Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pengendalian Usaha Akomodasi Pariwisata
ABSTRAK:
a. bahwa seiring dengan pesatnya perkembangan Usaha Pariwisata di Kabupaten Gianyar sebagai Daerah Pariwisata, mengakibatkan tumbuh dan berkembangnya pembangunan usaha Akomodasi Pariwisata sebagai sarana penunjang Pariwisata; b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pengendalian Usaha Akomodasi Pariwisata sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pengendalian Usaha Akomodasi Pariwisata ;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 ;
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM86/HK.501/MK/2010 ;
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM53/HM.001/MPEK/2013 ;
8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 29 Tahun 2014 ;
10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012;
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2012 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 Tahun 2013 ;
17. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 2 Tahun 2013;
18. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016;
Mengubah :
1. Ketentuan Pasal 5 ;
2. Ketentuan Pasal 6 ayat 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5) ;
3. Ketentuan Pasal 7 ;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2020.
Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 30 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Tahun 2020/ No. 556
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pemerintah memberikan apresiasi dan penghargaan bagi tenaga kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam bentuk insentif dan santunan kematian karena berada di garda terdepan memberikan pelayanan selama pandemi di Kabupaten Gayo Lues; bahwa pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah disetujui oleh Menteri Keuangan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-239/MK.02/2020 tanggal 24 Maret 2020 Hal Insentif Bulanan dan Santunan Kematian Bagi tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019; PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2020; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15.KM.7/2020; Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 26 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 9 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Kriteria Insentif; BAB III Pembiayaan; BAB IV Ketentuan Lain-lain; BAB V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2020.
6 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 30 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 30, BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020 NOMOR 19 SERI E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun
2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai NonPegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019.
PERGUB ini mengatur mengenai Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2020.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Singkil Nomor 30 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah
UU Nomor 14 Tahun 1999; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 17 Tahun 2007; Nomor 23 Tahun 2014; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 31 Tahun 2019; Permendagri Nomor 33 Tahun 2019; Permendagri Nomor 31 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BPPN Nomor 2 Tahun 2019; Pergub Aceh Nomor 39 Tahun 2019; Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018; Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016; Perbub Aceh Singkil Nomor 24 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Perubahan Pasal 1 ,BAB II Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasangkayu Nomor 30 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan
ABSTRAK:
a. bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di Daerah adalah benturan kepentingan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai Pemerintah
Daerah;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
c. bahwa pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada kinerja
pejabat/pegawai Pemerintah Daerah sehingga perlu disusun pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penanganan Benturan Kepentingan;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permenpan No. 37 Tahun 2012; Permenpan No. 60 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu. Selain itu mengatur monitoring dan evaluasi benturan kepentingan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 30 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 30, Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 30
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penggunaan Aplikasi Provincial/Kabupaten Road Management System dalam Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Jalan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas serta transparansi dalam pengelolaan aset jalan provinsi, perlu dibangun aplikasi sistem manajemen jalan daerah berupa Aplikasi Provincial/Kabupaten Road Management System di Provinsi Sulawesi Tenggara;
b. bahwa aplikasi sistem manajemen jalan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan alat bantu dalam proses perencanaan, pemrograman, dan penganggaran jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penggunaan Aplikasi Provincial/Kabupaten Road Management System dalam Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Jalan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang - Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1969).
BAB 1
KETENTUAN UMUM
BAB II
APLIKASI PKRMS
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2020.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 30 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Sempulau Indah Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap
batas desa, telah dilakukan penetapan batas Desa Persiapan Sempulau lndah Kecamatan Sekadau Hilir
Kabupaten Sekadau
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika Sepanjang mengatur mengenai persyaratan Penandaan
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan NO. 30, BN.2020/No. 1623, peraturan.go.id : 9 hlm.
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
