Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 11.389 peraturan dalam 0,056 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 131 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan Dan Batas Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 131 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 129 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Dengan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 129 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 128 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi Dengan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 128 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 127 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi Dengan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 127 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 123 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Sumbawa Dengan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 123 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
Abstrak
Kependudukan dan Perkawinan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 120 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 117 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Tata Cara Pengusulan Dan Verifikasi Usulan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 117 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Poso Dengan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 112 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 111 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Parigi Moutong Dengan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 111 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Kebijakan Pemerintah
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1570
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2017.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan