Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 39 Tahun 2020

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Pati

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa meliputi: a. Penyelenggaraan pemerintahan desa; b. Pelaksanaan pembangunan desa; c. Pembinaan kemasyarakatan desa; dan d. Pemberdayaan masyarakat desa. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pengaturan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dalam Peraturan Bupati mengenai Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Pati
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Pati
Nomor
39
Bentuk
Peraturan Bupati (PERBUP)
Bentuk Singkat
PERBUP
Tahun
2020
Tempat Penetapan
Pati
Tanggal Penetapan
20 Juni 2020
Tanggal Pengundangan
20 Juni 2020
Tanggal Berlaku
20 Juni 2020
Sumber
BD Kabupaten Pati Tahun 2020 No.39
Subjek
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH - STANDAR/PEDOMAN - DANA DESA
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Pati
Bidang
Halaman ini telah diakses 399 kali

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan