TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BUKAE
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2017/No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukae
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukae, diperlukan suatu pedoman yang mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian Direktur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukae Kabupaten Luwu Utara.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2
Tahun 2014 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Afr Minum Tirta Bukae Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun
2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Nomor 328).
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BUKAE KABUPATEN LUWU UTARA.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
3. Perusahaan Daerah Air Minurn Tirta Bukae yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Bukae adalah Perusahaan Daerah Afr Minum Tirta Bukae Kabupaten Luwu Utara.
4. Direktur adalah Direktur PDAM Tirta Bukae Kabupaten Luwu
Utara.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Bukae
Kabupaten Luwu Utara.
6. Pejabat Struktural adalah Pejabat Struktural dalam lingkungan
PDAM Tirta Bukae Kabupaten Luwu Utara.
7. Panitia Seleksi adalah Panitia Seleksi Direktur PDAM Tirta Bukae
Kabupaten Luwu Utara.
8. Tim Ahli adalah Tim Ahli pelaksana ujian seleksi Direktur PDAM
Tirta Bukae Kabupaten Luwu Utara.
BAB II
MEKANISME SELEKSI CALON DIREKTUR Bagian Kesatu
Panitia Seleksi
Pasal 2
(1) Pelaksanaan seleksi Calon Direktur PDAM Tirta Bukae di laksanakan oleh Panitia Seleksi yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah
ganjil dan paling banyak 9 (sembilan) orang tidak termasuk pembina.
(3) Susunan keanggotaan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) terdiri atas:
a. Pembina
b. Penanggung Jawab c. Ketua
d. Wakil Ketua I
e. Sekretaris
f. Anggota
: Bupati Luwu Utara
: Sekretaris Daerah Kabupaten
Luwu Utara
: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Luwu Utara
: Kepala Sadan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Luwu Utara
: Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Luwu Utara
: 1. Inspektur Kabupaten Luwu
Utara
2. Kepala Bagi.an Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Luwu Utara
3. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
,.,.
- ..
Daya Alam Setda Kabupaten
Luwu Utara.
5. Unsur Dewan Pengawas diluar unsur Pemerintah Daerah.
(4) Togas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adaJah sebagai berikut:
a. menyusun rencana dan langkah-langkah pelaksanaan seleksi dan penyaringan Calon Direktur PDAM;
b. mengumumkan Formasi Jabatan Calon Direktur;
c. menyusun anggaran untuk pelaksanaan Seleksi Calon
Direktur;
d. menyusun syarat-syarat Calon Direktur dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
e. menyusun tata tertib pelaksanaan seleksi Calon Direktur;
f. menyeleksi dokumen administratif Calon Direktur PDAM;
g. menetapkan Calon Direktur yang lolos seleksi administratif untuk selanjutnya dilakukan Uji Visi dan Misi serta uji kepatutan dan kelayakan Calon Direktur;
h. menyusun, membuat laporan, dan memberikan petunjuk/arahan terhadap laporan hasil pelaksanaan Seleksi Calon Direktur;
1. memberikan pertimbangan dalam menentukan Calon
Direktur yang akan di angkat menjadi Direktur kepada
Bupati melalui Dewan Pengawas PDAM; dan
j. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati.
(5) Dalam rangka membantu tugas Panitia Seleksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Sekretariat Panitia Seleksi yang berkedudukan pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Luwu Utara.
Bagian Kedua
Tim Ahli Seleksi Direktur
Pasal 3
(1) Untuk melaksanakan seleksi Calon Direktur dalam menguji kepatutan dan kelayakan {fit and proper test), Bupati menunjuk Tim Ahli dari unsur independen yang berasal dari Pihak Ketiga.
(2) Dalam melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and
proper test) sebagairnana dimaskud pada ayat (1), Tim Ahli berwenang menentukan susunan keanggotaan Tim Ahli, materi yang diujikan, dan tata cara pelaksanaan pengujian sesuai dengan standar pengujian yang dapat dipertanggung jawabkan.
(3) Penunjukan Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
(4) Pelaksanaan pengujian, tugas, wewenang, dan ta.ta kerja Tim
Ahli independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilak.ukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Bupati dengan Tim Ahli.
(5) Tim Ahli menyampaikan laporan basil uji kepatutan dan
kelayakan (fit and proper test) Calon Direktur kepada Bupati melalui Panitia Seleksi.
Bagian Ketiga
Pesyaratan Calon Direktur
Pasal 4
Calon Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Calon Direktur dari Pcgawai PDAM:
a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945;
d. sehatjasmani;
e. berkelakuan baik;
f. berpendidikan minimal Strata 1 (Sl);
g. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun dan dengan penilaian baik;
h. usia maksimal pada saat diangkat pertama kali setinggi•
tingginya 55 tahun;
1. tidak pemah diberhentikan tidak dengan hormat ataupun diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai instansi pemerintah (PNS) . atau BUMN/BUMD atau swasta;
J. tidak sedang menjalani proses hukum atau pemah dihukum
penjara karena melakukan tindak pidana;
k. lu1us pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dan dibuktikan dengan
i...
sertifikat atau ijazah;
I. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi
PDAM;
m. bersedia bekerja penuh waktu;
n. bersedia bertempat tinggal di· wilayah Kabupaten Luwu
Utara;
o. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termas�k menantu dan ipar;
p. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh
Tim Ahli yang telah ditunjuk oleh Bupati dan;
q. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi.
2. Calon Direktur dari luar PDAM:
a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia dan taat kepad.a Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945;
d. sehat jasmani;
e. berkelakuan baik;
f. berpendidikan minimal Strata 1 (Sl);
g. mempunyai pengalaman kerja 15 tahun dan dengan penilaian baik;
h. usia maksimal pada saat diangkat pertama kali setinggi•
tingginya 50 tahun;
i. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat ataupun diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai rstansi pemerintah (PNS) atau BUMN/BUMD atau swasta;
j. tidak sedang menjalani proses hukum atau pernah dihukum
penjara karena melakukan tindak pidana;
k. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dan dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
l. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi
PDAM;
m. bersedia bekerja penuh waktu;
n. bersedia bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu
Utara;
o. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas sampi derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping tennasuk menantu dan ipar;
p. lu1us uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh
Tim Ahli yang telah ditunjuk oleh Bupati dan;
q. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi.
Bagian Kelima
Proses Seleksi
Pasal 5
(1) Panitia Seleksi, mengumumkan formasi Direktur melalui:
a. papan pengumuman Pemerintah Daerah; b. papan pengumuman PDAM Tirta Bukae; c. media cetak lokal/Surat Kabar.
(2) Pelarnar Calon Direktur mengajukan lamaran secara tertulis
yang ditujukan kepada Panitia Seleksi dan disarnpaikan langsung kepada Panitia Seleksi dengan dilampiri persyaratan yang telah ditentukan.
{3) Panitia Seleksi melaporkan setiap tahapan kegiatan Seleksi
kepada Bupati.
Bagian Keenam
Calon Direktur yang Berhak Diusulkan Menjadi Direktur
Pasal 6
(1) Calon Direktur yang berhak diusulkan kepada Bupati adalah calon yang mendapatkan nilai terbaik kesatu, kedua, dan ketiga.
(2) Dalam hal calon Direktur yang mendapatkan nilai terbaik pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengundurkan diri, meninggal dunia, atau sesuatu hal sehingga tidak dapat diusulkan kepada Bupati untuk diangkat menjadi Direktur, maka digantikan oleh calon Direktur yang mendapatkan nilai terbaik berikutnya.
(3) Pengusulan calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh panitia seleksi melalui Dewan Pengawas.
(4) Pengusulan calon Direktur untuk ditetapkan menjacli Direktur sebagaimana climaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Panitia Seleksi dengan dilampiri:
a. Berita Acara Hasil Seleksi Persyaratan Administrasi Calon
Direktur;
b. Berita Acara Hasil Penilaian Calon Direktur yang ditandatangani oleh Panitia Seleksi dengan dilampiri Daftar nilai Calon Direktur.
(5) Dewan Pengawas memberikan saran dan pertimbangan atas usulan penetapan calon Direktur.
Bagian Ketujuh
Pengarsipan Dokumen Direktur
Pasal 7
Berkas lamaran Calon yang telah diangkat menjadi Direktur, Berita Acara Pelantikan, dan Keputusan Pengangkatannya diserahkan oleh Panitia Seleksi kepada PDAM Tirta Bukae dan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kah. Luwu Utara.
BAB III
PENUNJUKAN PEJABAT SEMENTARA DIREKTUR
Pasal 8
(1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direktur, pengangkatan Direktur yang baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direktur yang lama atau seorang pejabat struktural PDAM Tirta Bukae sebagai pejabat sementara.
(2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat( 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
(4) Apabila masa jabatan Pejabat Sementara telah berakhir dan Pejabat Definitif belum dilantik, maka masa jabatan Pejabat Sementara dapat diperpanjang.
'.•. . .
(5) Terhadap Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
(6) Hak, wewenang, tugas dan kewajiban Pejabat Sementara sama
dengan Pejabat Definitif.
Pasal 9
(1) Pengusulan pejabat sementara dapat berasal dari Direktur lama atau Pejabat Struktural PDAM.
(2) Dalam hal pejabat sementara berasal dari Direktur lama, ketentuannya dapat diatur sebagai berikut:
a. Dewan Pengawas melakukan penilaian terhadap kinerja
Direktur berdasarkan hasil audit dari auditor independen;
b. berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, Ketua Dewan Pengawas memberikan pertimbangan dan mengusulkan kepada Bupati; dan
c. Bupati memberikan persetujuan dan pengangkatan Pejabat
Sementara dengan keputusan Bupati.
(3) Apabila Dalam hal pejabat sementara berasal dari pejabat struktural PDAM Tirta Bukae yang ditunjuk, maka pejabat struktural tersebut harus diusulkan oleh Dewan Pengawas kepada Bupati dengan syarat-syarat sebagai berikut:
a. memiliki pangkat tertinggi dan kemampuan manajerial;
b. memiliki masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
c. memiliki pendidikan paling rendah S l (Strata 1) dan ;
d. diutamakan telah lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi yang dibuktikan dengan sertifikat asli.
BAB IV
MASA JABATAN DIREKTUR Pasal 10
(1) Masa Jabatan Direktur adalah selama 4 (empat) tahun dan
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(2) Apabila terjadi Perpanjangan masa jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan Direktur telah memasuki usia 60 tahun maka yang bersangkutan diberhentikan dengan honnat sebelum masa jabatannya berakhir.
BABV
PERPANJANGAN MASA JABATAN DIREKTUR
Pasal 11
(1) Perpanjangan masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 diatur sebagai berikut:
\ ' . ... .
,,
a. Paling lambat 4 (empat) bulan sebelum masa jabatannya berakhir, Direktur yang bersangkutan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan:
1. dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah
Jabatan/Pelantikan Jabatan;
2. keputusan Bupati tentang Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direktur; dan
3. memori jabatan yang memuat antara lain hasil kerja
selama masa jabatannya, hambatan, dan solusi yang ditempuh;
b. Berdasarkan surat pemberitahuan dan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik diminta maupun tidak diminta oleh Bupati, Dewan Pengawas melakukan pengkajian dan penelitian atas dokumen administratip tersebut serta penelitian atas kinerja Direktur;
c. Dalam hal kinerja Direktur sebagaimana dimaksud pada
huruf b dinilai mampu meningkatkan kinerja PDAM, maka Dewan Pengawas mengajukan usulan kepada Bupati untuk diangkat kembali menjadi Direktur;
d. Dalam hal kinerja Direktur sebagaimana dimaksud pada
huruf b dinilai tidak mampu meningkatkan kinerja PDAM, maka Dewan Pengawas mengajukan usulan pemberhentian dengan hormat Direktur yang bersangkutan.
e. Penilaian kriteria mampu meningkatkan kinerja PDAM TIRTA BUKAE sebagaimana dimaksud huruf c dan d dengan mempertimbangkan dari hasil audit atas laporan tahunan keuangan PDAM TIRTA BUKAE Kabupaten Luwu Utara yang dilaksanakan oleh Auditor yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas;
f. Usia maksimal bagi Direktur yang diangkat kembali
sebagaimana dimaksud huruf c adalah 59 Tahun;
(2) Dalam hal kinerja Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak mampu meningkatkan kinerja PDAM, maka Dewan Pengawas mengajukan usulan pemberhentian dengan hormat Direktur yang bersangkutan kepada Bupati.
BAB VI
PEMBERHENTIAN
Pasal 12 ( 1) Direktur berhenti karena :
a. masa jabatannya berakhir; atau b. meninggal dunia.
(2) Direktur diberhentikan karena:
a. permintaan sendiri
b. reorganisasi;
c. melalrukan tindakan yang merugikan PDAM TIRTA BUKAE;
..
d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara; atau
e. tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan tetap.
f. Mencapai usia 60 (enam puluh) tahun
(3) Pemberhentian Direktur sebagairnana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 13
(1) Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana climaksud dalarn Pasal 12 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untukjangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(2) Pemberhentian sementara sebagaimana climaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
Pasal 14
{l) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direktur untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
(2) Dewan Pengawas rnelaporkan kepada Bupati mengenai basil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk rnemberhentikan atau merehabilitasi.
(3) Apabila dalarn persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1
Direktur tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima basil sidang Dewan Pengawas.
(4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direktur merupakan
tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 15
Biaya pelaksanaan proses seleksi Direktur PDAM TIRTA BUKAE dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Utara.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP Pasal 16
(1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2017.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 27 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional juncto Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penggunaan dan sistematika penggunaan RKPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 27 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri C Nomor 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembayaran Retribusi Kios dan Los Pasar Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Perda Kab Tuban No 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maak perlu mengatur tata cara pembeyaran tarif retribusi kios dan los pasar daerah dengan memperhatikan kebijakan peningkatan pelayanan dan pendapatan masyarakat dan pasar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka untuk kelancaran pelaksanaannya perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pembayaran Retribusi Kios dan Los Pasar Daerah
1. UU No 12 Tahaun 1950
2. UU No 28 Tahun 1999
3. UU No 28 Tahun 2009
4. UU No 12 Tahun 2011
5. UU No 23 Tahun 2014
6. PP No 58 Tahun 2005
7. PP No 69 Tahun 2010
8. PP No 27 Tahun 2014
9. Permendagri No 13 Tahun 2006
10. Perda Kab Tuban No 4 Tahun 2011
11. Perda Kab Tuban No 12 Tahun 2014
12. Perda Kab Tuban No 14 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Pembayaran Retribuasi Kios dan Los Pasar Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2017.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu No. 27 Tahun 2017
anggaran pendapatan dan belanja daerah-penjabaran-perubahan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, LD.2017/NO.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja daerah kabupanten Ogan Komering Ulu Tahun 2017
ABSTRAK:
Dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 44 Tahun 2016 telah ditetapkan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2017.
Sehubungan dengan adanya pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dan antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan di beberapa SKPD, maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu merubah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2017 dan menetapkannya dengan peraturan bupati ini.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Perpres No. 97 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 ebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 14 Tahun 2016; Permendagri No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 109 Tahun 2016; Perda No. 9 Tahun 2016; Perda No. 12 Tahun 2016; Perbup No. 39 Tahun 2016; Perbup No. 44 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 44 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam lampiran I a dan Lampiran II bagian Sub Unit Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta penyisipan pasal yang berbunyi Perubahan Penjabaran; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2017.
Mengubah Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2017
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 27 Tahun 2017
PEDOMAN PEMBERIAN-REMUNERASI-BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-PUSKESMAS
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2017/NO.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dengan diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten Pati yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu adanya remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan kepada Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Remunerasi untuk Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja melalui kepala Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Di Kabupaten Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini memuat tentang remunerasi, indeks skor individu, formularium pemberian remunerasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2017.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 27 Tahun 2017
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2017/No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan
Dae rah Ka bu paten Enrekang Nomor 9 Tahun 2017,
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016,
perlu menetapkan Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Penapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016;
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
Pasal 1
Pasal 2
Pasal 3
Pasal 4
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2017.
NOMOR 27 TAHUN 2017
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 27 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 untuk menjamin tertib Administrasi Pemerintahan,memberikan kejelasan Hukum,maka terhadap Desa Awal terusan kecamatan Sirah pulau padang perlu ditetapkan batas wilayahnya.penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas-batas kewenangan Administrasi Pemerintahan Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan.wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini Adalah : UU No 28 Tahun 1959;UU No 26 2007;UU No 23 Tahun 2014 Sebgaimana telah beberapa kali dubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 43 Tahun 2014;Permendagri No 45 Tahun 2016;Perda No 2 Tahun 2016;Keputusan Bupati No 18/KEP/I/2017
Dasar Peraturan Bupati ini diatur tentang Batas Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan komering Ilir,Batas Desa adalah pembatasan wilayah Administrasi Pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti Igir/punggung gunung /pegunungan ,media sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkaan dalam bentuk peta.penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas yang disepaktin.Batas Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang,Sebelah Utara berbatasan dengan Desa pematangan buluran;Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batu Ampar;Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir;Sebelah Timur berbatasan dengan Desa terusan laut
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2017.
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai No. 27 Tahun 2017
bantuan keuangan khusus-DESA-KELURAHAN-MASYARAKAT TIDAK MAMPU
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2017/NO. 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Pengguna Daya 450 VA TA 2017
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk menyalurkan bantuan keuangan khusus kepada desa dan kelurahan bagi masyarakat tidak mampu dalam rangka pemenuhan penggunaan listrik skala rumah tangga.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1999 ; UU No.38 Tahun 2000 ; UU NO.6 Tahun2003; UU No.17 Tahun 2003 ; UU No.1 Tahun 2004 ; PP No.15 Tahun 2004 ; UU No.12 Tahun 2011 ; UU No.6 Tahun 2014 ; UU No.23 Tahun 2014 ; PP NO.73 Tahun 2005 ; PP No.58 Tahun 2006 ; PERMENDAGRI No.113 tahun 2014 ; PERDA No.08 Tahun 2007 ; PERDA No.11 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang bantuan keuangan khusus program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan bagi masyarakat tidak mampu pengguna daya 450 V.A tahun anggaran 2017 di lingkungan pemerintah kabupaten Pohuwato, termasuk di dalamnya mengatur tentang tujuan, sasaran, sumber dana dan besaran bantuan keuangan khusus, mekanisme pelaksanaan dan transfer dana, penguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, penerbitan SPM dan SP2D, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana transfer, pembinaan dan evaluasi, tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 16 Halaman beserta lampirannya
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
