PERBUP Kab. Pasaman No. 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja diatur dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
UU No. 12 Tahun 1956 UU No. 23 Tahun 2014 PP No. 18 Tahun 2016 Permenpan RB No. 17 Tahun 2021 Permenpan RB No. 25 Tahun 2021 Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Bupati Pasaman Nomor 38 Tahun 2016
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 57 Tahun 2021
TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja diatur dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Pasaman Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
UU No. 12 Tahun 1956 UU No. 5 Tahun 2014 UU No. 23 Tahun 2014 PP No. 18 Tahun 2016 Permenpan RB No. 17 Tahun 2021 Permenpan RB No. 25 Tahun 2021 Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Bupati Pasaman Nomor 36 Tahun 2016
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 56 Tahun 2021
TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mempermudah pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perlu diberikan fasilitasi hak akses dari Bupati kepada Instansi Pelaksana yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga dapat mengakses database sesuai dengan izin yang diberikan;
b. bahwa agar pelaksanaan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu mengatur tata cara pemberian hak akses serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten Lampung Tengah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 23 Tahun 2006,UU No 23 Tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, PP No 40, PP No 26 tahun 2009, Permendagri No 102 Tahun 2019
Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2021.
Halaman : 8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 55 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Fasilitasi Layanan Dokumen Administrasi Kependudukan Di Desa
ABSTRAK:
Pemerintah Daerah berkewajiban dan
bertanggungjawab menyelenggarakan urusan
administrasi kependudukan dengan kewenangan
penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan
sebagian urusan Administrasi Kependudukan
berdasarkan asas tugas pembantuan, dalam rangka penugasan kepada desa untuk
menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi
Kependudukan, perlu pedoman fasilitasi layanan
dokumen administrasi kependudukan berbasis
kewenangan desa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Fasilitasi Layanan Dokumen Administrasi
Kependudukan di Desa.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 96, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019, 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2019, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 24 Tahun 2018, . Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 9 Tahun 2020.
Tujuan khusus LAKD meliputi:
a. meningkatkan kualitas dan mendekatkan layanan administrasi
kependudukan hingga tingkat desa;
b. menfasilitasi pelayanan dokumen administrasi kependudukan kepada
masyarakat; dan
c. meningkatkan kualitas tata kelola dan pemanfaatan data
kependudukan di tingkat desa.
Sistem dan prosedur fasilitasi dokumen kependudukan bertujuan untuk
membantu penduduk mendapatkan dokumen kependudukan secara
mudah, dekat, dan bebas biaya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2021.
-
-
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 55 Tahun 2021
perkawinan - Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD 2021/ No. 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah bagi keluarga muslim di Kabupaten Karanganyar perlu melaksanakan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2019; Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018;
Dalam peraturan ini diatur tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin; Peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin; Materi dan Narasumber; Peran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2021.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 51 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kartu Identitas Anak
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendorong terpenuhinya hak sipil Anak, mendorong pemenuhan kesejahteraan Anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial dan sebagai identitas kependudukan pada anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan sistem informasi dan administrasi kependudukan perlu diberikan Kartu Identitas Anak, berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 28 Tahun 2018; PP No. 40 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; Perpres No. No. 96 Tahun 2018; Permendagri No. 2 Tahun 2016; Permendagri No. 102 Tahun 2019; Perda Kab. Kuningan No. 13 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kuningan No. 6 Tahun 2017; Perda Kab. Kuningan No. 15 Tahun 2013; Perda Kab. Kuningan No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kuningan No. 10 Tahun 2019; Perbup Kuningan No. 40 Tahun 2015; Perbup Kuningan No. 37 Tahun 2016; Perbup Kuningan 11 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kartu Identitas Anak, yang meliputi: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Jenis KIA; Masa Berlaku; Persyaratan; Tata Cara Penerbitan KIA; Pemanfaatan KIA; Perjanjian Kemitraan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2021.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 28 Tahun 2018; PP No. 40 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; Perda Kab. Kuningan No. 13 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kuningan No. 6 Tahun 2017;
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 50 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi Selesai Dalam Sehari (SELEDRI) Bagi Pasangan Yang baru Nikah dan Cerai Penduduk di Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Permendagri No 19 Tahun 2018
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahu 1950; UU No 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No 16 Tahun 2019; UU No 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No 24 Tahun 2013; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 9 tahun 1975; PP No 37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 40 Tahun 2019; PP No 96 Tahun 2012; Perpres No 96 Tahun 2018; Permendagri No 19 Tahun 2018; Permenkominfo No 11 Tahun 2018; Permendagri No 7 tahun 2019; Permendagri No 95 Tahun 2019; Permendagri No 102 Tahun 2019; Permendagri No 109 Tahun 2019; perda Kab Karanganyar No 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab Karanganyar No 25 tahun 2015; Perbup Karanganayar No 4 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perbup karanganyar No 82 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pelayanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2021.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 50 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2021/NO.50 LL Kab Kubu Raya : 7 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM INFORMASI DATA GENDER SINKRON DAN TERPADU
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, penyediaan data, dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kebijakan/program/kegiatan pemberdayaan perempuan dan pembangunan yang responsif gender di wilayah Kabupaten Kubu Raya, diperlukan strategi integrasi gender.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.35 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014; Permendagri No.15 Tahun 2008; Permen PPPA No.6 Tahun 2009; Perda Kab. Kubu Raya No.9 Tahun 2016; Perbup Kubu Raya No.28 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketetuan Umum; Sistem Informasi Data Gender Sinkron dan Terpadu; Penginputan Data; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2021.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 49 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2021-2046
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan arah kebijakan
pembangunan kependudukan dalam jangka waktu tertentu
agar efektif, terukur, dan mencapa.i hasil optimal bagi
kesejahteraan masyarakat, perlu menyusun Grand Design
Pembaagunan Kependudukan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe
Selatan tentang Grand Design Pembalgunan Kependudukan
Tahun2021-2046
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan
Kabupaten Konawe Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2O07 tentang Adminisuasi
Kependudukan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
S.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang
Kesejahteraan Sosial (trmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahal l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967); 6. Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);
T.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2OO9 tentang
Perkembalgan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
161, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
s080);
8. Undang-undang Nomor I Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2O11 Nomor 7, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9.UndangUndang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82,
Tambahan kmbaral Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
l0.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhA dengal Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentarg Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahaa lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679],;
1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 20 14 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,
Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
319, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5614);
l2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah fBerita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Konawe Selatan (l-embaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor8),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
l0 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe
Selatan(kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2019 Nomor 10);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB III MAKSUD DAN TUJUAN
BAB IV SISTEMATIKA
BAB II PENETAPAN GDPK
BAB V PELAKSANAAN GDPK
BAB VI TIM KOORDINASI
BAB VII PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2021.
8
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat