Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.331 peraturan dalam 0,023 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 82/PMK.07/2014
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2014

APBN

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PMK No. 230/PMK.07/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2014
Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.07/2014
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2014

APBN

Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.07/2013
Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014

APBD APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2010
Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010

APBD APBN Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK.07/2017
Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017

APBD APBN

Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 208/PMK.07/2016
Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten /Kota Tahun Anggaran 2016

APBN

Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47/PMK.07/2016
Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016

APBN Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 259/PMK.07/2015
Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014

APBN Sumber Daya Alam

Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124/PMK.07/2015
Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

APBN Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 173/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Mencabut :
  1. PMK No. 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.07/2016
Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi Transfer Ke Daerah Yang Penggunaannya Sudah Ditentukan

APBD APBN

Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan :
  1. PMK No. 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus
    Mencabut ketentuan mengenai pemantauan dan evaluasi atas Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan DBH SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus
Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan