PERBUP Kab. Tegal No. 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Kabupaten Tegal Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2017
Mengubah :
Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat
PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - PETUNJUK PELAKSANAAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2017/NO.57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa guna percepatan pembangunan desa dan dalam rangka menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat di Kab tegal, serta mendukung program pemerintah yaitu mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat demi mencapai standar hidup dan penghidupan yang layak dan produktif berupa tersedianya akses air minum layak 100%, mengurangi kawsan kumuh hingga 0% dna menyedikan akses sanitasi layak hingga 100% pada tahun 2019, Pemkab Tegal telah menganggarkan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM); bahwa agar pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) dapat berdaya guna dan berhasil guna, tepat sasaran sert atepat mutu, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang petunjuk Pelaksanaan Program daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) di Kab Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 58 Tahun 2005; PP No 43 Tahun 2014; Permendagri No 12 Tahun 2007; Permndagri No 80 Tahun 2015; Permendagri No 113 Tahun 2014; Permendagri No 114 Tahun 2014; Perda Kab tegal No 13 Tahun 2007; Perda Kab tegal No 2 Tahun 2008; Perda Kab Tegal No 9 Tahun 2009; Perda Kab Tegal No 15 Tahun 2016; Perbup Tegal No 77 Tahun 2016; Perbup Tegal No 81 Tahun 2016; Perbup tegal No 17 Tahun2 017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan PAsal 12 ayat (2) dan ayat (3),penambahan ayat (2a) pada Pasal 12, perubahan ayat (4) Pasal 6, perubahan -pada Lampiran V.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2017.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 tahun 2017 diubah.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 57 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020
ABSTRAK:
Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,
rencana program dan kegiatan prioritas daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dan/ atau keadaan darurat dan keaclaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten (RKPD) Kutai Kartanegara Tahun 2020 perlu
dilakukan penyesuaian, sesuia dengan Permendagri No.86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1), menyatakan bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, untuk itu Perbup Kukar No.39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2020 perlu dilakukan perubahan sebagai landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan PPAS dan APBD Perubahan Tahun 2020, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No.25 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.31 Tahun 2019; Perbup No.39 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020, termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan yang berubah: Pasal 1 ditambah 4 angka yaitu angka 9 angka 10 angka 11 dan angka 12; Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 pasal, yakni
Pasal 2A; ayat (3) dan ayat (4) Pasal 3 diubah dan ditambah 2 ayat yaitu ayat (5) dan ayat (6)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2020.
Peraturan yang Diubah: Perbup Kukar No.39 Tahun 2019
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 57 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD Tahun 2016/No.57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah serta mempercepat perwujudan masyarakat Banjarnegara yang maju, mandiri, berdaya saing, dan sejahtera, maka perlu penguatan daya dukung, kapasitas pemerintahan dan daya saing daerah melalui pendekatan pembangunan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek); bahwa kondisi masyarakat dan pemerintahan yang inovatif sangat berperan dalam memperkuat daya dukung, kapasitas dan peningkatan daya saing daerah, perlu adanya Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Banjarnegara untuk memperkuat penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada seluruh aspek pembangunan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 ; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2011 ; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2012 .
Peraturan Bupati ini memuat tentang ketentuan umum, ruang lingkup, kebijakan penguatan SDIa Kabupaten Banjarnegara, penataan unsur SIDa , Penataan kelembagaan SIDa . pengambangan SIDa, tim koordinasi penguatan SIDa, pembinaan, pembiayaan. pelapooran, dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2016.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 57 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, maka perlu menetapkan
rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Kesejateraan Sosial Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana;
b. bahwa rincian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud huruf a,
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 aimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat; maka sesuai ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan kerja serta pembinaan kelembagaan dan sumberdaya manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, rencana penanggulangan kemiskinan daerah, pemantauan dan evaluasi, pendanaan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2021.
370 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 57 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Landak Tahun 2016
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan SDM Indonesia yang sehat, cerdas dan produktif diperlukan status gizi yang optimal, dengan cara melakukan perbaikan gizi, sarana air bersih, kesehatan lingkungan, dan ketersediaan pangan lokal secara terus menerus dan komprehensif.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 4 ayat (1), UU No. 55 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2000, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, Perpres No. 42 Tahun 2013, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kab. Landak No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Landak No. 18 Tahun 2013, Perda Kab. Landak No. 18 Tahun 2015, Perbup No. 70 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Rencana Aksi Multisektor, Strategi, Sasaran, Program, Kegiatan dan Pelaksanaan, Forum Lintas Pelaku, Kemitraan dan Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2016.
16 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022
RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2027
2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 57, BD.2022/NO.58
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2027
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi
Daerah Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 - 2027;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Nomor 29 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun
2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Rencana Aksi Daerah Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
Jumlah Halaman: 8 HLM; Lampiran: 179 HLM.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 57 Tahun 2018
RENCANA AKSI DAERAH - TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN - PROVINSI JAMBI - 2017-2019
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 57, BD,2018/NO 57
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI JAMBI 2017-2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan Provinsi Jambi 2017-2019;
Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan dirumuskan melalui serangkaian proses diskusi dan konsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang meliputi perwakilan dari Perangkat Daerah lintas sektor, Instansi Vertikal, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media, serta Akademis dan Pihak terkait;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan Provinsi Jambi 2017-2019
UU Darurat No. 19 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 17 Tahun 2015; Perpres No. 42 Tahun 2013; Perpres No. 2 Tahun 2015; Perpres No. 59 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; Permen PPN No. 7 Tahun 2018; PERDA No. 6 Tahun 2009; PERDA No. 7 Tahun 2016
PERGUB ini Mengatur Mengenai Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jambi 2017-2019
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2018.
6 hlmn
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
