Peraturan Bupati Banjar Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar maka perlu adanya penyesuaian nomenklatur jabatan pada bidang yang terkait dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati Banjar Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Perbup Banjar Nomor 74 Tahun 2016; Perbup Banjar Nomor 93 Tahun 2017.
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura diubah, yaitu Dinas terdiri dari Kepala Dinas; Sekretariat (Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian); Bidang Prasarana dan Sarana (SeksiPengelolaan Lahan dan Air, Seksi Alat Mesin Pertanian (Alsintan), Seksi Pupuk, Pestisida, Pembiayaan dan Investasi); Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura (Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman, Seksi Produksi Tanaman Pangan, Seksi Produksi Tanaman Hortikultura); Bidang Teknologi Pertanian Pengolahan dan Pemasaran (Seksi Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Seksi Pengembangan Teknologi, Seksi Pembinaan Mutu, Pengolahan dan Pemasaran); Bidang Penyuluhan Pertanian (Seksi Data Informasi Pertanian, Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan); Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan Kelompok Jabatan Fungsional. Mengubah fungsi Bidang Penyuluhan Pertanian; mneghapus Pasal 11, menambah ketentuan tentang Penyesuaian Susunan Organisasi Dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini, dilaksanakan paling lambat akhir bulan Desember Tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 07 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 11 ayat (3), Pasal 16 ayat (4), Pasal 23, Pasal 24 ayat (4), Pasal 33, Pasal 39 ayat (4), Pasal 42, Pasal 49, Pasal 55 ayat (3) dan Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pemlihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung
UU No.2 Tahun 1997; UU No.6 Tahun 2014; UU No.3 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.112 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.82 Tahun 2015; Permendagri No.110 Tahun 2016; Perda Kabupaten Tulang Bawang No.07 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pemilihan kepala kampung serentak, panitia pemilihan kabupaten dan panitia pemilihan kampung, tempat pemungutan suara, tahapan pemilihan kepala kampung, penetapan dan pelantikan calon kepala kampung terpilih, tugas, hak, kewajiban dan larangan kepala kampung, pemberhentian kepala kampung, pemilihan kepala kampung antar waktu melalui musyawarah kampung, pembiayaan, ketentuan lain-lain, dan ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2019.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019
Agraria, Pertanahan, Tata RuangPajak dan Retribusi DaerahPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut :
Permen Agraria/Kepala BPN No. 21 Tahun 2017 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Pada Pelayanan Pertanahan Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. 28, BN 2019/No1480; PERATURAN.GO.ID; 8 Hlm
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Pada Pelayanan Pertanahan Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2019.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 28 Tahun 2019
Ketentuan pelaksanaan Jabatan Adikara Siaran dan Andalan Siaran sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bersama Menteri Penerangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SEB/MENPEN/1989 dan Nomor 52/SE/1989 Tanggal 21 Desember 1989 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Andalan Siaran dan Surat Edaran Bersama Menteri Penerangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor 03/SEB/MENPEN/1989 dan Nomor 53/SE/1989 Tanggal 21 Desember 1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Adikara Siaran
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Online Pajak Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelavanan masyarakat selaku Wajib Pajak dalam hal pelaporan dan transaksi pembayaran serta dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak daerah maka perlu dilakukan dengan cara sistem online.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Deereh Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Deerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Deerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2014;
Dalam Peraturan ini berisi 8 (delapan) bab dan 17 (tujuh belas) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Sistem Pelaporan Pajak Online; Tata Cara Pelaporan, Pembayaran Dan Penyetoran Pajak Online; Penempatan Alat/ Sistem Perekam Data Transaksi Usaha; Hak, Kewajiban Dan Larangan; Sistem Terintegrasi Pajak Dan Sistem Lain; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Dumai Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Walikota 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 12 Seri E)
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, BD. 2019/No. 24 Seri E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Umum Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja Pemerintah Kota Dumai yang optimal, diperlukan Standar Operasional Prosedur dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 16 (enam belas) bab dan 23 (dua puluh tiga) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Prinsip; Tahapan; Persiapan; Identifikasi Kebutuhan; Analisis Kebutuhan SOP AP; Penulisan SOP AP; Verifikasi Dan Uji Coba; Pelaksanaan; Sosialisasi; Pelatihan Dan Pemahaman; Monitoring Dan Evaluasi; Pengawasan Pelaksanaan; Pengkajian Ulang Dan Penyempurnaan Sop Ap; Pelaporan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2019.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan
Walikota 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (Berita
Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 12 Seri E), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku
Lamp III
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan di daerah sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016-2021 perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 31 Tahun 2019; Permendagri No. 33 Tahun 2019; Perda Kab. Mahakam Ulu No. 08 Tahun 2018; Perbup Mahakam Ulu No. 47 Tahun 2017
Ketentuan Umum; Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Fungsi; Sistematika dan Uraian; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2019.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kewenangan sebagai Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan Insentif di luar gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2008; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 4 (empat) bab dan 5 (lima) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Alokasi anggaran; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
