PERWALI Kota Pekalongan No. 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor
34a Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor 34A Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun
2016-2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pencapaian
sasaran Renstra dan mengakomodir kebijakan
Pusat dan/ atau Provinsi Jawa Tengah, diperlukan
penambahan kegiatan baru dalam RKPD Kota
Pekalongan tahun 2020 dan 2021; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (9)
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, bahwa penambahan kegiatan
baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan
perubahan dan/ atau penambahan kegiatan dalam
Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan
penyusunan Renja Perangkat Daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan W alikota Pekalongan
Nomor 34A Tahun 2016 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota
Pekalongan Tahun 2016-2021;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15
Tahun 2009;Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Substansi pada Tabel 6.1 Lampiran Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2019 diubah.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kupang Nomor 81 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun 2021
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 5 Tahun 1996; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No.90 Tahun 2019; Perda Kota Kupang No. 1 Tahun 2008; Perda Kota Kupang No. 13 Tahun 2016; Perda Kota Kupang No. 1 Tahun 2018
Peraturan tersebut berisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2020.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kupang Nomor 80 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Strategi Sanitasi Kota Kupang Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, perlu menetapkan Peraturan Walikota sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan sanitasi; bahwa dalam rangka mewujudkan pemenuhan pencapaian target akses universal (universal access) bidang sanitasi dan percepatan pembangunan sanitasi di Kota Kupang yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan, perlu melakukan strategi yang berkelanjutan dan melibatkan peran serta Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan lainnya; bahwa untuk memenuhi kebutuhan perencanaan dan penyusunan usulan kegiatan sanitasi, perlu diatur dalam satu dokumen strategi yang menjadi arah kebijakan di Kota Kupang selama 5 (lima) tahun; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Strategi Sanitasi Kota Kupang Tahun 2020-2024
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 5 Tahun 1996; U No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 66 Tahun 2014; Perpres No. 185 Tahun 2014; Perda Kota Kupang No. 13 Tahun 2016; Perda Kota Kupang No. 1 Tahun 2018
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Ruang Lingkup; III. Jangka Waktu; IV. Koordinasi Penyusunan SSK Kota Kupang; V. Kerangka Penyusunan SSK Kota Kupang; VI. Pembiayaan; VII. Ketentuan Peralihan; VIII. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2020.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 74 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
ABSTRAK:
Melaksankan ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam serta untuk mendukung pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kota Batam akan dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020;Perda Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006;
Ruang lingkup peraturan Walikota Batam ini: - Tata cara Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan - Tata cara Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan - Tata cara Pelaksanaan Musrenbang SKPD - Tata cara Pelaksanaan Musrenbang Kota
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
27 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 66 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2020-2024, bahwa Road Map Reformasi
Birokrasi 2020-2024 digunakan sebagai acuan bagi seluruh
kementrian/lembaga dan pemerintah daerah untuk
menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang
Tahun 2020-2024.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999,Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, road map reformasi birokrasi dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
130 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 66 Tahun 2020
PENETAPAN RENCANA KERJA - SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH - KOTA TANGERANG TAHUN 2020.
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 66, BD Tahun 2020 No. 66
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang Tahun 2020
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 343 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
UU No 2 Th 1993; UU No 25 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 8 Th 2008; PP No 12 Th 2019; Permendagri No 13 Th 2006; Permendagri No 86 Th 2017; Perda Kota Tangerang No 9 Th 2007 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 1 Th 2016; Perda Kota Tangerang No 6 Th 2012 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 6 Th 2019; Perda Kota Tangerang No 1 Th 2013; Perda Kota Tangerang No8 Th 2016 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 8 Th 2019; Perda Kota Tangerang No 3 Th 2019; Perwal Kota Tangerang No 28 Th 2019; Perwal Kota Tangerang No 30 Th 2019; Perwal Kota Tangerang No 32 Th 2019.
Perubahan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Kerja satuan Kerja Perangkat daerah Kota Tangerang tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2020.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 32 Tahun 2019.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 66 Tahun 2020.
7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018, Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017, dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2020.
Materi pokok; Rencana Kerja Perangkat Daerah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2020.
Jumlah Halaman: 6 HLM; Lampiran : 592 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 63 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 50 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai antara asusmsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan terjadinya pergeseran kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Peyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 sebagai landasan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 50 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan Walikota Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
4 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka untuk melaksanakan perubahan kebijakan dan strategi pemerintah serta menyesuaikan
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi.
kerangka ekonomi daerah perlu menyusun Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Dasar hukum peraturan ini: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018, dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2019.
Materi pokok: Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2020.
Jumlah Halaman: 6 HLM; Lampiran : 473 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 61 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Bekasi Tahun 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
