Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.170 peraturan dalam 0,013 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 26 Tahun 2002

Pengesahan Amendments Of The Agreement Relating To The International Telecommunications Satellite Organization Intelsat (Perubahan Terhadap Perjanjian Berkaitan Dengan Organisasi Satelit Telekomunikasi Internasional Intelsat)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
KEPPRES No.26 TH 2002.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 26 Tahun 2021

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Cianjur

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
Perbup Cianjur 26 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2000

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Tbk.

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
PP No.26 TH 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau No. 27 Tahun 2017

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pajak dan Retribusi Daerah Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
PERBUP-NO-27-TAHUN-2017ocr.pdf

Abstrak

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2017/NO.27, TBD NO.27, LL KAB. SANGGAU: 16 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

ABSTRAK:

Berdasarkan Putusan MK No. 46/PPU/-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 penjelasan Pasal 124 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Berkenaan dengan putusan MK perlu diatur kembali tata cara penghitungan tarif retribusi menara telekomunikasi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 151, 152, dan Pasal 161 UU No. 28 Tahun 2009.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 5 Tahun 1999, UU No. 36 Tahun 1999, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 52 Tahun 2000, PP No. 53 Tahun 2000, Permenkominfo No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008, Peraturan Bersama Mendagri Kominfo PU dan BPM No. 18 Tahun 2009, No. 19/PER/M.KOMINFO, No. 07/PRT/M/2009, No. 3/P/2009, Permenkominfo No. 23/PER/M.KOMINFO/04/2009, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kab. Sanggau No. 8 Tahun 2016, Perda Kab. Sanggau No. 2 Tahun 2012, Perbup Sanggau No. 52 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Obyek dan Subyek Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Masa Retribusi dan Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Obyek Retribusi, Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi, Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi, Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Retribusi, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa, Pemeriksaan Retribusi, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 Halaman, Penjelasan : 6 Halaman.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 27 Tahun 2020

PENERAPAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
Perwako_Btm_2020_no_27.pdf

Abstrak

penerapan sertifikat elektronik pada sistem pemerintahan berbasis elektronik

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 27, BD.2020/No. 737

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENERAPAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

ABSTRAK:

Menimbang melindungi informasi dari risiko kebocoran data, modifikasi data, pemalsuan data, dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e government) diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Sertifikat Elektronik Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
PP No. 71 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018
Menetapkan Peraturan Walikota untuk penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang semakin maju dan canggih

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2020.
Peraturan Walikota tentang Penerapan Sertifikat Elektronik Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
12 hlm

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2014

Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Sewa Saluran Siaran Pada Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkominfo No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran

Mengubah :

Permenkominfo No. 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Sewa Saluran Siaran pada Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing

Download :
Permen Kominfo Nomor 27 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 27 Tahun 2014

Jaringan Informasi Geospasial Nasional

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional

Download :
Perpres Nomor 27 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 27 Tahun 2008

Standar Operasional dan Prosedur Manajemen Pengamanan Informasi Digital dan Perangkat Telekomunikasi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 27 Tahun 1963

Penggunaan Televisi Di Yayasan Gelora Bung Karno

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
Keppres No 27 Tahun 1963.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2012

Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar pada Jaringan Tetap Dengan Mobilitas Terbatas

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkominfo No. 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Diubah dengan :

Permenkominfo No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Denda terhadap Penyelenggara Telekomunikasi

Mencabut :

Permenkominfo No. 13/PER/M.KOMINFO/4/2008 Tahun 2008 tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar pada Jaringan Tetap Mobilitas Terbatas

Download :
Kemen Kominfo Nomor 27 Tahun 2012.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2002.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2014.