Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk memberikan pedoman
bagi Pencipta dan Pengelola Arsip dalam
melakukan Pengelolaan Arsip Inaktif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, maka
dipandang perlu mengatur Pedoman Pengelolaan
Arsip Inaktif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan
Arsip Inaktif.
dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2019; Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 78 Tahun
2012; .Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor77 Tahun
2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008; .Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016; .Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02
Tahun 2020; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016.
peraturan bupati ini mengatur tentang Pedoman
Pengelolaan Arsip Inaktif dengan sistematika: ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup; pemeliharaan; penggunaan arsip inaktif; sarana prasarana kearsipan; sumber daya manusia kearsipan; ketentan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2021.
28 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 57 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 1032 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BANGKA TENGAH, AFRIZAL, SH
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 97 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 56 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan petunjuk danpedoman yang jelas dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan untuk melaksanakan kebijakan administrasi pemerintahan guna mewujudkan kinerja pemerintahan yang efisien, efektif, dan akuntabel serta transparan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, maka dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, menyebutkanbahwa Standar Operasional Prosedur yang telah disempurnakan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2020.
Peraturan ini Tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah:
Ketentuan Umum;
Sop Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
Tata Kerja;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2021.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 56 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka untuk memberikan pedoman bagi Pencipta dan Pengelola Arsip dalam melakukan Pengelolaan Arsip Vital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu mengatur Pedoman Pengelolaan Arsip Vital;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam humf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012; . Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2020; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini Mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital, dengan Sistematika;
Ketentuan Umum;
Maksud,Tujuan,dan Ruang lingkup;
Pengelolaan Arsip Vital;
Pembiayaan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2021.
26 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 55 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa mutasi Pegawai Negeri Sipil harus dilakukan secara
objektif serta transparan sebagai bagian dari manajemen
pengembangan karier, sesuai dengan kualifikasi,
kompetensi dan analisis beban kerja serta kebutuhan
organisasi; bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6
Tahun 2020.
peraturan bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil dengan sistematika: ketentuan umum; prosedur mutasi; persyaratan mutasi; wawancara; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2021.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 55 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Perpustakaan, Persandian, Kearsipan, Pengadaan dan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyusutan dan penyelamatan arsip di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, maka perlu
diatur Jadwal retensi Arsip Substantif di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Temanggung;
b. bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan dan
perubahan peraturan perundang-undangan di bidang
kearsipan, serta dengan semakin kompleksnya penyusutan
arsip, dipandang perlu menyusun Jadwal Retensi Arsip
Substantif Urusan Perpustakaan, Persandian, Kearsipan,
Pengadaan dan Kesehatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan
Perpustakaan, Persandian, Kearsipan, Pengadaan dan
Kesehatan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun
2020; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 13 Tahun 2016;
Peraturan ini memuat tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan
Perpustakaan, Persandian, Kearsipan, Pengadaan dan
Kesehatan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 54 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyusutan dan penyelamatan arsip
keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung,
maka perlu diatur Jadwal retensi Arsip Fasilitatif Fungsi
Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
b. bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan dan
perubahan peraturan perundang-undangan di bidang
kearsipan, serta dengan semakin kompleksnya penyusutan
arsip keuangan, dipandang perlu menyusun Jadwal Retensi
Arsip Fasilitatif Fungsi Keuangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi
Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun
2020; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2013;
Dalam peraturan ini berisi tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi
Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 54 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD Kabupaten Lumajang Tahun 2021 No 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE WILAYAH KEARSIPAN
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja, serta penambahan unit
pelaksana teknis pada perangkat daerah tertentu yang belum memiliki kode wilayah kearsipan, maka Peraturan Bupati
Lumajang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Kode Wilayah Kearsipan Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Kode Wilayah Kearsipan Pemerintah Kabupaten Lumajang perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Kode Wilayah Kearsipan Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Lumajang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 14 Tahun 2009 tentang
Kode Wilayah Kearsipan Pemerintah Kabupaten Lumajang terdapat beberapa kesalahan redaksional dalam penulisan
nama desa dan nomenklatur perangkat daerah, maka perlu disempurnakan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan kembali Kode
Wilayah Kearsipan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012.
Perubahan Kode Wilayah Kearsipan sebagaimana dimaksud diakibatkan oleh :
a. penambahan kelembagaan baru;
b. perubahan nomenklatur PD atau unit kerja; dan
c. penghapusan kelembagaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021.
30 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 53 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan dan dalam rangka meningkatkan
Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Temanggung
maka perlu diatur petunjuk pelaksanaanya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun
2014; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun
2020; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun
2017; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun
2017; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun
2017; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun
2017; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 11 Tahun
2017; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 14 Tahun
2017;
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan yang meliputi: Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Perpustakaan Kabupaten; Perpustakaan Kecamatan, Desa/Kelurahan, Sekolah dan Khusus; Pembinaan dan Pengawasan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 51 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk kelancaran
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Be1anja
Daerah dan peningkatan Pelayanan Publik
Pemerintah Daerah yang efisien, efektif,
transparan dan akuntabe1 dalam Pengelolaan
Keuangan Daerah khususnya dalam Pelayanan
Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana,
maka dipandang perlu mengatur Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan
Surat Perintah Pencairan Dana; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Operasional
Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana.
dasar hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor28 Tahun 1999; Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004; . Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020; 4.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016.
peraturan bupati ini mengatur tentang standar operasional prosedur pelayanan penerbitan surat perintah pencairan dana dengan sistematika: ketentuan umum; ruang lingkup; asas umum pengelolaan keuangan daerah; standar operasional prosedur pelayanan penerbitan surat perintah pencairan dana; tata kerja; sarana dan prasarana; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2021.
23 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
