Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Manado
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Manado.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 2 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDIKBUD No. 32 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 100 Tahu 2018; PERMENDAGRI No. 101 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 121 Tahun 2018; PERMENKES No. 4 Tahun 2019; PERDA No. 10 Tahun 2006; PERDA No. 8 Tahun 2011; PERDA No. 4 Tahun 2016
Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Manado
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana
Desa Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan berdasarkan
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun
Anggaran 2020. Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020, maka Peraturan sebagaimana
dimaksud perlu dilakukan perubahan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun
2019; Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2019; Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor
1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 1), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2020.
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor
1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 1), diubah
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 29 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Di Daerah Kabupaten Bandung Barat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 29 Tahun 2020
Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip dan Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta khususnya pada pengaturan JRA
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29, BD Kota Surakarta Tahun 2020/No.37
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kota Surakarta
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah khususnya pada pendayagunaan arsip secara efektif, efisien, serta tertib perlu diatur adanya Pedoman Jadwal Retensi Arsip;
b. bahwa Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disusun dan berdasarkan surat persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Dan Substantif Pemerintah Kota Surakarta telah disetujui oleh Kepala Arsip Nasional untuk dilakukan pengesahan;
c. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip, untuk pengesahan Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah : UU No 16 Tahun 1950; UU No 43 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; PP No 28 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang : Pedoman JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat daftar yang berisi:
a. jangka waktu penyimpanan atau retensi;
b. jenis arsip;
c. keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan dan atau dipermanenkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2020.
Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip dan Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta khususnya pada pengaturan JRA (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
258
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 29 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 210 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat alokasi Dana Insentif Daerah Kelompok Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan sebesar Rp19.163.791.000,00 (sembilan belas miliar seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang diantaranya pada Kategori Balita yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap yaitu sebesar Rp9.384.370.000,00 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, serta Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid19;
Bahwa berdasarkan Diktum KEDELAPAN KeputusanMenteri Keuangan Nomor 6/KMK.07/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan;
Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memprioritaskan untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 melalui revisi anggaran dengan cara penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya atau dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dapat dilaksanakan apabila terjadi keadaan darurat atau mendesak;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek belanja berkenaan dan antar objek belanja dalam jenisbelanja berkenaan perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaannya;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu dilakukan pergeseran anggaran antar jenis belanja dalam kelompok belanja langsung pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d dan huruf e, makaperlu dilakukan pergeseran antar rincian objek belanja, antar objek belanja maupun antar jenis belanja dalam kelompok belanja langsung pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari dan pada beberapa Unit Pelaksana Teknis Puskesmas;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,huruf f dan huruf g, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 210 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2019.
Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 210 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2020.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 29 Tahun 2020
PENJABARAN - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH - TAHUN ANGGARAN 2021
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD Tahun 2020 No. 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing
Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU NO 15 Th 2004; UU No 24 Th 2007; UU No 36 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 30 Th 2014; Perpepu No 1 Th 2020; PP No 55 Th 2005; PP No 56 Th 2005 yg telah diubah dh PP No 65 Th 2010; PP No 8 Th 2006; PP No 39 Th 2007; PP No 21 Th 2008; PP No 71 Th 2010; PP No 12 Th 2017; PP No 12 Th 2019; PP No 21 Th 2020; PP No 17 Th 2018; Kepres No 7 Th 2020; Kepres No 11 Th 2020; Kepres No 12 Th 2020; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 33 Th 2019; Permnedagri No 20 Th 2020; Permenkeu No 19/PMK.07/2020; Permenkeu No 35/PMK.07/2020; Perda Kab pandeglang No 2 Th 2012 yg telah diubah dg Perda Kab pandeglang No 3 Th 2016; Perda Kab pandeglang No 7 Th 2019;Pergub Banten No 15 Th 2020 yg telah diubah dg Pergub Banten No 17 Th 2020.
Perubahan Kedua Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 72 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 72 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 29 Tahun 2020.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 29 Tahun 2020
Bahwa penataan desa diperluhkan sebagai upaya aktualisasi nilai yang terkandung dalam otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 tahun 2014, Permendagri No.1 Tahun 2014, Permendagri No.111 Tahun 2014, Permendagri No.112 Tahun 2014, Permendagri No.82 Tahun 2015, Permendagri No.1 Tahun 2017, Perda No.6 Tahun 2015, Perda No.5 Tahun 2018, Perbup No.27 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kewenangan, Tujuan dan Jenis Penataan Desa; Pembentukan Desa; Penghapusan Desa; Penggabungan Desa; Perubahan Status Desa; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan; Pengaturan Pemerintahan; Pembentukan Dusun; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2020.
Peraturan Bupati ini memiliki 21 halaman dan 3 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dana Alokasi Umum Bantuan Pendanaan Kelurahan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) b Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020, maka Pemerintah Kabupaten Temanggung memberikan dana tambahan kepada kelurahan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Tambahan; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.01/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, maka perlu dirinci untuk masing-masing kelurahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Alokasi Umum Bantuan Pendanaan Kelurahan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengalokasian dan penggunaan Dana Alokasi Umum Bantuan Pendanaan Kelurahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2020.
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
