Dasar Perhitungan Dan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Alat Berat Tahun 2022 Ke Bawah Di Wilayah Provinsi Gorontalo Yang Tidak Diatur Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Alat Berat Tahun 2023
2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 67, BD 2023 (67)
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Dasar Perhitungan Dan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Alat Berat Tahun 2022 Ke Bawah Di Wilayah Provinsi Gorontalo Yang Tidak Diatur Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Alat Berat Tahun 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 dan 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat
Tahun 2023
Dasar hukum Peraturan Gubernur ii adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 38 Tahun 2000, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 30 Tahun 2014, UU NO 1 Tahun 2022, PP No 35 Tahun 2023, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, Permendagri NO 6 Tahun 2023, PERDDA Prov Gorontao No 5 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Prov Gorontalo No 9 Tahun 2014, PERDA Prov Gorontalo No 1 Tahun 2023.
Dalam peraturan ini diatur tentang Dasar Perhitungan Dan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Alat Berat Tahun 2022 Ke Bawah Di Wilayah Provinsi Gorontalo Yang Tidak Diatur Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, objek dan subjek pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak alat berat, perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak alat berat, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Terdiri dari 11 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 67 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Teknis Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menyusun pedoman teknis tentang Pedoman Teknis Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis Barang Milik
Daerah Berupa Rumah Negara.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018.
Peraturan Walikota ini memuat tentang Pedoman Teknis Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara, dengan sistematika:
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; BMD BERUPA RUMAH NEGARA; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2023.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 67 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun
2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, telah diundangkan
Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan
Dana Desa, Pemerintah Kabupaten Kudus mendapatkan
tambahan dana desa yang diterima setelah Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023
ditetapkan; bahwa pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten
Kudus mendapatkan perubahan alokasi anggaran yang
bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah
yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Ka bu paten Kudus Tahun Anggaran 2023; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a,huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus
Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kudus Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2023;
Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 2, perubahan Lampiran I dan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2023.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2023 diubah.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 67 Tahun 2023
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 119 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BD Tahun 2023 Nomor 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 119 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa guna penyesuaian penggunaan anggaran
transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 untuk
pemenuhan kebutuhan penghasilan tetap bagi
Perangkat Desa sebagaimana Peraturan Bupati
Pekalongan Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023, maka
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 119 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan
Penyaluran serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun
Anggaran 2023 perlu diubah dan disesuaikan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
Peraturan Pemerinta.h Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan 6 Nomor
Tahun 2023; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 65 Tahun 2023; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 119 Tahun 2022
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 119 Tahun 2022 yang berkaitan dengan tata cara pembagian, penetapan rincian, penyaluran, dan pengelolaan alokasi dana desa tahun anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2023.
17 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 67 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil yang Telah Mencapai Batas Usia Pensiun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 67 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 67 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut :
Keputusan Bupati Klaten Nomor 539 / 338 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa pemberian penghasilan yang layak merupakan
bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik
untuk mendorong pengelolaan Sadan Usaha Milik
Daerah secara profesional, efektif, dan efisien; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perusahaan
Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi, perlu mengatur
Pedoman Penetapan Penghasilan Dewan Pengawas dan
Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta
Merapi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan
Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan
Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi Kabupaten
Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penghasilan Dewan Pengawas, Penghasilan Direksi, Jasa Pengabdian Direksi, Dana Representatif dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Keputusan Bupati Klaten Nomor 539 / 338 Tahun 2021 dicabut.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 67 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan
birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang serta
menyesuaikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi, perlu mengatur kedudukan, susunan organisasi,
tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Magelang, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi,
serta tata kerja Perangkat Daerah serta unit kerja di bawahnya
ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
sehingga perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 Tahun 2022 dicabut.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 67 Tahun 2023
PERBUP Kab. Sleman No. 65 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu dilakukan penyesuaian anggaran pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan usulan revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dalam rangka tertib administrasi keuangan, perlu dilakukan penyesuaian anggaran;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2023; Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2023.
Materi Pokok: Mengubah Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Bupati Sleman Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2023.
Mengubah: Peraturan Bupati Sleman Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
Jumlah Halaman: 4 hlm. Lampiran: 316 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD.2023/No.66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pembayaran Gaji Bagi Bupati/Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara, dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, menyebutkan bahwa pembayaran gaji dilakukan
pada hari pertama atau hari kerja pertama setiap bulan;
Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, pembayaran Iuran Wajib Pegawai 8% (delapan
persen) paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan dan
pembayaran iuran jaminan kesehatan paling lambat tanggal
10 (sepuluh) setiap bulan;
Bahwa dalam rangka percepatan realisasi belanja pegawai
dan untuk mendukung ketepatan waktu pembayaran Iuran
Wajib Pegawai dan Iuran Jaminan Kesehatan, Pemerintah
Daerah perlu melakukan pembayaran gaji bagi Aparatur
Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
pada hari pertama setiap bulan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pembayaran Gaji Bagi
Bupati/Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara, dan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkup
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun
2022.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Mekanisme Pembayaran Gaji Bagi
Bupati/Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara, dan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkup
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan sistematika: Ketentuan Umum; Mekanisme Pembayaran Gaji; Pengendalian Pembayaran Gaji; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2023.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
