Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyediaan Ruang Laktasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Instansi Swasta Dan Tempat Layanan Publik Di Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 25 Tahun 2020
pelaksanaan penggerakan lini lapangan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga daerah kabupaten boalemo
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2020/No.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Penggerakan Lini Lapangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Berencana
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mencapai tujuan keberhasilan program kependudukan dan keluarga berencana yang bertumpu tersedianya sistem informsi manajemen serta kedudukan pengawas/koordinator kecamatan Petugas Larangan KB/Penyuluh KB dan Institusi Masyarakat Pedesaan merupakan ujung tombak pelaksaanaan program di lapangan dalam menunjang keberhasilan program Kependudukan dan untuk meningkatkan pelaksanan pembinaan Petugas Lapangan KB/ Penyuluh KB dan Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD dan Sub PPKBD) dan untuk meningkatkan pergerakan program Kependudukan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Boalemo ini adalah UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.52 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimna telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.71 Tahun 2009; PP No.12 Tahun 2009; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No.11 Tahun 2019; Perda Kab.Boalemo No.4 Tahun 2012; Perda Kab.Boalemo No.5 Tahun 2016; Perda Kab.Boalemo No.6 Tahun 2017; Perbup Boalemo No.41 Tahun 2016.
Daalam peraturan ini diatur tentang pelaksanaan pergerakan lini lapangan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga daerah kabupaten boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, pelaksanaan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2020.
Terdiri dari 11 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 24 Tahun 2020
pengembangan kampung keluarga berencana kabupaten boalemo
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2020/No.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bolemo ini adalah UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.52 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.87 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2009; PP No.12 Tahun 2009; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.11 Tahun 2019; Perda Kab.Boalemo No.4 Tahun 2012; Perda Kab.Boalemo No.5 Tahun 2016; Perda Kab.Boalemo No.6 Tahun 2016; Perbup Boalemo No.41 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang pengembangan kampung keluarga berencana kabupaten baoalemo termasuk didalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, pengembangan kampung kb, koordinasi, indikator keberhasilan, pembiayaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2020.
Terdiri dari 17 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 24 Tahun 2020
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2020/NO.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang responsif terhadap kebutuhan anak, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha melalui pengembangan Labupaten Layak Anak.
Dasar hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.4 Tahun 1979; UU No.38 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.35 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; Perda Kab. Bone Bolango No.9 Tahun 2019; Peraturan Presiden No.69 Tahun 2008; Keputusan Presiden republik Indonesia No.69 Tahun 2008; Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990; Keputusan Presiden RI No.77 Tahun 2013; Instruksi Presiden RI No.5 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No.11 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak termasuk didalamnya mengatur tentang Prinsip dan Tujuan, Ruang Lingkup dan Sasaran, Kelembagaan, Penilaian dan Pelaporan, Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2020.
Terdiri dari 13 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Kabupaten Lumajang Tahun 2020 No 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan perkawinan pada usia anak
ABSTRAK:
a. bahwa pemerintah daerah wajib menjamin terpenuhinya hak- hak anak untuk tumbuh dan berkembang serta mengembangkan diri serta memperoleh pendidikan yang memadai demi masa depan generasi bangsa yang berkualitas;
b. bahwa anak wajib dilindungi dari potensi gangguan kesehatan dan segala bentuk kekerasan akibat ketidaksiapan psikologis anak dan belum matangnya usia perkawinan;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupatitentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
Ketentuan Umum;
Tujuan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
Strategi Pencegahan;
Bimbingan dan Pengawasan Perkawinan pada Usia Anak;
Rekomendasi Perkawinan pada Usia Anak;
Peran Pemerintah;
Peran Serta Oran Tua;
Peran Serta Anak;
Peran Serta Masyarakat;
Penguatan Kelembagaan;
Pembiayaan;
Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Kesehatan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (6) Perda Kab. Agam No. 9 Tahun 2019 perlu menetapkan Perbup tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 4 Tahun 1979, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 23 tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2014, Perda kab. Agam No. 11 Tahun 2016, Perda Kab. Agam No. 9 Tahun 2019
Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2020.
6 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemenuhan Hak Anak
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perlindingan Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemenuhan Hak Anak.
UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 20 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2002 senagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2009; UU No. 19 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 8 Tahun 2016; PP No. 2 Tahun 2988; PP No. 39 Tahun 2012; Keppres No. 36 Tahun 1990; Permen PPPA No. 3 Tahun 2008; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 10 Tahun 2019; Perda Kab. Pangandaran No. 6 Tahun 2019; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Pemenuhan Hak Anak yang meliputi Ketentuan umum, Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup, Penyelenggaraan hak anak, Mekanisame penyelenggaraan pemenuhan hak anak, Upaya perlindungan, Kewajiban dan tanggung jawab pemenuhan hak anak, Perwalian, Peran serta masyarakat dan dunia usaha, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2020.
UU No. 23 Tahun 2002 senagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 10 Tahun 2019; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2019.
25 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 19
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kartu Identitas Anak
ABSTRAK:
a. bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun
dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk
yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan
berkewajiban untuk memberikan identitas
kependudukan kepada seluruh penduduk Kabupaten
Konawe Selatan sebagai upaya perlindungan dan
pemenuhan hak konstitusional Warga Negara;
c. bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak
akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan
dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik
bagi anak;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang
Kartu Identitas Anak.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Propinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2O06 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, (tembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 187,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 184);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2Ol8 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016
tentang Kartu Identitas Anak, (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
15. Peratural Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan
(Lembaran Daerah Kabupten Konawe Selatan Tahun
2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Nomor l0 Tahun 2019 tentang perubahan
kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Tahun 2016 (kmbaran Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2O19 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7
Tahun 2012 tentang Peyelenggaraan Administrasi
Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Tahun 2012 Nomor 7).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II TUJUAN
BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA
BAB IV PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2020.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2020
HOLISTIK INTEGRATIF BINA KELUARGA BALITA - PENYELENGGARAANPEDOMAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD 2020/ No. 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran layanan yang holistik integratif antara Bina Keluarga Balita,Pendidikan Anak Usia Dini dan Pos Pelayanan Terpaduperlu diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Bina Keluarga Balita;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.13 Tahun 1950, UU No.4 Tahun 1979, UU No.23 Tahun 2002, UU No.52 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2018 Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 5 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Bina Keluarga Balita Holistik Integratif antara lain : Tujuan, maksud, sasaran pengguna, dan ruang lingkup, Pengelolaan, Pelaksanaan teknis, Kader, Sarana dan Prasarana, Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2020.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 16 Tahun 2020
Pengarustamaan gender DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN SIMALUNGUN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD. 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Simalungun
ABSTRAK:
Dalam rangka menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki sebagai warga negara yang fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, diperlukan pengarustamaan gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangnan khususnya di daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Simalungun tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Simalungun.
UU Drt. No. 7 Tahun 1956; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 21 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 17 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 18 Tahun 2020; Perda Kabupaten Simalungun No. 4 Tahun 2016; Perda Kabupaten Simalungun No. 4 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri 15 Tahun 2008; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 33 Tahun 2019; Perbup Simalungun No. 29 Tahun 2013; Perbup Simalungun No. 24 Tahun 2016; Perbup Simalungun No. 38 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Asas, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup; Kewenangan; Pemantauan dan Evaluasi; Koordinasi dan Kerjasma; Partisipasi Masyarakat; Pembinaan; Pembiayaan; Ketentuan Sanksi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2020.
15 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
