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tatacara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kabupaten Ciamis
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2019.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2019
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SMAN, SMKN DAN PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI DI PROVINSI SUMATERA UTARA
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, BD.2019/No.33
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah ke Juruan Negeri dan Pendidikan Khusus Negeri di Provinsi Sumatera Utara
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerirnaan Peserta Didik Baru, Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918) perlu diatur Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru
Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Dan Pendidikan Khusus Negeri di Provinsi Sumatera Utara.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nornor 22 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019.
PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP VITAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BAGIAN HUKUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP VITAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
ABSTRAK:
a. bahwa dalam menghadapi tantangan di era
globalisasi, mendukung terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang baik dan bersih, serta
peningkatan kualitas pelayanan publik, maka
penyelenggaraan kearsipan harus dilakukan dalam suatu
sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif
dan terpadu;
b. bahwa salah satu jenis arsip yang perlu mendapat
perhatian serta penanganan tersendiri adalah Arsip Vital;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 24 Tahun 2012
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP VITAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 32 Tahun 2019
peraturan bupati kabupaten jembrana - PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Kabupaten Jembrana sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah; b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Kabupaten Jembrana.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 5 Tahun 2017.
Ketentuan lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2019.
Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017
3 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Nilai Dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan pegawai perlu mempertimbangkan nilai dan kelas jabatan (job value dan job class) sesuai dengan hasil analisis dan evaluasi jabatan, perlu menetapkan peraturan Wali Kota tentang nilai dankelas jabatan di lingkungan pemerintah kota cilegon.
UU No 15 Th 1999; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 16 Th 1994; Perpres No 97 Th 2012; Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 34 Th 2011; Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No 39 Th 2013; PP No 18 Th 2016; Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No 41 Th 2018; Perda No 3 Th 2016; Perwal Kota No 50 Th 2017; Perwal No 9 Th 2018.
1. Ketentuan Umum; 2. Nilai Dan Kelas Jabatan; 3. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2019.
9 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
