Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Mojosongo Tahun 2022-2042
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija
dan Pasal 86 ayat (4) Peraturan Daerah Kabu paten Boyolali
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata
Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Mojosongo Tahun
2022-2042;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Delineasi WP
Bab III Tujuan Penataan WP
Bab IV Rencana Struktur Ruang
Bab V Rencana Pola Ruang
Bab VI Ketentuan Pemanfaatan Ruang
Bab VII Peraturan Zonasi
Bab VIII Kelembagaan
Bab IX Ketentuan Lain-Lain
Bab X Ketentuan Peralihan
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022.
61 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 68 Tahun 2021
PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA - TRANSPORTASI DARAT/LAUT/UDARA - LALU LINTAS, JALAN - STANDAR/PEDOMAN
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 68, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62026
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Sistem Transportasi Terpadu Dan Terintegrasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (1) Perda No. 5 Tahun 2014 serta untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan sistem transportasi terpadu dan terintegrasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sistem Transportasi Terpadu dan Terintegrasi.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; serta Perda No. 5 Tahun 2014.
Peraturan ini berisi tentang perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan; peningkatan penggunaan angkutan massal; pembatasan kendaraan bermotor perseorangan; insentif; serta pemantauan dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2021.
PERGUB ini terdiri atas 16 hlm, termasuk 5 hlm Lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 68 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD Kab. Cianjur Tahun 2023 No 343
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tebo Nomor 68 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa pada pasal 126 s/d pasal 142 Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahwa rancangan akhir renja yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD) ditetapkan; b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Tebo Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 68 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2023.
UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 14 Tahun 2000; UU no 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU no 25 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 26 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 11 Tahun 2020; UU No 1 Tahun 2022; PP No 39 Tahun 2006; PP No 8 Tahun 2008; PP no 2 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; PP No 13 Tahun 2019; Perpres no 59 Tahun 2017; Perpres No 18 Tahun 2020; Permendagari No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 86 Tahun 2017; Permendagri No 70 Tahun 2019; Permendagri No 90 Tahun 2019; Perda Tebo No 3 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda Tebo No 3 Tahun 2014; Perda Tebo No 8 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda tebo no 18 Tahun 2021.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 107 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2023.
7
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 68 Tahun 2023
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana - Standar/Pedoman - Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 68, Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 502
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Insentif Fiskal Bagi Masyarakat Tidak Mampu
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2023 dan dalam penyaluran anggaran insentif fiskal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui pemberian bantuan sosial dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai, maka perlu menetapkan PERWALI
PERWALI ini mengatur mengenai Kriteria Penerima; Jenis bantuan, penerima bantuan, besaran bantuan dan jangka waktu pemberian bantuan; Mekanisme dan tata cara pendataan verifikasi dan validasi penerima bantuan; Pelaksana dan tata cara penyerahan bantuan; Mekanisme dan tata cara penatausahaan keuangan; Monitoring,evaluasi dan pelaporan; Pengawasan; dan Pembiayaan Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Insentif Fiskal Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Daerah Tahun 2023
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2023.
PERWALI ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2022 dan Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2022
9 hal.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 69 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 69, BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 69
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 32);
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Kedudukan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD Tahun 2019, adalah Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo untuk periode satu (1) tahun yaitu Tahun 2019 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019);
3. Maksud dan Tujuan;
4. Sistematika RKPD Tahun 2019;
5. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 69 Tahun 2021
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD 2021/ No. 69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memastikan efektifitas pembangunan di
Kabupaten Kebumen guna mendukung pencapaian sasaran
pembangunan daerah, perlu sinergi perencanaan program
kerja tahunan melalui rencana kerja pemerintah daerah;
b. bahwa dalam rangka sinergi perencanaan program kerja
tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2023, perlu mengatur pedoman penyusunannya;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (4) Peraturan
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, ketentuan
mengenai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah diatur dalam Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang meliputi: Ketentuan Umum; RKPD Tahun 2023; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2021.
47 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 69 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa
ABSTRAK:
bahwa guna menjamin konsistensi pelaksanaan ketentuan
mengenai Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi serta untuk menjamin kelancaran proses
perencanaan di desa, perlu mengubah Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman
Perencanaan Pembangunan Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan
Pembangunan Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021;
Peraturan Bupati in mengatur tentang perubahan Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021
tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2022.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 diubah.
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 69 Tahun 2014
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD.2014/NO.296
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014
ABSTRAK:
bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak
sesuai dengan Asumsi Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 dan dalamrangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perludilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2014;
bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas,
maka perlu dibentuk Peraturan Bupati Tanah Laut
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2014.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 tahun 2008; Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 73 tahun 2013; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 24 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2014.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2014.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 69 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupatem Sragen
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan pengangaran agar menghasilkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berkualitas serta menjamin terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran sebagai quality assurance, aparat
pengawas internal pemerintah diharuskan untuk melakukan reviu atas Rencana Kerja Angaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. bahwa berdasartan pertimbangan dimaksud dalam hunrf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Reviu Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Rencana Kerja AnggaranPejabat Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;
1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undeng Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor60 Tahun2008 tentang Sistem Penggndalian lntern Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Satuan Kerja Ferangkat Daerah Kabupaten Sragen;
15. Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Satuan Kerja Peranglat Daerah dan Staf Ahli Bupati;
16. Peraturan Bupati Sragen Nomor 119 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sragen;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
- Ketentuan Umum
- Ruang Lingkup Reviu RKA-SKPD/RKA-PPKD
- Pedoman Reviu RKA-SKPD/RKA-PPKD
- Pelaksanaan Reviu RKA-SKPD/RKA-PPKD
- Pelaporan Hasil Reviu RKA-SKPD/RKA-PPKD
- Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2017.
27 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
