Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2020/NO. , LL Kab. Kayong Utara : 4 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.6 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP RI No.27 Tahun 2014, PP RI No.12 Tahun 2019, Perpres No.16 Tahun 2018, Perpres No.16 Tahun 2018, Perpres RI No.33 Tahun 2020, Perbup Kayong Utara No.8 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2020.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 42 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2018
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4)
dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, dan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
perlu menyusun pedoman pelaksanaan dana transfer ke
desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun
2018.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun
2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun
2017.
Peraturan ini mengatur pedoman pelaksanaan Dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan ke desa yang
terdiri dari Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2017.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 42 Tahun 2012
petunjuk pelaksanaan-penyelenggaraan sistem pengendalian intern
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2012/NO.42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempercepat penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk terwujudnya pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah di Kabupaten Purbalingga yang efisien, dan efektif, pelaporan keuangan yang dapat diandalkan, pengelolaan aset yang tertib serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, maka perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman bagi SKPD/Unit Kerja dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan kerja masing-masing; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 88 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undanq-Undanq Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Dae rah Kabupaten Purbalingga Norn or 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2010;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang penetapan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan penggunaannya. Rincian lebih lanjut terkait Petunjuk Pelaksanaan tersebut terdapat dalam Lampiran peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2012.
39 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngawi Nomor 42 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK AERAH
ABSTRAK:
a. bahwa guna pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Ngawi secara cepat, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu menyusun Peraturan Bupati tentang pedoman pengadaan barang/jasa pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Ngawi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Ngawi.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang No 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2019.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, terdiri atas:
a. prinsip, etika, dan kebijakan pengadaan barang/jasa;
b. pelaksanaan pengadaan barang/ jasa;
c. organisasi pengadaan barang/jasa;
d. pengadaan bersama; dan
e. sumber dana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2022.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 42 Tahun 2023
standar - pelayanan - minimal - angkutan - orang - dengan - kendaraan - bermotor - umum - dalam - trayek
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2023 No. 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek
ABSTRAK:
Bahwa perkembangan kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan umum di Wilayah Kabupaten Bandung Barat cukup pesat, sehingga perlu upaya peningkatan kualitas layanan angkutan umum dalam trayek sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan dan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (3) dan Pasal 131 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2019 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No.12 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 79 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021; PP No. 74 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021; Permenperhub No. PM 98 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenperhub No. PM 29 Tahun 2015; Permenperhub No. PM 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Permenperhub Nomor PM 25 Tahun 2021; Permenperhub No. PM 25 Tahun 2021; Perda Kabupaten Bandung Barat No. 6 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Jaringan Trayek, Umur Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, Subsidi Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, Pengawasan, Ketentuan Lain-lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.
22 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 42 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penyewaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar, berdayaguna dan berhasilguna untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan dalam rangka upaya optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah, perlu adanya pengaturan mengenai pedoman teknis penyewaan
barang milik daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penyewaan Barang Milik Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Subyek Pelaksana Penyewaan Barang Milik Daerah
Bab IV Tata Cara Penyewaan Barang Milik Daerah
Bab V Tata Cara Pembayaran
Bab VI Jangka Waktu Penyewaan
Bab VII Formula Tarif Sewa
Bab VIII Bentuk Perjanjian Sewa
Bab IX Pembiayaan
Bab X Ketentuan Lain-Lain
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2012.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 42 Tahun 2019
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2019/NO.42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan
dokumentasi yang berkualitas, diperlukan adanya pedoman
pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di
Kabupaten Bantul;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu
diatur Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bantul;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016;
Materi POkok: Ketentuan Umum; Akses Informasi dan Dokumentasi Publik; Hak dan Kewajiban; Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; Kelengkapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi; Klasifikasi Informasi Publik; Mekanisme Permohonan Informasi dan Dokumentasi; Pembinaan dan Pegendalian Penataan Layanan Informasi dan Dokumentasi; Keberatan dan Fasilitasi Sengketa Informasi; Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019.
Jumlah Halaman: 29 HLM; Lampiran: 18 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Layanan Informasi Publik
ABSTRAK:
bahwa badan publik mempunyai kewajiban
menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan
Informasi Publik sesuai dengan kewenangannya kepada
pengguna infomasi publik, selain informasi yang
dikecualikan berdasarkan peraturan perundangundangan;
bahwa untuk memberikan layanan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perlu
menyusun standar dalam pemberian layanan informasi
publik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Pelayanan lnformasi Publik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pelaksana Layanan Informasi Publik, Informasi, Standar Layanan, Bantuan Kedinasan, Laporan dan Evaluasi, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2023.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2018 dicabut.
71 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 42 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah, dalam rangka penyusunan RKA-SKPD perlu
menyusun Analisis Standar Belanja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Analisis Standar Belanja;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan dan ruang lingkup, analisis standar belanja, pengendalian dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
22 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 42 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2015
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka terlaksananya kegiatan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara tahun 2015 dapat tepat waktu, tepat mutu, tepat administrasi, tepat sasaran dan tepat manfaat, perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pembangunan Tahun 2015; bahwa berdasarkan peftimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Talun 2015;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemeaintah Nomor 14 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Menteri Da]am Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010; Peratural Menteri Keuangan Republik Nomor 25/PMK.05/201; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daeral Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Bupati Jepara Nomor 40 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Tahun 2015 merupakan pedoman teknis terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2014.
125 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
