Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.395 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.011/2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kehutanan dan Perkebunan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
Diubah dengan
  1. PMK No. 147/PMK.010/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
  2. PMK No. 198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
Mengubah
  1. PMK No. 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
Download file:
PMK Nomor 205 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 02/PMK.07/2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2012
Abstrak
APBN Kehutanan dan Perkebunan Sumber Daya Alam
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 182/PMK.07/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2012
Download file:
2012 PMK 02.PDF
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 04/PMK.02/2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan
Abstrak
Kehutanan dan Perkebunan
Download file:
2012 PMK 04.PDF
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.05/2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Penyelesaian Piutang Negara pada Petani Peserta Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat dan Eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan
Abstrak
Kehutanan dan Perkebunan Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 123/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2012 Tentang Penyelesaian Piutang Negara Pada Petani Peserta Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat Dan Eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep/059/KM.17/1994 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Perbankan Dan Penyesuaian Ketentuan Perkreditan Serta Pendanaan Proyek PIR/UPP Perkebunan d
Download file:
PMK Nomor 115 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 138/PMK.05/2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan pada Kementerian Kehutanan
Abstrak
Badan Layanan Umum Kehutanan dan Perkebunan
Download file:
PMK Nomor 138 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 182/PMK.07/2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2012
Abstrak
APBN Kehutanan dan Perkebunan Sumber Daya Alam
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 02/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2012
Download file:
PMK Nomor 182 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2012
Abstrak
APBN Kehutanan dan Perkebunan Sumber Daya Alam
Download file:
PMK Nomor 215 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19/PMK.07/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2011
Abstrak
Kehutanan dan Perkebunan
Download file:
2011 PMK 19.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.07/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007, dan Tahun Anggaran 2009 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011
Abstrak
APBN Kehutanan dan Perkebunan Sumber Daya Alam
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021
Download file:
PMK Nomor 173 Tahun 2011.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 07/PMK.07/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, dan Tahun Anggaran 2009 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
Abstrak
APBN Kehutanan dan Perkebunan Sumber Daya Alam
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021
Download file:
PMK Nomor 7 Tahun 2011.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan