PERBUP Kab. Balangan No. 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 69 Tahun 2017
Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
Dalam rangka lancarnya pelaksanaan pemilihan kepala desa, perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaan pemilihancalon kepala desa. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk teknis pemilihan kepala desa.
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2016 .
Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa, Meliputi : Ketentuan Umum; Pemilihan Kepala Desa; Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; Ketentuan Lain-Lain .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2017.
62 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa
ABSTRAK:
bahwa guna pengelolaan aset Desa secara tertib, efektif, efisien, transparan dan mencerminkan keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan, maka sesuai ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Jenis Aset Desa
Bab III Pengelolaan
Bab IV Tukar Menukar
Bab V Pembinaan dan Pengawasan
Bab VI Ketentuan Lain-lain
Bab VII Ketentuan Peralihan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
72 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 69 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, Berita DaerahKabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DA PENETAPAN RINCIAN DANA DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017 perlu dilakukan penyesuaian kembali sehubungan dengan terjadi perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lhokseumawe Nomor S-1061/WPB.01/KP.089/2017 Tanggal 28 September Aceh Utara Dalam Penyaluran Dana Desa Tahap II TA 2017.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 7 Tahun 1956; UU No 11 Tahun 2006; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 47 Tahun 2015; PP No 60 Taun 2014; Perpres No 97 Tahun 2016; Permendagri No113 Tahun 2014; Permendagri No114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 22 Tahun 2016; Permenkeu No 112/PMK.07/2017; Qanun Aceh No 5 Tahun 2011; Qanun Kab. Aceh Utara No 4 Tahu 2009; Qanun Kab. Aceh Utara No. 3 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur perubahan pasal 1; Pasal 6; Pasal 11; Pasal 12; Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2017.
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DA PENETAPAN RINCIAN DANA DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2017
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DA PENETAPAN RINCIAN DANA DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2017
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 69 Tahun 2017
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KUTI AGUNG KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kuti Agung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Kuti Agung Kecamatan Sukaraja Kebupaten Seluma, perlu ditetapkan batas Desa Kuti Agung secara pasti di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
b. Bahwa berdasarkan ketentuan Bab V Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa/Kelurahan;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 26 Tahun 2007
4. UU No. 43 Tahun 2008
5. UU No. 6 Tahun 2014
6. UU No. 23 Tahun 2014
7. PP RI No. 38 Tahun 2007
8. PP RI No. 78 Tahun 2007
9. Permendagri RI No. 76 Tahun 2012
10. Permendagri RI No. 49 Tahun 2013
11. Permendagri RI No. 56 Tahun 2015
12. Permendagri RI No. 45 Tahun 2016
13. Keputusan Menhut RI No. SK.784/Menhut-II/2012
14. Perda Kab. Seluma No. 7 Tahun 2005
15. Perda Kab. Seluma No. 9 Tahun 2009
16. Perda Kab. Seluma No. 2 Tahun 2013
Pasal 2
Tujuan Penetapan dan Penegasan Batas Desa :
Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.
Mencabut :
Keputusan Bupati Seluma Nomor 032-566
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan batas Desa Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu
UU No. 27 tahun 1959, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 tahun 2014, PP No. 43 tahun 2014, Permendagri No. 76 Tahun 2012, Permendagri No. 45 Tahun 2016, Perda Kab. Kapuas Hulu No. 4 Tahun 2009
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu, Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2017.
9 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 69 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BATAS DESA SATAI LESTARI KECAMATAN PULAU MAYA DENGAN DESA TANJUNG SATAI, DESA KAMBOJA, DAN DESA DUSUN KECIL KECAMATAN PULAU MAYA KABUPATEN KAYONG UTARA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Satai Lestari Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara, perlu ditetapkan batas desa secara pasti antara Desa Satai Lestari Kecamatan Pulau Maya dengan Desa Desa Tanjung Satai, Desa Kemboja, dan Desa Dusun Kecil Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara;
UU No.6 Tahun 2007, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.56 Tahun 2015, Permendagri No.45 Tahun 2016, Permendagri No.59 Tahun 2016, Perda No.4 Tahun 2015
BATAS DESA SATAI LESTARI KECAMATAN PULAU MAYA DENGAN DESA TANJUNG SATAI, DESA KAMBOJA, DAN DESA DUSUN KECIL KECAMATAN PULAU MAYA KABUPATEN KAYONG UTARA DALAM 5 PASAL
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
5 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 69 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BESARAN DAN TATA CARA PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA TA 2018
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran dan Tata Cara Pencairan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten
Pacitan.
Peraturan ini berisi tentang:
1. Ketentuan umum;
2. Besaran Alokasi Dana Desa;
3. Tata Cara Pencairan;
4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 69 Tahun 2017
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2018
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD.2017/NO.69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2018;
1.UU No.14 Tahun 1950;2.UU No.6 Tahun 2014 ;3.PP No.43 Tahun 2014 ;4.PP No.60 Tahun 2014 ;5.PP No. ... Tahun 2017 ;6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 ;7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017
;8.PMDN No, 113 tahun 2014;9.Perda Kab Lebak No.Nomor 1 Tahun 2015;10.Perda Kab Lebak No. 10 Tahun 2017
1.ketentuan umum;2.penetapan rincian dana desa;3.penyaluran dana desa
;4.penggunaan dana desa;5.pelaporan dana desa;6.sanksi;7.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
30 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 68 Tahun 2017
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KAYU ARANG KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kayu Arang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Kayu Arang Kecamatan Sukaraja Kebupaten Seluma, perlu ditetapkan batas Desa Kayu Arang secara pasti di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
b. Bahwa berdasarkan ketentuan Bab V Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa/Kelurahan;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 26 Tahun 2007
4. UU No. 43 Tahun 2008
5. UU No. 6 Tahun 2014
6. UU No. 23 Tahun 2014
7. PP RI No. 38 Tahun 2007
8. PP RI No. 78 Tahun 2007
9. Permendagri RI No. 76 Tahun 2012
10. Permendagri RI No. 56 Tahun 2015
11. Permendagri RI No. 45 Tahun 2016
12. Keputusan Menhut RI No. SK.784/Menhut-II/2012
13. Perda Kab. Seluma No. 7 Tahun 2005
14. Perda Kab. Seluma No. 9 Tahun 2009
15. Perda Kab. Seluma No. 2 Tahun 2013
Pasal 2
Tujuan Penetapan dan Penegasan Batas Desa :
Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.
Mencabut :
Keputusan Bupati Seluma Nomor 032-558
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 68 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BATAS DESA MATAN JAYA KECAMATAN SIMPANG HILIR DENGAN DESA BATU BARAT, DESA LUBUK BATU, DESA PENJALAAN, DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN SIMPANG HILIR, DESA SEDAHAN JAYA, DESA SEJAHTERA, DESA SIMPANG TIGA, DAN DESA RIAM BERASAP JAYA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara, perlu ditetapkan batas desa secara pasti antara Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir dengan Desa Batu Barat, Desa Lubuk Batu, Desa Penjalaan, Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir, Desa Sedahan Jaya, Desa Sejahtera, Desa Simpang Tiga, dan Desa Riam Berasap Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara;
UU No.6 Tahun 2007, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.56 Tahun 2015, Permendagri No.45 Tahun 2016, Permendagri No.59 Tahun 2016, Perda No.4 Tahun 2015
BATAS DESA MATAN JAYA KECAMATAN SIMPANG HILIR DENGAN DESA BATU BARAT, DESA LUBUK BATU, DESA PENJALAAN, DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN SIMPANG HILIR, DESA SEDAHAN JAYA, DESA SEJAHTERA, DESA SIMPANG TIGA, DAN DESA RIAM BERASAP JAYA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA DALAM 6 PASAL
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
7 HALAMAN
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
