Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penjabatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/102/2017 tentang Penetapan Daftar Penerimaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, Besaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima oleh Satuan Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas ditetapkan untuk 543 Sekolah dan 53.234 siswa; b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/106/SJ tentang Petunjuk Teknis Penggangaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan serta PertanggungJawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tanggal 11 Januari 201, agar Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan dalam APBD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2017; c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan pada Tanggal 20 Januari 2017.
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-undang Nomor 1 tahun 2004;Undang-undang Nomor 15 Tahun 2014;Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009;Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005;Pengaturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 16 tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 tahun 2013.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati kapuas Nomor 1 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2017 Diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2017.
47 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 25 Tahun 2017
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KABUPATEN KONAWE UTARA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2017 NOMOR 182
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Konawe Utara
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), pada Dinas Pekeijaan Umum dan Perurnahan Kabupaten Konawe Utara;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016;
PERATURAN BUPATI INI BEISIKAN TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KABUPATEN KONAWE UTARA DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI 3. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI 4. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 5. TATA KERJA 6. KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
7. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2017.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Pelayanan Informasi Tata Ruang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib penggunaan dan pemanfaatan ruang oleh masyarakat, maka diperlukan adanya pemberian informasi tata ruang bagi masyarakat;
b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pemberian informasi tata ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan prosedur pelayanan informasi tata ruang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang prosedur pelayanan informasi tata ruang.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2012.
KETENTUAN UMUM;
TATA CARA LAYANAN INFORMASI TATA RUANG;
KEWENANGAN PEMBERIAN LAYANAN;
MEKANISME PELAYANAN INFORMASI TATA RUANG;
PEMBIAYAAN;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
-
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
a.
b.
1.
2.
3.
4.
bahwa sehubungan dengan dialihkannya
Kewenan.gan/Urusan pengelolaan pendidikan menengah
menjadi kewenangan Propinsi serta dihapuskannya
Dana Sharing Pendidikan Gratis Propinsi Sulawesi
Selatan, maka perlu meninjau Peraturan Bupati
Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di Kabupaten
Sidenreng Rappang untuk selanjutnya diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu rnenetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Pendidikan Gratis;
1.
2.
3.
4.
bahwa sehubungan dengan dialihkannya
Kewenan.gan/Urusan pengelolaan pendidikan menengah
menjadi kewenangan Propinsi serta dihapuskannya
Dana Sharing Pendidikan Gratis Propinsi Sulawesi
Selatan, maka perlu meninjau Peraturan Bupati
Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di Kabupaten
Sidenreng Rappang untuk selanjutnya diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu rnenetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Pendidikan Gratis;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republic
Indonesia Nomor 1822 );
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
. Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nornor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan_/
Lembaran Negara Nomor 5679); y
1
Menetapkan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Dasar [Lembaran Negara Tahun 1990 Nemer
36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 ten tang
Pendanaan Pendidikan [Lernbaran Negara Tahun 2008
Nomor 91 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 ten tang Pengeiolaan dan Pcnydenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112,
Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor
32 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun Anggaran 2017 [Berita Daerah Tahun
2016 Nornor 32);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar [Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Rcpublik Indonesia Nomor 4863);
BABI
KETENTUAN UMUM
BAB II
TUJUAN DAN SASARAN \
BAB ill
PENGALOKASIAN PEMBIAYAAN DAN VERIFIKASI
BABIV
PEMBERHENTIAN ALOKASI DANA PENDIDIKAN GRATIS
BABV
KOMPONEN PEMBIAYAAN DAN VARIABEL PERHITUNGAN
SASARAN PENDIDIKAN GRATIS
BAB VI
SYARAT DAN MEKANISME
PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA PENDIDIKAN GRATIS
BAB VII
PENGORGANISASIAN
BAB VIII
MONITORING DAN SUPERVISI
BAB IX
PELAPORAN
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2017.
NOMOR 25 A TAHUN 2017
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 25 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 95 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENdAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2017/NO.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 95 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pengalokasian dana Kegiatan Lanjutan/Utang Kegiatan dan penyeauaian alokasi dana Kegiatan
Tahun 2017, maka perlu melakukan Perubahan Angga.ran mendahului APBD·Perubahan Tahun 2017;
b. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daJam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone
ten tang Perubahan etas Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
I. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 { Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 );
3. 'Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pcnyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Repub\ik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250 );
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
�omor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republlic Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Republjk Indonesia Nomor
4400);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Si stem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
9. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republlic Indonesia Nomor 5049);
10. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembcntukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang·Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa
kali terakhir dengan Undang·Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang·Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pcngawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4090);
13. f'eraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggot.a
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan At.as
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggot.a
Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4540 J;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tent.ang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repub\ik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tent.ang Pinjaman Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerint.ah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnfonnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pen.tbahan at.as Peraturan Pemerint.ah Nomor 56
Tahun 2005 tentang tentang Sistem Jnfonnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tent.ang Pedoman Penyusunan clan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang tent.an& Sistem Pengendalian lntem Pemerintah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11'.enetapkan
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2017;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10· Tahun
2008 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Ka bu paten Bone Tahun 2016 Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 14) ;
29. Peraturan Bupati Bone Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata cara Revisi Anggaran (Serita Daerah Kabupaten Bone
Tahun 2012 Nomor l);
30. Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2017 ( Serita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 95).
Mltllt1TUSKAN :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 95 TAHUN 2016 TENTANO PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2017.
Paw I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2017 (Serita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 95} diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
I . Pendapatan
a. Semula
b. Bertambah/(Berkurang}
Rp. 2,130,544,394,000.00
Rp. 0.00
Jumlah Pende.patan setelah Perubahan
2. Belanja
a. Semula
b. Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Bela.aja setelah Perubahan
Rp. 2,142,597,322,000.00
Rp. 46,965,767,747.00
Rp. 2,130,544,394,000.00
Rp. 2,189,563,089,747.00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan
3. Pembiayaan
a. Penerimaan
1. Semula Rp.
2. Bertambah/(Berkurang) Rp.
Jumlah Belanja setelah Perubahan
b. Pengeluaran
1. Semula Rp.
2. Bertambah/(Berkurang) Rp.
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
35,100,000,000.00
46,965,767 ,747.00
23,047,072,000.00
0.00
Rp.
Rp.
Rp.
(59,018,695, 747 .00)
82,065,767,747.00
23,047,072,000.00
Jumlab Pembl&yu.n Jf•to .. telah Perubahao
,R;;••·:....-a•a•,o. ""-&1 0,.•a•a•aa• •.:.;,;;OO· ;;... SIN. leblb pemblayaan angan.o tahuo berke-•n .. telab Perubahan ,ReP•·:.... o""00. "'-
2. � Rincian perubahan penjabaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diatur dalam lam pi ran Pera tu ran ini.
3. Lampiran sebagaimana dimaksud dalarn Pasal l merupakan bagian yang tidak terpiaahkan dari Peraturan ini.
Pasal II
Peraturan ini mulai berlak:u pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berit.a Daerah Kabupaten Bone.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2017.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2017/No. 25 Seri E Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2016
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran, pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 40 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 40 Tahun 2013;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika, serta dalam rangka pengembangan usaha Perusahaan Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang baru;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 40 Tahun 2013.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; Undang-undang nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2011.
Peraturan ini mengatur petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2017.
33 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2017
pusat - kesejahteraan - sosial - penanganan - kemiskinan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD 2017/25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pusat Kesejateraan sosial Penanganan Kemiskinan
ABSTRAK:
Bahwa masalah kesejahteraan sosial merupakan hal yang mendesak dan memerlukan langkah langkah di Kab. Bandung telah ditetapkan Perbup Bandung No. 64 Tahun 2016 Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan dalam upaya memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf c maka perlu menetapkan Perbup tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; U No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 39 Tahun 2012; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Peerpres No. 15 Tahun 2010; Keputusan Menteri Sosial RI No. SO/HUK/2013; Perda Kab. Bandung No. 15 Tahun 2013; Perbup No. 64 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan Keududkan Dan Struktur Pelaksana Puskesos Penanganan Kemiskinan, Tugas Fungsi Dan Sasaran, Proses Pelayanan Puskesos, Biaya, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2017.
14 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
