Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka upaya kelancaran pelaksanaan pembangunan Desa agar lebih terintegrasi, terarah dan selaras dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Madiun diperlukan pedoman pembangunan Desa;
b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 161 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan Desa.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa; 6. Peraturan Bupati Madiun Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015.
52 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 50 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta menunjukkan identitas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat maupun tugas kedinasan lainnya, perlu pengaturan pakaian dinas.
UU No.13 Tahun 1950; UU No 24 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 77 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 11 Tahun 2008; Perda No. 1 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pemalang dengan sistematika sebagai berikut Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pakaian Dinas, Atribut Pakaian DInas, Pembinaan dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2019.
29 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 50 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka eraturan Bupati Temanggung Nomor 118 Tahun 2017 tetang Pengellaan Keuangan Desa sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 24 Tahun 2007; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Permendagri No 114 Tahun 2014; Permendagri No 20 Tahun 2018; Perda Kab Temanggung No 17 Tahun 2012; Per Kepala LKPP No 22 Tahun 2015; Pergub Jateng No 18 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, pengelolaan serta pembinaan dan pengawasan. Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. APBDes terdiri dari pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa. Pengelolaannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Pada saat Peraturan Buati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
36 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 50 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2018 Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Gerakan Sadar Pangan Desa Kabupaten Wakatobi
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mengantisipasi terjadinya penurunan
ketersediaan pangan dan untuk menghadapi
masalah kecukupan pangan, gangguan pasokan
dan harga serta keadaan darurat, khususnya
tanaman pangan dan hortikultura, perlu mengatur
Tata Cara Pelaksanaan Program Gerakan Sadar
Pangan Desa Kabupaten Wakatobi melalui
Anggaran Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan
Program Gerakan Sadar Pangan Desa Kabupaten
Wakatobi;
1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang
Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4 723);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5068);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004
tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011
tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5185); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012
tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012
tentang Sistem lnfonnasi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 461, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015
tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia
Nomor 5680);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017
tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan
Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor
6123);
15. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Kebijakan Percepatan Penganekaragaman
Komsumsi Pangan Bebasis Sumber Daya Lokal;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun
2010 ten tang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 670);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor
1);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
19.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun
2017 Nomor 6);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
BAB III PERANGSANG DESA
BAB IV PENYELENGGARAAN PERANGSANG DESA
BAB V TIM PELAKSANA
BAB VI MEKANISME PENYELENGGARAAN
BAB VII JENIS DAN JUMLAH KOMODITI YANG DIADAKAN
BAB VIII PELAPORAN
BAB IX PEMBIAYAAN
BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 50 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2022/NO.50, LL Kab. Kubu Raya : 5 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Sungai Jawi Kecamatan Batu Ampar
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 094/24/Setda- Tapem.B/2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara katometrik antara Desa Nipah Panjang, Desa Tasik Malaya, Desa Sungai Besar dan Desa Sungai Jawi, dan Berita Acara Nomor 094/27/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Sungal Besar dengan Desa Sungal Jawi, telah disepakati batas Desa Sungai Jawi dengan Nipah Panjang, Desa Tasik Malaya dan Desa Sungai Besar
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Batas Desa; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2022.
2 Halaman dan 3 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 50 Tahun 2018
PERBUP Kab. Wonosobo No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Penetapan Besaran Dana Transfer Ke Desa Tahun Anggaran 2018 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Penetapan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonosobo
Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Penetapan Dana Transfer Ke Desa
Tahun 2018
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018
tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2018,
terdapat tambahan alokasi anggaran Dana Bagi Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah;
b. bahwa berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Dana
Transfer ke Desa Kabupaten Wonosobo Nomor : 142/
945/2018 tanggal 13 Desember 2018, telah dilaksanakan
penghitungan perubahan besaran Dana Transfer ke Desa
Tahun 2018;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor
43 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer Ke
Desa Tahun 2018.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah b berapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016; Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 /2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 112/PMK.07 /2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK~07 /2017; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun
2018; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 43 Tahun 2017.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke
Desa Tahun 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2018.
Mengubah Peraturan Bupati Wonosobo Nomor
43 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke
Desa Tahun 2018
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 50 Tahun 2016
kawasan - perdesaan - berbasis - agroforestry - kopi - di - kecamatan - pangalengan - kabupaten - bandung
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD 2016/52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kawasan Perdesaan Berbasis Agroforestry Kopi di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Bahwa dalam mengembangkan potensi perekonomian dalam rangka Pembangunan kawasan Perdesaan yang merypakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu kawasan Kabupaten berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2016 maka perluy menetapkan Perbup tentang Kawasan Berbasis Agroforestry Kopi di Kec. Pangalengan Kab. Bandung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendes, Pemda Tertinggal dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Peraturan Bupati Tentang Kawasan perdesaan Berbasis Agroforestry Kopi Di Kecamatan Ppangalengan Kbupaten Bandung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2016.
4 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2023
PERBUP Kab. Sukoharjo No. 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa
PERBUP Kab. Sukoharjo No. 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2020 Pengalokasian dan Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa
PERBUP Kab. Sukoharjo No. 27 Tahun 2020 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pembagian
Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi
Daerah Kepada Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023, dijelaskan pemerintah
kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak
dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit
10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah
dan retribusi daerah kabupaten/kota pada tahun 2023
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27
Tahun 2020 tentang Pengalokasian dan Tata Cara
Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kepada Desa sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengalokasian dan Tata Cara
Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kepada Desa, perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengalokasian dan Tata Cara
Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kepada Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, penghapusan Pasal 11, perubahan Pasal 13, perubahan Pasal 14, penghapusan Pasal 15.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2023.
Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 diubah.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
