Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.214 peraturan dalam 0,036 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2018

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singing

Pangan, Pertanian dan Peternakan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Kuantan Singingi No. 47 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi

Download :
Perbup_NOMOR_10_tahun_2018.pdf

Abstrak

SOTK

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD. 2018/ No. 10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singing

ABSTRAK:

Bahwa untuk terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Pertanian dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang pertanian yang mencakup sub bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan serta memperhatikan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 520/9340/OTDA tanggal 8 November 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daearh yang penyediaan Aparaturnya Menjadi Kewenangan Pemerintgah Pusat Serta Penguatan Fungsi Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi.
Dasar hukum Perbup ini adalah: 1. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999, Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam; 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Presiden Nomro 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 20167 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi.
Perbup ini terdiri atas 9 Bab dan 17 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan, dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2018.
9 Hlm dan Lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 10 Tahun 2016

Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tanah Laut TA 2016

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Perbup Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2016.pdf

Abstrak

PERTANIAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2016/NO.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tanah Laut TA 2016

ABSTRAK:

Dalam rangka pencapaian sasaran produksi untuk memenuhi kebutuhan pangan dan peningkatan produksi serta produktifitas dan mutu hasil usaha tani maka pemerintah kabupaten Tanah Laut perlu memberikan dukungan kepada petani dengan menetapkan kebijakan mengenai pemberian subsidi pupuk. Untuk kelancaran dan pengamanan penyaluran pupuk bersubsidi perlu pengaturan mengenai kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M.DAG/PER/6/2011 ; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.130/8/2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/ Permentan/SR.130/12q/2015; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M- IND/PER/8/2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 ; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 582/Kpts/OT.050/9/2015; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 091 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016, meliputi peruntukan pupuk bersubsisdi; kebutuhan pupuk bersubsidi; dan penyaluran pupuk bersubsidi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2016.
Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 .
17 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 10 Tahun 2014

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Perda_Batubara_Nomor 10 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010

Penetapan Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi ( Het ) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Perbup Nomor10 Tahun 2010 ttg Kebutuhan dan HET Pupuk.pdf

Abstrak

PENETAPAN-KEBUTUHAN-DAN-HARGA-ECERAN-TERTINGGI-( HET )-PUPUK-BERSUBSIDI-UNTUK-SEKTOR-PERTANIAN-TAHUN-ANGGARAN-2010

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2010/NO.05

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi ( Het ) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010

ABSTRAK:

Bahwa Peranan Pupuk Sangat Penting Dalam Peningkatan Produktivitas Dan Produksi Komoditas Pertanian Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional; Bahwa Untuk Meningkatkan Kemampuan Petani Dalam Penerapan Pemupukan Berimbang Diperlukan Adanya Subsidi; Bahwa Atas Dasar Hal-Hal Tersebut Di Atas, Pemerintah Perlu Menetapkan Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 Yang Ditetapkan Dengan Peraturan Bupati Kutai Barat.
UU No.25 Tahun 1956; UU No.6 Tahun1967; UU No.12 Tahun 1994; UU No.8 Tahun 1999; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.19 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; PP No.8 Tahun 2001; PP No.36 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007;
Ketentuan Umum, Peruntukan Pupuk Bersubsidi, Alokasi Pupuk Bersubsidi, Penyaluran Dan Het Pupuk Bersubsidi, Pengawasan Dan Pelaporan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2010.
9 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari No. 10 Tahun 2015

Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Perwali Kendari No.10 Tahun 2015.pdf

Abstrak

kebutuhan

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, BD. 2015 /No. 10, LL 12 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

bahwa peranan pupuk sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478)
Bab I Ketentuan Umum Bab II Peruntukan Pupuk Bersubsidi Bab III Alokasi Pupuk Bersubsidi Bab IV Penyaluran dan HET Pupuk Bersubsidi Bab V Pengawasan dan Pelaporan Bab VI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2018

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Abstrak

PETANI - PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2018/No. 10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera, perlu diselenggarakan upaya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat secara terencana, terarah dan berkelanjutan; bahwa adanya kecenderungan terhadap perubahan iklim, gejolak ekonomi global, kerawanan terhadap bencana alam dan resiko gagal usaha, serta adanya sistem pasar yang tidak transparan dan tidak berpihak kepada petani, maka diperlukan upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani di daerah; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UndangUndang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016;
Pertauran Daerah ini mengatur tentang asas dan tujuan, perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pengawasan, peran serta masyarakat, kerjasama, pendanaan, sanksi administratif.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2018.
34 hal

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2021

Kelompok Substansi Dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Pangan, Pertanian dan Peternakan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permentan No. 28 Tahun 2023 tentang Kelompok Subtansi dan Subkelompok Subtansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian

Download :
Nomor 10 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2016

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Kolaka Utara

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Perbup Kolut No.10 Tahun 2016.pdf

Abstrak

komisi

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2016/No.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

a. bahwa adanya perubahan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida (KP3) Tahun 2016, maka Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Petisida Kabupaten Kolaka Utara sudah tidak sesuai, untuk itu perlu ditinjau kembali; b. bahwa Pupuk dan Pestisida merupakan sarana yang cukup penting dalam upaya peningkatan produksi pertanian agar· dapat didayagunakan secara maksimal tanpa menimbulkan pengaruh yang tidak diinginkan di tengah-tenga~ masyarakat, maka pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaannya, perlu dilaksanakan . secara terkordinasi dalam Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida; c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu dibentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Kolaka Utara;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 2. Undang - Undang Nomor 23 Tabun 1997 tentang Pengelolaan : . Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 3. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 5. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85,: . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); 6. Undang - Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 244, Tambahan Lembaran Negara Republik "Indonesia Nornor : 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua ata'>. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor : 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonersia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran dan Penggunan Pestisida ; 8. Peraturan Atas Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 2001 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4079); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pernerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 77 tahun 2005 Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan; 11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nornor: 829/Kpts/TP.2701l 985 tentang Syarat Pembukuan dan Pemberian LabeI/Pupuk dan Pestisida; 12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar di Pasar; 13. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 237/Kpts/0T.2 J 0/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik; 14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 23 8/Kpts/0T.21 0/4/2003 tentang Pedoman Penggunaan Pupuk AnOrganik; 15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 239/Kpts/07.21 0/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk AnOrganik; 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah; 19. Permentan Nomor: 38/Permentan/SR.320/7/2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Pendaftaran Pupuk An-Organik; 20. Permentan Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 Pendaftaran Pestisida; 21. Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor : 57 Tahun 2015 Tentang Kebutuhan dan Harga Eeeran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah; 24. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eeeran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016;
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II UNSUR DAN FUNGSI KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA, BAB III TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA, BAB IV PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA, BAB V KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2020

Pelaksanaan Cadangan Pangan Oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan

Pangan, Pertanian dan Peternakan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERBUP 10-2020.pdf

Abstrak

CADANGAN PANGAN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 Nomor 10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Cadangan Pangan Oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (9), Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Nunukan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Pelaksanaan Cadangan Pangan Oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang 47 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38/Permentan/KN.130/8/2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraa Cadangan Pangan
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III SASARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN BAB IV PELAKSANAAN BAB V PELAPORAN BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI PEMBIAYAAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2020.
11 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana No. 10 Tahun 2012

Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Perbup Bombana No.10 Tahun 2012.pdf

Abstrak

kebutuhan

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD. 2012 /No. 10, LL 13 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012

ABSTRAK:

a. bahwa peranan pupuk sangat penting daiam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditi pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional; bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya srlbsidi pupuk; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 60 Tahun 2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untrk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bombana Nornor 3 Tahun 2011 perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huuf c pcrlu ncnctapkan Pcraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan- I(etentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan llewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 282$; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); Undang-undang Nornor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339): Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perlindruigan Konsumen (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 42, Nonror 2478); 'l'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa11); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonror 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomot i4- Tambahan Lembaran Negara Nomor a079); Pcraturan Pcrncrintah Nomor 38 Tahrur 2007 tcntzurg Pcmbagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/I(ota (Lembaran Negara Republik indnesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTl; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan; I(eputusan ivlenteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 634/MPP/Kepl9l2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar dipasar; Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 09/KptsiTR.260lll2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk Anorganik; Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 237lKpts/OT.2101412003 tentang Pedoman, Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk Anorganik; Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 239lKpts/OT.2101412003 tentang Pengawasan Formula Pupuk Anorganik; Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 0l/IQts/SR.130ll/2006 tentang Rekomendasi dan pada padi sawah spesifik lokasi; Keputusan Menteri Pefianian Republik Indonesia l.lornor 456/Ifuts/OT.l60l7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat; Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nonror 4 5 6A(pts/OT .l 60 | 7 I 200 8 tentang Pembentukan Kelompok Kerj a Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk dalam Mendukung Ketahanan Pangan; Perahnan Menteri Pertanian Nomor 02EertIII{.A60i212/20A6 tentang Pupuk Organik dan Pembedah Tanah; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 2I|M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; Perafuran Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12l20i I tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (ffE'f) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012; Peraturan Gubemur Sulalvesi Tenggara Nomor 60 Tahun 2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi trntuk Sektor Pertanian'Iahun Anggaran 2012; Perahran Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bombana; Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana sebagimana telatr diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (I{ET) Pupuk Bersubsidi untuk Seltor Pertanian Tahun Anggaran 2011.
BAB I KETENTUAN UMUM PERLINTUKKAN BAB II PUPUK BERSUBSIDI BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI BAB IV PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2012.
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011
13 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2021.