PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT TEMENGGUNG GERGAJI KELAS D PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SANGGAU
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Sususan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis RS Temanggung Gergaji Kelas D pada Dinkes Kab. Sanggau
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Temenggung Gergaji Kelas D pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.36 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permenkes No.24 Tahun 2014, Perda No.8 Tahun 2016, Perbup No.40 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Eselonering; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2019.
Perbup ini terdiri atas 9 halaman dan 1 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Nomor
B / 805 / M. SM. 04.00 / 2018 oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 120 Tahun
2017 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur
Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Temanggung dipandang sudah tidak sesuai dan perlu
diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Negeri Nomor 25 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Negeri Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 61 Tahun 2016; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana
Bab IV Nomenklatur Jabatan Pelaksana
Bab V Formasi Jabatan
Bab VI Ketentuan Peralihan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2019.
37 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2019
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
ABSTRAK:
sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi
Pemerintah dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
UU No.4 Tahun 1956
UU No. 5 Tahun 2014
UU No. 23 Tahun 2014
PP No.18 Tahun 2016
PP No. 11 Tahun 2017
Perpres No. 81 Tahun 2010
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi N0.20 Tahun 2010
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No.34 Tahun 2011
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No. 39 Tahun 2013
Permendagari No.80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi N0.41 Tahun 2018
Perda Bengkulu Utara No. 14 Tahun 2016
Kelas Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, dan Jabatan lainnya di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran I,
Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2019.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD TAhun 2019 No.4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Kompetensi manajerial Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Temanggung
yang menduduki Jabatan Administrator dan Jabatan
Pengawas perlu didasarkan pada suatu Standar
Kompetensi Manajerial;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan
Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Temanggung.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13
Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2019.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Perbup No 3 Tahun 2018 ttg Kualifikasi Jabatan Tenaga Kontrak Kategori A Pada Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2018 telah ditetapkan Kualifikasi Jabatan Tenaga Kontrak Kategori A, bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengadaan Tenaga Kontrak pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kualifikasi Jabatan Tenaga Kontrak Kategori A.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun
2018.
Materi Pokok : Beberapa Ketentuan diubah sebagai berikut : Ketentuan dalam Lampiran I Huruf D angka 2 diubah, Ketentuan dalam Lampiran II angka 2,
angka 4 , angka 7 , angka 9 , dan angka 11 diubah .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kualifikasi Jabatan Tenaga Kontrak Kategori A
Jumlah halaman : 4 HLM; Lampiran : 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Bengkalis Masa Bakti 2019-2021
ABSTRAK:
Bahwa dengan berakhirnya masa kerja Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Bengkalis Periode 2016-2018 yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Bengkalis Periode 2016-2018, maka dipandang perlu9 dibentuk kembali Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Bengkalis Periode 2019-2021.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Dalam Peraturan ini berisi 6 (enam) bab dan 16 (enam belas) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Pembentukan; Susunan Organisasi; Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi; Tata Kerja; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan
Bupati Bengkalis Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Bengkalis Periode
2016-2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan penetapan hasil validasi dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi maka Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 121 Tahun 2017 tentang Jabatan dan Kelas
Jabatan Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Temanggung dipandang sudah tidak sesuai
dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2016; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 61 Tahun 2016; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman untuk memberikan kejelasan bobot jabatan yang dianggap adil guna pemeringkatan jabatan. Klasifikasi dan Peringkatan jabatan digunakan sebagai dasar Penetapan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2019.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 121 Tahun 2017 dicabut.
56 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah serta berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
B/861/M.SM.04.00/2018 tanggal 22 Oktober 2018 tentang Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) ini berisi tentang Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2019.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Nomor 133 Tahun 2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 112 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, JABATAN, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LUWU
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 133, BD.2018/No.133
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan perkembangan kondisi
pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah
Kabupaten Luwu, maka perlu dilakukan penyesuaian
dengan mengubah Peraturan Bupati Luwu Nomor 112
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan,
Jabatan, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Luwu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu
Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,
Kedudukan, Jabatan, dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
,_.__ :· t·
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
-2-
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repu blik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja
Pengadaan Barang/ Jasa
(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah KabupatenLuwuTahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 28).
Pasal I
Pasal 2
Pasal II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
TAHUN 2018 NOMOR 133
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
