Peraturan Bupati (PERBUP) tentang URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANGGAI LAUT
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Banggai Laut Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Laut.
UU No. 5 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Banggai Laut No. 7 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini memuat antara lain:
a. Ketentuan Umum;
b. Kedudukan;
c. Tugas dan Fungsi;
d. Susunan Organisasi;
e. Uraian Tugas dan Fungsi;
f. Tata Kerja;
g. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2017.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 27 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11
Peraturan Daerah Nomor Tahun 2Ol7 tentang
Pertanggunglawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe
Selatan tentang Penjabaran Pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016;
2. bahwa pertanggungiawaban pelaksanaan APBD
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan
Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2016.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4267);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan kmbaran
Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
a4oo);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO7 (l*mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47121;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2O05 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal ([,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4585); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2Ol5 Nomor 03);
24. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2OL6 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Tahun 2016 Nomor 07);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Nomor 01 Tahun 2009
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2016 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 12
Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (kmbaran
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor
t2l;
27. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2Ol4 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe
Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2014 Nomor 2l);
28. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2Ol4 tentang Sistem
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Berita
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2014 Nomor
L7l;
29. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2015
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran
2016 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2015 Nomor 26);
30. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 33 Tahun 2016
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Tahun 2016 Nomor 33).
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2016
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2017.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 27 Tahun 2017
dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten halmahera barat-tugas pokok dan fungsi
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Barat
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera , maka perlu dijabarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Barat dengan Peraturan Bupati; Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Barat.
UU No.60 Tahun 1958; UU No.1 tahun 2003; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.79 Tahun 2005; PP No.18 Tahun 2016; Perda Kab. Halmahera Barat No.6 Tahun 2016; Perbup Halmahera Barat No.10 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Barat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Susunan Organisasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2017.
5 Halaman, Lampiran: 18 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 27 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 93 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. UU RI No. 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI No. 34 Tahun 2008; 2. UU RI No. 12 Tahun 2011; 3. UU No. 6 Tahun 2014; 4. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 5. PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; 6. PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2015; 7. PERMENDAGRI No. 111 tahun 2014; 8. PERMENDAGRI No. 112 tahun 2014; 9. PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014; 10. PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014; 11. PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; 12. PERMENDAGRI No. 84 Tahun 2015; 13. Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 3 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 7 (tujuh) Bab dan 19 Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi; Tata Cara Penyusunan Struktur Organisasi; Jenis Desa; Tata Kerja; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2017.
Lamp. : 2 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2017
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KONAWE UTARA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2017 NOMOR 184
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Utara
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keija Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pertanian Kabupaten Konawe
Utara;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016;
PERATURAN BUPATI INI BERISIKAN TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KONAWE UTARA DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI 3. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI 4. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 5. TATA KERJA 6. KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 7. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2017.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 27 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997;Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011;Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006;Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 02 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2013;Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009;Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Juklak atas Perda Kab Brebes No 6 Tahun 2016
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2017.
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 27 Tahun 2017
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DALAM MENGEVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
ABSTRAK:
Menimbang ;
a. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor : 188.55/2898/BPD tanggal 10 Juli 2017, perihal panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, serta untuk kelancaran pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran pendapatan dan belanja desa, perlu mencabut Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang pendekegasian Wewenang Bupati Kepada Camat dalam mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran pendapatan dan belanja Desa;
Mengingat ;
1. Pasal 18 ayat (6) UU No. 1945
2. UU No. 24 Tahun 2008
3. UU No. 6 Tahun 2014
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. Peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014
6. Peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2014
7. Permendagri No. 113 Tahun 2014
Pasal 1
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Camat dalam mengevaluasi Rancangan Peraturan desa tentag Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2017.
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 27 Tahun 2017
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2017/NO.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka perccpatan pclaksanaan
kcgiatan pcmerintahan, pembangunan dcsa,
kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan
masyarakat eerta untuk menjamin kepastian hukum
penyelengganum pcmerintahan dcsa sccara tertib,
transparan dan akuntabel, pcrlu diberikan
kewenangan kepada pemcrintah desa;
b. bahwa untuk melaksanakan kctentuan Pasal 37 ayat
(2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Dcsa dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan
Meneteri Ocsa, Pembangunan Dcsa Tertinggal dan
Transmirasi Nomor I Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewcnangan beradasarkan Hak Asal Usu! dan
Kcwenangan Lokal. Benkal.a Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bone tentang Kewenangan Dcsa
Beradasarkan Hak Asal Usu! dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa;
c. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu
mcnctapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan
Desa Bcrdasarkan Hak Asal Usu! dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa;
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tcntang
Pembentukan Daerah-dacrah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
• 2 •
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pcrherintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234):
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tcntang Oesa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor
58 Tahun 2015 ten tang Perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4587) sebagaimana tclah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tcntang Pcrubahan Atas Pcraturan
Pemerintah Nomor43 Tahun 2014 tcntang Peraturan
Perlaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa \Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 1 Tahun
2014 Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Menetapkan
_,_
9. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tcntan Pedoman Teknis Peratur8.n di Desa;
10. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengclolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
TertinggaJ dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
ten tang Pcdoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal
Usu! dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Oaerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Bone sebagaimana telah
diubah dengan peraturan Paraturan Daerah
Kabupatcn Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Kabupatcn Bone Nomor 7
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Dae rah Kabupaten Bone Tahun 2005 - 2015
(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016
Nomor 9; Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupatcn
Bone Nomor 7);
14. Pcraturan Daerah Kabupatcn Bone Nomor 8 Tahun
2008 tentang Musyawarah Rencana Pembangunan
Kabupaten Bone;
15. Peraturan Dacrah Kabupatcn Bone Nomor 13 Tahun
2014 tentang Pembcntukan Produk Hukum Dacrah;
16. Peraturan Daerah Kabupatcn Bone Nomor 8 Tahun
2013 tcntang Rencana Pembangunan Jangka
Mcncngah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone
(Lembaran Daerah Kabupatcn Bone Tahun 2013
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatcn
Bone Nomor 7).
Menetapkan
_,_
9. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tcntan Pedoman Teknis Peratur8.n di Desa;
10. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengclolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
TertinggaJ dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
ten tang Pcdoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal
Usu! dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Oaerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Bone sebagaimana telah
diubah dengan peraturan Paraturan Daerah
Kabupatcn Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Kabupatcn Bone Nomor 7
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Dae rah Kabupaten Bone Tahun 2005 - 2015
(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016
Nomor 9; Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupatcn
Bone Nomor 7);
14. Pcraturan Daerah Kabupatcn Bone Nomor 8 Tahun
2008 tentang Musyawarah Rencana Pembangunan
Kabupaten Bone;
15. Peraturan Dacrah Kabupatcn Bone Nomor 13 Tahun
2014 tentang Pembcntukan Produk Hukum Dacrah;
16. Peraturan Daerah Kabupatcn Bone Nomor 8 Tahun
2013 tcntang Rencana Pembangunan Jangka
Mcncngah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone
(Lembaran Daerah Kabupatcn Bone Tahun 2013
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatcn
Bone Nomor 7).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANAN
LOKAL BERSKALA DESA
-·-
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pcmerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Republik Indonesia scbaga.imana dimaksud dalam Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubemur beserta Perangkat Oaerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati adalah Bupati beracrta
Perangkat Oaerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bone;
5. Camat edalah pimpinan Satuan Kerja Perangka.t Oaerah Kecamatan;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
Kabupaten Bone;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilild batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Bone;
8. Pemcrintah Dc38. adalah Kepa.la Dcsa atau yang diaebut dcngan nama
lain dibantu perangkat dcsa scbagai unsur penyclcnggara Pcmerintah
Desa;
9. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang
mcrupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa dcsa atau
prakarsa masyarakat desa scsuai dcngan perkcmbangan kehidupan
masyarakat;
10. Kewenangan Lokal Berska.la Desa adalah kewenangan untuk mengatur
dan mcngurus kcpentingan masyarakat dcsa yang tclah dijalankan
oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang
muncul karcna pcrkembangan Desa dan prakarsa masyarakat dcsa;
11. Aaet Desa adalah barang milik desa yan berasal dari kckayaan asli
Dcsa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolchan hak
lainnya yang sah.
. ' .
12. Sadan Usaha Milik Ocsa, sclanjutnya discbut BUMDcsa adalah Badan
Usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki o\eh
Desa melalui penyerahan secara langsung yang berasal dari kekayaan
desa yang dipisahkan guna mengelola a set, jasa pelayanan, dan usaha
lainnya untuk sebesar-bersarnya kesejahteraan masyarakat desa.
13. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak
dan barang tidak bergerak.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah panitia antara Sadan Permusyawaratan Desa,
Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang disclenggarakaan oleh
Sadan Permusyawaratan Dcsa untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis;
15. Peraturan Desa adalah peraturan pcrundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa sctelah dibahas dan discpakati bersama
Sadan Permusyawaratan Desa.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandtrian dan kcsejahteraan masyarakat dcngan meningkat.kan
pcngetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,
serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan
program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang Lingkup Kewenangan Desa meliputi :
a. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul;
b. Kewenangan lokal berskala eeee.
Pa,aJ 3
Kewenangan Desa bcrdasarkan hale asal usul sebagaimana dimalcsud
dalam Pasa\ 2 hunif a meliputi :
a. Sistem organisasi perangkat desa;
b. Pembinaan kelembagaan m.asyarakat;
c. Pengelolaan tanah kas desa;
d. Penge!olaan tanah desa atau tanah hak milik desa yang menggunakan
sebutan setempat;
e. Pengelolaan tanah bcngkok;
f. Pengelolaan tanah titisara;
g. Pengembangan peran masyarakat desa.
·6·
Pasal 4
Kewenangan lokal bcrskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf b dengan kriteria :
a. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pclayanan dan
pcmbcrdayaan masyarakat;
b. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kcgiatan hanya
di dalam wilayah dan masyarakat desa yang mempunyai darnpak
internal desa; •
c. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepcntingan
sehari-hari masyarakat desa;
d. Keiatan yang telah dijalankan oleh desa atas dasar prakarsa desa;
e. Program kegiatan pemerintah, pcmerintah provinsi dan pcmerintah
kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola o!eh
Desa; dan
r. Kewenangan local bersakala desa yang telah diatur dalam peraturan
perundang-undangan tcntang pcmbagian kewenangan pemerintah,
pemerintah provinsi, dan pemerintahan kabupaten.
Pasal S
Pihak ketiga scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi :
a. lndividu;
b. Organisasi kemasyarakatan;
c. Perguruan tinggi;
d. Lembaga swadaya masyarakat;
e. Lcmbaga donor, dan
f. Perusahaan.
Pasal 6
Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf b meliputi ;
a. Bidang pemerintahan desa;
b. Pembangunan desa
c. Kemasyarakatan desa; dan
d. Pemberdayaan masyarakat desa.
Pasal 7
Kewenangan lokal berskala desa di bidang pemerintahan desa sebagaimana
dimaksud dalam Paeal 6 huruf a antara lain meliputi :
a. Pengembangan sistem administrasi dan infonnasi desa;
b. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa;
c. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor
non pertanian;
·1·
d. Pendataan penduduk menurutjumlah penduduk usia kerja, angkatan
kcrja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kCrja.
e. Pcndataan penduduk berumur 15 tahun kc atas yang berkerja
menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan.
C. Pcnetapan organisasi pemerintah desa;
g. Pcmbentukan Sadan Pennusyawaratan Dese:
h. Pcnetapan perangkat desa;
i. Pcnetapan BUM desa;
j. Pcnetapan APB Desa;
k. Pcnetapan Pcraturan Desa;
I. Pcmbcrian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
m. Pcndataan potcnsi desa;
n. Pcngelolaan arsip dcsa; dan
o. Pcnetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya scsuai
dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa.
Pasal8
Kewenangan lokal berskala desa di bidang pembangunan desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurur b meliputi :
a. Pclayanan dasar desa;
b. Sarana dan prasarana desa;
c. Pcngembangan ekonomi lokal desa; dan
d. Pcmanfaatan aumberdaya a1am dan lingkungan desa
Paul 9
Kewenangan Jokal bcrskala desa di bidang pelayanan dasar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 hurur a antara lain meliputi :
a. Pengembangan pos kesehatan desa dan polindes;
b. Pengembangan tenaga kesehatan desa
c. Pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui :
I. Layanan gizi untuk balita;
2. Pemeriksaan ibu hamil;
3. Pemberian makanan tambahan;
4. Penyuluhan kesehatan;
5. Gerakan hidup bersih dan sehat;
6. Penimbangan bayi; dan
7. Gerakan sehat untuk lanjut usia.
d. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
e. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
r. Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan
perpustakaan desa; dan
g. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok belajar di desa.
-8-
Pasal 10
Kewenangan lokal berskala desa di bidang sarana clan prasarana Desa
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b antara lain mcliputi :
a. Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa
b. Pcmbangunan dan pemeliharaan jalan desa;
c. Pembangunan dan pemeliharaanjalan usaha tani;
d. Pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
e. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
f. Pcmbangunan dan pemeliharaan ru.mah ibadah;
g. Pcngelolaan pemakaman desa dan pctilasan;
h. Pcmbangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
i. Pcmbangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
j. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
k. Pembangunan dan pcmeliharaan taman desa;
I. Pcmbangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk
budidaya perikanan; dan
m. Pcngembanan sarana dan prasarana produksi di desa.
Pasal 11
Kewenangan lokal berskala desa dibidang pcngembangan ekonomi local
desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hurufc antara lain meliputi:
a. Pcmbangunan dan pcngclolaan pasar dan kios desa;
b. Pcmbanguan dan pengelolaan tempat pelclangan Utan milik desa;
c. Pengembangan usaha mikro berbasis desa;
d. Pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa;
e. Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan
ilcan;
f. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan
cadangan pangan desa;
g. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa;
h. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit
pertanian dan perikanan secara terpadu;
i. Pengembangan benih local berskala desa;
j. Pengembangan temak seca.ra kolektif;
k. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
J. Pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
m. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
n. Penge!olaan padang gembala;
o. Pengembangan wisata desa dilua:r rencana induk pengembangan
pariwisata kabupaten/kota;
p. Pengelolaan balai benih Uran berskala desa;
q. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan basil pertanian dan
perikanan; dan
r. Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada
sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
. 9.
Pasal 12
Kewcnangan lokaJ berskala desa di bidang kemasyarakatan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :
a. Membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan
masyarakat dcsa;
b. Membina kerukunan warga masyarakat;
o. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan mclakukan mediasi
didesa;dan •
d. Melestarikan dan mengcmbangkan gotong royong masyarakat desa.
Pasal 13
Kewenangan lokal berskala desa dibidang pemberdayaan masyarakat
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d antara lain meliputi :
a. Pengembangan seni budaya loka.l;
b. Pcngorganisasian melalu.i pembentukan dan fasilitasi;
c. Kemasyarakatan dan lembaga adat;
d. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui :
1. Kelompok tani;
2. Kelompok nelayan;
3. Kelompk scni budaya; dan
4. Kelompok masyarakat lain di desa.
c. Pcmberian santunan &0&ial kepada ke\uarga fakir miskin;
f. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat
miskin, percmpuan, masyarakat adat dan difabcl;
g. Pcngorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk
memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
h. Analisis kemiskinan sccara partisipatif di desa;
i. Pcnyelenggaraan promosi keschatan dan gcrakan hidup bcrsih dan
schat;
j. Pcngorganisasian melalui pembcntukan dan fasilitasi kader
pembangunan dan pembcrdayaan masyarakat.
k. Pcningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
l. Peningkatan mcndayagunakan teknologi �pat guna; dan
m. Pcningkatan kapasitas masyarakat melalui :
1. Kader Pcmbcrdayaan masyarakat desa;
2. Kelompok usaha ckonomi produktif;
3. Kelompok percmpuan;
4. Kclompok tani;
5. Kclompok masyarakat miskin;
6. Kelompok nelayan;
7. Kelompok pcngrajin;
8. Kclompok pcmerhati dan perlindungan anak;
9. Kclompok pemuda; dan
10. Kelompok lain aesuai konWsi desa.
BAB Ill
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA
Bagian Kesatu
Pendanaan Kewenangan Oesa
Pasal 14
(I) Penyelenggaraan kewenangan desa beradasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala desa di danai oleh APB Desa.
{2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh
APB Oesa, juga dapat didanai oleh Anggaran pendapatan dan belanja
Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Propinsi dan
Ka bu paten
Pasal 15
Pendanaan oteh APB Desa sebagaimana dimaksud daJam Pasal 14 ayat
(l) bersumber dari :
a. Dana Desa;
b. ADD;
c. Pendapatan Asli Oesa;
d. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
e. Lain-lain pendapatan desa yang sah;
Pasal 16
{I) Pendanaan oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pendanaan oleh anggaran dan belanja daerah provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Pendanaan oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bersumber dari :
a. 8agian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
b. Bantuan keuangan kabupaten kepada desa;
c. Anggaran yang dialokasikan dan dikelola dalam program dan
kegiatan SKPD Kabupaten.
Bagian Kedua
Pelaksanaan Kewenangan Desa
- 11-
Pasal 17
(I) Pclaksanaan kewenangan desa dijabarkan kedalam:
a. Togas pemerintahan desa dan BPD;
b. RPJM Oesa dan RKP Oesa;
c. Program Desa dan Kegiatan Desa dalam APB Desa; dan
d. Buku Administrasi Desa.
{2) Kepala Desa membagi habis kewenangan desa kepada kepala desa
dan perangkat desa untuk dilaksanakan sebegai tugas pokok
disamping tugas yang telah dimiliki,
(3) Kewenangan desa menjadi bahan penyusunan RPJM Desa dan RKP
0eM.
(4) Kewenangan desa dijabarkan dalam bentuk Program Desa dan
Kegiatan Oesa serta dianggarkan dalam APB Desa.
Pasal 18
(I) Program Oesa dan Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud daJam
Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Desa, dan/atau unsur
tingkat desa lainnya.
(2) Unsur masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari Lembaga Kemasyarakatan Oesa dan Lembaga/unsur tingkat
desa lainnya.
BAB JV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEWENANGAN DESA
Pasal 19
(I) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan kepada desa untuk
mendukung desa dalam menyelenggarakan kewenangan desa.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berupa pembinaan
data dan informasi, pedoman teknis pelaksanaan kewenangan,
pendampingan teknis Program Oesa dan Kegiatan Desa dan upaya
pembinaan lainnya.
Pasal 20
Pembinaan kewenangan lokal berskala desa dilakukan oleh perangkat
daerah yang bidang tugasnya berhubungan denganjenis kewenangan desa,
yang diatur sebagaimana tercanrum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
BABY
PENUTUP
Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengctahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berit.a Daerah
Kabupatcn Bone.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2017.
12
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat