PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 11.735 peraturan dalam 0,061 detik

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pariwisata dan Kebudayaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenpar No. 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Mencabut
  1. Permenpar No. 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pariwisata dan Kebudayaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenpar No. 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Mencabut
  1. Permenpar No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata
  2. Permenpar No. 20 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PARIWISATA
  3. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
APBN Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenaker No. 19 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2021
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Ketenagakerjaan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permenaker No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
APBN Ketenagakerjaan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 19 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2021
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
APBN Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permenaker No. 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2019
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
APBN Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
APBN Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenaker No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2019
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
APBD APBN Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan