Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Kabupaten Cianjur
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 25 Tahun 2019
PERBUP Kab. Bandung Barat No. 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG BARAT
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat
maka perlu mengatur sususan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan Urusan Pemerintahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu khususnya pada pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang penanaman modal, maka Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu utuk dievaluasi, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
peraturan ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten bandung barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kab Minahasa Utara Tahun 2019 No. 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 33 Tahun 2003;
- UU No. 15 Tahun 2004;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 20 Tahun 2008;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 6 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 55 Tahun 2005;
- PP No. 58 Tahun 2005;
- PP No. 43 Tahun 2014;
- PP No. 60 Tahun 2014;
- Permendagri No. 13 Tahun 2006, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011;
- Permendagri No. 113 Tahun 2014;
- Permendagri No. 114 Tahun 2014;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015;
- Permendagri No. 44 Tahun 2016;
- Permendagri No. 20 Tahun 2018;
- Permendes No. 2 Tahun 2015;
- Permendes No. 3 Tahun 2015;
- Permendes No. 4 Tahun 2015;
- Permendes No. 4 Tahun 2017;
- Perda Kabupaten Minahasa Utara No. 2 Tahun 2010;
- Perda Kabupaten Minahasa Utara No. 3 Tahun 2015;
- Perda Kabupaten Minahasa Utara No. 4 Tahun 2016;
- Perda Kabupaten Minahasa Utara No. 3 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang pendirian BUM Desa, pengurusan dan pengelolaan BUM Desa, permodalan, jenis usaha, hasil usaha, dan kepailitan, kerja sama BUM Desa antar desa, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa, pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan, serta kop surat, stempel, dan papan nama.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2019.
22 halaman (39 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 25 Tahun 2019
SEKRETARIAT DAERAH - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2019/NO.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tapin Tahun 2019-2025
ABSTRAK:
Bahwa untuk Melaksanakan Ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal, dan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Penanaman Modal Kabupaten/Kota, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tapin Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tapin Tahun 2019-2025.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pesiden Nomor 16 Tahhun 2012; Peraturan Pesiden Nomor 2 Tahhun 2015; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 068 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Tapin ini Mengatur Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tapin Tahun 2019-2025, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
RUPMK;
Evaluasi; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2019.
127 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lahat Nomor 25 Tahun 2019
PERUBAHAN - ATAS - PERATURAN - BUPATI LAHAT NOMOR 23 TAHUN 2018 - TENTANG - PEMBENTUKAN - UNIT - PELAKSANA - TEKNIS - PADA - DINAS - PERTANIAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2019/NO.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lahat Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian
ABSTRAK:
Bahwa dengan di tetapkanya keputusan menteri pertanian repbulik indonesia nomor : 03/KPTs/SM.200/1/05/2019 tentang pengelolaan balai penyuluhan pertanian maka untuk mencapai keberhasilan pembangunan pertanian melalui koordinasi ,sinergi dan penyelarasan kegiatan pembanguan pertanian di kecamatan perlu memebentuk balai penyuluhan pertanian
UU No 28 Tahun 1959;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 18 Tahun 2016;Permentan No 43 /Peermentan/OT.010/8/2016;Permendagri No 12 Tahun 2017;Perda No 4 Tahun 2016;Perbup No 65 Tahun 2016;Perbup No 23 Tahun 2018
Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan BPP di Kecamatan ,apabila di perlukan dapat memebentuk Pos Pertanian Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Lahat Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian
7 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dompu Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BAGIAN HUKUM SETDA DOMPU
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA BUPATI DOMPU NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS-DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) PADA BADAN-BADAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
ABSTRAK:
Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan dan
pemberdayaan masyarakat serta memastikan perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat perlu menata kembali unit pelaksana teknis dinas (UPTD) pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu.
Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan peraturan Bupati Dompu tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Dompu tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan- Badan Daerah Kabupaten Dompu.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/ SM.200/1/2018, Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dompu Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan-Badan Daerah Kabupaten Dompu (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dompu Nomor 37 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2018 Nomor 158) diubah sebagai berikut:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2019.
PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 27 TAHUN 2016
-
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Donggala Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DONGGALA NOMOR 127 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN INSPEKTORAT
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bupati membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala klasifikasi A, dalam bentuk Bagian Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanaakan tugas dan fungsi unit kerja pengadaan barang/jasa; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; bahwa perangkat daerah yang menjadi lingkup koordinasi Asisten Sekretaris Daerah dalam membantu tugas Sekretaris Daerah perlu dilakukan penataan kembali dalam rangka efektif dan efisiensi;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: penambahan angka 18 pada Pasal 1; pengubahan Pasal 7; pengubahan angka 1, angka 2, angka 3 huruf b ayat (1) Pasal 10; penyisipan Bab IV A; penyisipan Pasal 18A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2019.
Peraturan Bupati Donggala Nomor 127 Tahun 2016
8 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 24 Tahun 2019
PERBUP Kab. Bandung Barat No. 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat
maka perlu mengatur sususan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
peraturan ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten bandung barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 24 Tahun 2019
PERUBAHAN KEENAM-ATAS-PERATURAN BUPATI-OGAN KOMERING ULU TIMUR-NOMOR 33 TAHUN 2016-TENTANG-KEDUDUKAN-SUSUNAN ORGANISASI-TUGAS-DAN-FUNGSI-SERTA-TATA KERJA-DINAS-DINAS DAERAH-BADAN-BADAN DAERAH-KECAMATAN-SERTA-KELURAHAN-KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2019/NO.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap tugas pokok dan fungsi maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan Serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Dasar hukum pada peraturan ini adalah : UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 8 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur terkait perubahan ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 meliputi Ketentuan Pasal 36, Pasal 37, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 76, dan Pasal 77
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
12 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
