Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD NO. 47 TAHUN 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
ABSTRAK:
bahwa pada setiap Satuan Keda Perangkat Kabupaten/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, terdapat arsip vital yang perlu diselamatkan untuk menjamin kelangsungan berjalannya organisasi;
bahwa dalam rangka pelaksanaan pengamanan dan penyelamatan arsip vital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara agar dikelola dengan baik dan benar, perlu adanya Pedoman Pengelolaan Arsip Vital;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2005; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 19 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 22 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pengelolaan Arsip Vital, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2021.
5 halaman; Lampiran 10 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 47 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan
pengamanan dan penyelamatan arsip vital
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon
Progo sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan
Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan, perlu disusun pedoman
pengelolaan arsip vital.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 , Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 14 Tahun 2017 .
Materi pokok : Pengelolaan Arsip Vital.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021.
Jumlah Halaman : 7 HLM; Lampiran : 18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 46 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal,
Pemerintah Daerah menerapkan Standar
Pelayanan Minimal untuk pemenuhan Jenis
Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar
yang berhak diperoleh setiap Warga Negara
secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan
dasar dan mutu pelayanan dasarnya; Bahwa dalam rangka untuk kelancaran
pemenuhan dan pencapaian pelayanan dasar
standar pelayanan minimal bidang sosial di
Kabupaten Tapin sesuai Peraturan Menteri Sosial
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di
Daerah Kabupaterr/Kota, maka dipandang perlu
mengatur Penerapan dan Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal Bidang Sosial; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penerapan dan
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang
Sosia
dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100
Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016
peraturan bupati ini mengatur tentang penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang sosial dengan sistematika: ketentuan umum; jenis dan penerima pelayanan dasar; mutu pelayanan dasar; pelaksanaan dan penerapan; batas waktu penerapan dan pencapaian; pembiayaan; pembinaan; monitoring, evaluasi dan pelaporan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2021.
30 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 46 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2021/NO.46, LL KAB. KAYONG UTARA : 31 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
ABSTRAK:
bahwa arsip adalah informasi yang autentik, utuh dan terpercaya, sehingga setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (1), UU No.6 Tahun 2007, UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No.43 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.61 Tahun 2010, PP No.28 Tahun 2012, Perka AN No.17 Tahun 2011, Perda Kayong Utara No.12 Tahun 2016, Perda Kayong Utara No.5 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Penyusunan Pedoman Sistem Klasifikasi dan Akses Arsip Dinamis, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2021.
Peraturan ini memiliki 6 halaman dan 25 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 46 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Darurat No. 7 Tahun 1956; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional No. 19 Tahun 2012; Pergub Aceh No. 19 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 1 Tahun 2021; Perbup Aceh Utara No. 22 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati Daerah ini mengatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Penggunaan Klasifikasi Arsip, BAB III Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2021.
91 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 44 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Alih Media Arsip
ABSTRAK:
Untuk menjamin keselamatan, perlindungan, pemeliharaan dan ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas dan alat bukti yang sah diperlukan pedoman pengelolaan alih media arsip Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 28 Tahun 2012; PERKAANRI No. 21 Tahun 2011; PERDA No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERDA No. 8 Tahun 2020; PERDA No. 20 Tahun 2016; PERBUP No. 70 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, alih media arsip, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2021.
8 hlm, Lampiran : 14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 43 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasa! 23 Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Musi Banyuasin, perlu adanya pengaturan mengenai tata cara menjaga keutuhan, keamanan, keselamatan, dan tata cara pemberkasan serta pelaporan arsip terjaga. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 28 Tahun 2012; PERKAANRI No. 41 Tahun 2015; PERDA No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERDA No. 8 Tahun 2020; PERDA No. 20 Tahun 2016; PERBUP No. 70 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, tanggung jawab, jenis dan batasan, teknik pengelolaan arsip terjaga, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2021.
9 hlm, Lampiran : 13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 43 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD Tahun 2021/ No. 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Inaktif
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan arsip yang
autentik dan terpercaya dalam penyelenggaraan
kegiatan kearsipan sebagai bahan akuntabilitas dan alat
bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang
memenuhi persyaratan andal, sistematis, utuh,
menyeluruh dan sesuai dengan norma, standar,
prosedur dan kriteria perlu diatur pelaksanaan
pengelolaan arsip dinamis inaktif
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 43 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU no 15 Tahun 2019; UU no 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 tahun 2020; PP No 32 Tahun 1950; PP No 28 Tahun 2012; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Pemendagri No 120 tahun 2018; Perda Prov Jateng No 1 Tahun 2015
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Maksud dan tujuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2021.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan Nomor 42 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 No 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Wilayah Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penataan kelambagaan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah maka perlu mengatur Kode Wilayah Tata Kearsipan;
b. bahwa dalam rangka untuk menertibkan data kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, perlu adanya kode wilayah tata kearsipan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 tahun 1965;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimaria telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
UU No 43 Tahun 2009;
PP No 12 Tahun 2017;
Permendagri No 16 Tahun 2006;
Permendagri No 80 Tahun 2015;
Permendagri No 135 Tahun 2017;
Permendagri No 54 Tahun 2009;
Permendagri No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Pamekasan No 6 Tahun 2016;
Perbup Pamekasan No 31 Tahun 2021.
Kode Wilayah Tata Kerasipan disusun dalam Kelompok Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Kelompok Dinas Daerah, Kelompok Badan Daerah, Kecamatan, Kelompok Perangkat Daerah Lainnya, Kelompok BUMD;
Kode Wilayah Tata Kerasipan dirumuskan dalam bentuk angka dengan memperhatikan prmsrp desimal.
Kode Wilayah Tata Kearsipan digunakan untuk kegiatan tata kearsipan dilingkungan Pemerintah Daerah dan surat menyurat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kode Wilayah Tata Kearsipan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Takalar Nomor 42 Tahun 2021
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2021 NOMOR 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka implementasi penyederhanaan
birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Takalar, maka perlu dilakukan penataan struktur
organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
b. bahwa struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika
penyelenggaraan pemerintahan daerah serta
perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga
perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan;
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 7) Sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2019 Nomor 06);
BAB I
KETENTUAN UMUM BAB II
KEDUDUKAN BAB III
SUSUNAN ORGANISASI BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAB VI
TATA KERJA BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2021.
BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
16
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
