Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERWALI Kota Depok No. 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2023.
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2023/NO.185, TBD.2023, LL SETDA KAB. SBB : 13 HAL
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah bertugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama maka, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 05 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2014; dan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 01 Tahun 2022.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2023.
Penjelasan 3 Halaman; Lampiran 424 Halaman.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN PASAR
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dan demokrasi ekonomi yang berkerakyatan berlandaskan asas keadilan, perlu menjamin kebutuhan masyarakat Kabupaten Lebong guna meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan Pasar;
b. bahwa pengelolaan Pasar di Kabupaten Lebong saat ini masih memerlukan peningkatan guna terpenuhinya
Standar Nasional Indonesia Pengelolaan Pasar;
c. bahwa keberadaan Pasar di Kabupaten Lebong belum didukung dengan peraturan yang dapat menjamin terselenggaranya pengelolaan pasar yang baik yang dapat memberikan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat;
d. bahwa pasar mempunyai fungsi strategis sebagai pusat interaksi ekonomi dan sosial antara konsumen, produsen;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dan huruf d di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Lebong di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Huku.m Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pu.sat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);
PENGELOLAAN PASAR
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
31 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2023
PERBUP Kab. Magelang No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, terdapat
perubahan besaran alokasi dana desa untuk masing masing
desa sehingga perlu disesuaikan dalam APBD Tahun Anggaran
2023; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana
Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan
Dana Otonomi Khusus, ada penambahan/pengurangan pagu
pada kegiatan/sub kegiatan sehingga perlu disesuaikan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah
dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang
Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, sehingga
perlu penyesuaian penganggaran dan pencantuman keterangan
sumber dana dalam APBD Tahun Anggaran 2023; bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023,
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Belanja Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023,
bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang mendapat alokasi
Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2023 sebesar Rp14.138.000.000,00 (empat belas
miliar seratus tiga puluh delapan juta rupiah) yang harus
segera disesuaikan alam APBD Tahun Anggaran 2023; bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor :
PR/01.01.1/10217/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang
Pemetaan DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2023, bahwa sub
komponen Pembinaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas
(Kardiovaskuler, Diabetes Militus, Tubercolosis) serta kebugaran
jasmani berada di Sub kegiatan Peningkatan Upaya Promosi
Kesehatan, Advokasi, Kemitraan, dan Pemberdayaan Mayarakat
yang seharusnya berada di Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan
Promosi Kesehatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2022; Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2022; Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3, perubahan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 22, perubahan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 27, perubahan Pasal 31, perubahan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 32, perubahan ayat (4) Pasal 33, perubahan ayat (1) dan ayat (8) Pasal 36, perubahan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 41, perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 42, perubahan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (12) Pasal 43, perubahan Pasal 45, perubahan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 49, perubahan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 51, perubahan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 58, perubahan ayat (1), ayat (6), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) Pasal 60, perubahan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 65, perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 67, perubahan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 68, perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 69, perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 74, perubahan Pasal 75, perubahan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 78, perubahan ayat (2) Pasal 79, perubahan Pasal 81, perubahan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 82, perubahan La,piran I dan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2023.
Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2022 diubah.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2023
BATAS KAMPUNG DAN KELURAHAN DI KABUPATEN TELUK BINTUNI
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD. 2023/ No. 2, LL Kab Teluk Bintuni: 137 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BATAS KAMPUNG DAN KELURAHAN DI KABUPATEN TELUK BINTUNI
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, dan memberikan kejelasan serta kepastian hukum terhadap batas wilayah pada 115 (seratus lima belas) Kampung dan 2 (dua) Kelurahan di Kabupaten Teluk Bintuni perlu adanya penegasan batas kampung dan kelurahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, menyatakan bahwa Batas Desa hasil penetapan, Penegasan dan pengesahan di tetapkan melalui Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 12 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Batas Kampung dan Kelurahan di Kabupaten Teluk Bintuni.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2023 Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (4), Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka perlu menetapkan besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, perangkat Desa serta tunjangan badan permusyawaratan Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 41 Tahun 2022
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa; III. Tunjangan BPD; IV. Ketentuan Peralihan; V. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
