Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Dan Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman
ABSTRAK:
a. bahwa salah satu upaya dalam mewujudkan
pemerintahan yang baik adalah menerapkan
dan mengembangkan pemerintahan elektronik
(e-government) antara lain melalui penggunaan teknologi
informasi dalam pengelolaan naskah dinas untuk
meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas, dan
fleksibilitas kerja serta tertib administrasi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sleman;
b. bahwa guna penyeragaman dan pemahaman yang sama
tentang tata naskah dinas dan penggunaan teknologi
informasi dalam pengelolaan naskah dinas, perlu
menyusun pedoman tata naskah dinas dan
pemanfaatan teknologi informasi dalam tata naskah
dinas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas dan Penggunaan Teknologi Informasi
dalam Pengelolaan Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sleman;
Dasar hukum peraturan ini adalah:
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembuatan Naskah Dinas; Klasifikasi dan Hak Akses Naskah Dinas; Pengelolaan Naskah Dinas; Papan Nama dan Plakat Prasasti; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2021.
Jumlah Halaman: 121 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22
ayat (1} Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik, yang menyebutkan bahwa
setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun,
menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan;
bahwa untuk menyusun Standar Pelayanan pada
penyelenggara pelayanan publik diperlukan pedoman
penyusunan Standar Pelayanan yang di dalamnya memuat
pedoman penyusunan maklumat pelayanan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman standar pelayanan untuk setiap unit penyelenggara
pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2022.
16 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 39 Tahun 2015
TATA CARA PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2018/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 80 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 03
Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 03).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II RUANG LINGKUP Ruang Lingkup
BAB III PEMUSNAHAN
BAB IV PENGHAPUSAN
BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2018.
TAHUN 2018 NOMOR 39
22 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 39 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Kabupaten Pati Tahun 2020 No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa guna memberikan keyakinan yang memadai agar
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai dengan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sesuai
ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) Undang–Undang
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta sesuai
ketentuan Pasal 115 huruf h Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, perlu adanya pelaksanaan
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan Desa, khususnya terkait dengan
pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Bupati Pati Nomor 53 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Pati Nomor 95 Tahun 2019; Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun
2020; Peraturan Bupati Pati Nomor 80 Tahun 2019; Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana
Desa dan Alokasi Dana Desa meliputi:
a. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
b. Pelaksanaan pembangunan desa;
c. Pembinaan kemasyarakatan desa; dan
d. Pemberdayaan masyarakat desa.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
pengaturan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana
Desa dan Alokasi Dana Desa dalam Peraturan Bupati
mengenai Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang telah ada
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara Pelayanan Publik
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik secara
berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat Perangkat Daerah dan/atau Unit Pelaksana
Teknis Dinas Penyelenggara Pelayanan Publik;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Bupati Klaten Nomor 17 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Survei Kepuasan Masyarakat
Bab III Pelaporan dan Evaluasi
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2020.
Peraturan Menteri Kesehatan NO. 39, BN.2015/No.864, peraturan.go.id : 6 hlm.
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2015.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
