PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
Diubah dengan
PP No. 67 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1998
Mengubah
PP No. 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 1998.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 49 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penghargaan Sebagai Pegawai Negeri Sipil Terbaik Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka upaya pembinaan dan peningkatan disiplin, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai serta sebagai penghargaan atas kesetiaan dan pengabdian yang telah diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara khususnya kepada Pemerintah Kota Pontainak, maka dipandang perlu diberikan penghargaan sebagai Pegawai Negeri Sipil Terbaik dalam lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 10 Tahun 1979, PP No. 10 Tahun 1983, PP No. 9 Tahun 2003, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, PP No. 53 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 1 tahun 2014, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Perda No. 3 Tahun 2010, Perwali No. 18 Tahun 2005.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Kriteria Penilaian, Penghargaan Sebagai Pegawai Negeri Sipil Terbaik, Status Pegawai Negeri Sipil Terbaik, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2014.
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pengesahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Penetapan Berlakunya Mutatis Mutandis Bagi Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1952 Tentang Daftar Susunan Pengangkatan Dan Kenaikan Pangkat
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2018
PERWALI Kota Tasikmalaya No. 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 49 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pedoman Indikator Kinerja Utama
ABSTRAK:
Salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja utama Pemerintah Kabupaten Cianjur, perlu menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan. Daiam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pedoman Indikator Kinerja Utama masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan masyarakat mengenai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis, sehingga perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pedoman Indikator Kinerja Utama.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor PER/09/M.PAN/5/2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur 9 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 37 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2012; dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 06 Nomor 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 06 Nomor 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2012.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2013.
4 halaman dan 10 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 49 Tahun 2016
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 49, LD.2016/49
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
ABSTRAK:
dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Perturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan
Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011; dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016
- KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
- TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
- KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2016.
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2013 Nomor 15)
24
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 49 Tahun 2016
PERANGKAT DESA - TATA CARA PENATAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2016/No.49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penataan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian
Perangkat Desa sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
Cara Penataan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa;
Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang data base pemerintah desa, penataan perangkat desa, pengangkatan perangkat desa, larangan dan sanksi bakal calon, calon perangkat desa dan tim, pembiayaan, masa kerja perangkat desa, pemberhentian perangkat desa, kekosongan jabatan perangkat desa, unsur staf perangkat desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, tim pengawas, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2016.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2007 dicabut.
31 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 49 Tahun 2016
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur NegaraPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Gorontalo No. 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2016/NO.49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 9 Tahun 2016; Perda Kabupaten Gorontalo No. 9 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak termasuk di dalamnya mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, kelompok jabatan fungsional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo No. 43 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 17 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 49 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan telah dihapusnya UPT Fasilitasi
Kelembagaan Profesi Aparatur pada BKPPD berdasarkan
Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah, dalam rangka mengakomodir tugas,
fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah dimaksud, perlu
mengubah tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 98 Tahun
2016 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2018
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2018.
Peraturan Bupati Bandung Nomor 98 Tahun 2016
mengatur mengenai perubahan atas peraturan bupati bandung nomor 98 tahun 2016 tentang tugas, fungsi, dan tata kerja badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 49 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN WILAYAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUBANG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
